Perintah Harus Lakukan Evaluasi


Rabu, 15 April 2015 - 19:11:36 WIB
Perintah Harus Lakukan Evaluasi

Siti Zaenab adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  asal Bangkalan Madura yang be­kerja di Arab Saudi. Siti Za­enab dieksekusi mati oleh Pe­me­rintah Arab Saudi pada Selasa, sekitar pukul 10.00 waktu se­tem­pat tanpa s­e­penge­tahuan Kedutaan Besar Indo­nesia untuk Arab Saudi, Ke­men­terian Luar Negeri (Ke­menlu) atau Pemerintah Indonesia.

Baca Juga : Perkuat Infrastruktur Digitalisasi Partai, Anis Matta Resmikan Gelora Media Centre

Setya Novanto menga­ta­kan, pemerintah harus proaktif memverifikasi, mengevaluasi WNI yang terjerat kasus hu­kum agar tak ada lagi hal-hal semacam ini (eksekusi mati).

“Pemerintah harus bisa mengajukan permohonan pe­ngam­punan kepada negara yang bersangkutan, mem­beri­kan bantuan hukum secara maksimal kepada mereka yang berurusan dengan hukum di negara lain” katanya.

Baca Juga : Bangkit Kembali, Partai Masyumi Targetkan 5 Besar Pemilu 2024 di Sumbar

Ia  juga mengharapkan pemerintah harus mampu melakukan negosiasi kepada negara sahabat jika ada TKI yang bermasalah dengan hu­kum. Sehingga eksekusi mati terhadap WNI bisa di­mi­ni­ma­lisir atau bahkan dihilangkan  dan kasus yang menimpa Zae­nab tidak terulang kembali.

“Dalam kesempatan ini saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada ke­luarga almarhumah Siti Zae­nab,” tutup Novanto.

Baca Juga : Resmi Dideklarasikan, Ini Susunan Majelis Syuro dan DPP Partai Ummat

Sementara itu, Ketua Ko­misi I Mahfudz Siddiq me­nya­takan sikap keprihatinan men­dalam terkait eksekusi mati Zainab atas vonis tindak pidana pembunuhan. Dia pun me­mak­lumi bahwa ditolaknya permaafan karena pihak ke­luarga korban sampai akhir tidak memberikan permaafan akibat sadisnya kasus pem­bunuhan yang dilakukan Siti Zaenab.

“Komisi 1 dalam kunjung­an ke KBRI dan KJRI Saudi Arabia sudah mendapat pen­jelasan sebulan lalu mengenai kasus ini dan perkembangan advokasi hukumnya. Kasus ini memang berat dan pihak ke­luarga korban sudah bertekad tidak memaafkan karena sadis­nya pembunuhan tersebut. Pihak kerajaan Saudi dan KBRI tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya per­maaf­an keluarga meski sudah diajukan tawaran diyat yang sangat besar,” kata politisi PKS itu.

Baca Juga : Dikunjungi PKS, Golkar Siap Sambut Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Dia menghargai upaya ke­ras KBRI dan KJRI di Saudi yang bertahun-tahun menga­dvokasi kasus ini. Terkait masih ada sejumlah WNI yang divonis mati, Komisi 1 minta agar Kemlu mem­ben­tuk tim bersama dengan Ke­menaker, BNP2TKI dan Ke­men­kum­ham dalam pe­na­nganan­nya. “Karena kasus hukum wni di LN bukan ha­nya urusan ke­m­lu. Faktor hulu yang mengirim TKI ke LN juga harus di­libatkan tanggungjawabnya,” tegas Mahfudz. (sam)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]