LSM Pertanyakan Sikap Demokrat

Ketua Perhimpunan Ban­tuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (PBHI) Sumbar Fir­daus mengatakan, meskipun secara aturan tertulis tidak ada kewajiban baginya untuk se­gera melepaskan jabatan wakil rakyat hingga ada putusan yang inkrah, namun secara moral ini akan menjadi catatan buruk ketika tidak mengundurkan diri.

Baca Juga : Dukung Kemajuan Olahraga, Pemko Padang Bakal Bangun Stadion Sepak Bola Bertaraf Internasional

“Jika ia memang berbipikir untuk kemaslahatan orang banyak, kenapa tidak me­ngundurkan diri,” terang Fir­daus kepada Haluan, Selasa (14/4). Kemudian ia juga me­nilai, sikap partai yang belum mengambil tindakan jelas, juga dipertanyakan. Mes­tinya Partai Demokrat bisa berlaku arif dan segera memproses secara internal penarikan Eri Zulfian dari gedung rakyat.

Hal yang sama juga dika­takan oleh Ketua LBH Padang Era Purnama Sari. Era me­nyatakan, mestinya Partai Demokrat bisa mencontoh dari kasus-kasus sebelumnya, dimana tersangka korupsi dan partai aktif menarik kadernya dari wakil rakyat.  “Inisiatif terdakwa juga harus ada. Ke­mudian dengan keteguhan partai menerapkan azas pra­duga tak bersalah kepada kadernya juga mesti perhatian. Karena secara mo­ral, anggota dewan yang ber­siap menjalani masa hukuman, tentu menjadi persoalan moral di tengah masyarakat,” ucap Era.

Baca Juga : Pemko Padang Gelar Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi 150 PNS

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Sumbar Josrizal Zain, mengatakan pihak DPD sudah mengirimkan surat peng­­gantian antar waktu (PAW) ke DPP beberapa wak­tu lalu. Namun hingga kini, belum ada tanggapan dari DPP.

“Inikan belum inkrah, jadi kami menunggu saja,” jawab Josrizal. Sebelumnya, mantan Ke­tua DPRD Padang Pa­ria­man Eri Zulfian divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti me­ngeluarkan anggaran ma­kan dan minum fiktif pada 2011 oleh Majelis Hakim Tipikor Padang.  Dalam kasus pe­­nyelewengan anggaran makan dan minum di Se­kre­tariat DPRD Padang Pariaman itu, juga terdapat tiga terdakwa lainnya. Yaitu, mantan Wakil Ketua DPRD Yusalman, Wa­kil Ketua DPRD Padang Pa­riaman Desril Yani Pasha, dan mantan Sekwan Sawirman.

Baca Juga : Jelang Ramadan 1442 H, ACT Lakukan Gerakan Kebaikan Tanpa Batas

Berdasarkan dakwaan JPU sebelumnya, perbuatan para terdakwa mengakibatkan ne­gara mengalami kerugian ke­uangan sebesar Rp493 juta, berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP) Sumbar. (h/eni)