Daerah Kekurangan Dana Bisa Tunda Pilkada


Rabu, 15 April 2015 - 19:13:01 WIB
Daerah Kekurangan Dana Bisa Tunda Pilkada

“Ada daerah yang sudah mendapat persetujuan ang­garan untuk Pilkada, tetapi jum­lahnya kurang dari yang seperti diajukan KPU daerah. Jika kekurangan itu me­nye­babkan kebutuhan biaya mi­nimum Pilkada tidak ter­pe­nuhi, ya tidak bisa dijalankan, artinya ditunda pelaksanaan pilkadanya,” kata Arief di­temui di Gedung KPU Pusat, Rabu (15/4).

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Arief mengatakan pihak­nya saat ini telah mener­ima laporan dari 259 KPU daerah terkait ketersediaan dana un­tuk pilkada serentak gelom­bang pertama, yang dijad­walkan berlangsung 9 Desem­ber mendatang.

Dari 259 daerah tersebut, sebagian besar di antaranya tidak mendapatkan dana sesuai dengan yang diajukan KPU daerah atau mengalami ke­kurangan anggaran. “Dari situ nanti kami akan menganalisa, menghitung apa­kah kekurangan itu memung­kinkan bagi KPU daerah un­tuk melanjutkan tahapan Pil­kada atau tidak. Kalau tidak mencukupi untuk seluruh ke­giatan tahapan, ya pilkadanya tidak bisa dijalankan sekarang, bisa saja mundur ke 2017,” jelas Arief.

Baca Juga : Perkuat Infrastruktur Digitalisasi Partai, Anis Matta Resmikan Gelora Media Centre

Tenggat KPU untuk meng­hitung jumlah daerah yang kekurangan dari segi anggaran siap menggelar Pilkada, adalah saat pembentukan panitia pe­nyelenggara adhoc tingkat kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan kelurahan (Panitia Pemungutan Suara).

“Jadi data yang 259 daerah itu sudah dilaporkan ke kami (KPU Pusat) dengan kondisi anggaran yang bervariasi, se­dangkan yang 10 daerah lain­nya kami tunggu sampai tang­gal 19 April karena saat itu kami sudah memulai pem­bentukan PPK dan PPS,” jelas­nya. Sepuluh daerah yang be­lum menye­rahkan laporan keter­sediaan anggaran Pilkada ter­sebut antara lain Kota Bon­tang, Kota Batam, Kabupaten Pan­deglang, Kabupaten Kutai Ti­mur, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, Natuna dan Sambas. Arief mengatakan anggaran pilkada di 10 daerah tersebut masih dalam proses pem­ba­hasan antara Pemda dan DPRD setempat. (h/rol)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]