13 DPD Ikut Konsolidasi ke Golkar Agung


Rabu, 15 April 2015 - 19:20:24 WIB
13 DPD Ikut Konsolidasi ke Golkar Agung

 

“Yang tidak melapor ke­pada kami, itu artinya fraksi lain. Hal itu tentunya akan mengganggu upaya konsolidasi yang akan dilakukan di tubuh Golkar Sumbar agar dapat mengusung calon pada Pilkada (di Sumbar) ,”kata YH saat berkonsolidasi dengan pengurus DPD II Golkar di Hotel Pangerans Beach, Rabu (15/4).

Baca Juga : Hendri Septa Dengarkan Pandangan Fraksi DPRD Tentang LKPJ Wali Kota Padang Tahun 2020

Pada konsolidasi itu pula, sebut YH, beberapa pengurus DPD II di Sumbar tercatat sudah habis masa kepengurusan dan jabatannya pada Desember 2014 lalu. “Pengurus DPD banyak yang hadir, mulai dari Pasaman, Pasaman Barat, Dhar­masraya, Padang Panjang, Bukittinggi, Sawahlunto, Pariaman, Payakumbuh, Sinjunjung, Solok, Pesisir Selatan, dan Agam. Kami memberikan isyarat supaya pengurus ini bisa melaporkan untuk ikut bergabung dengan kami, sehingga Plt bisa diberikan pada kepengurusan yang terse­but. Namun, jika tidak ada juga, tentunya kami akan menggantinya dengan orang lain,” ulasnya saat menghadiri acara konsolidasi yang di hadiri 13 pengurus DPD II Golkar itu.

Dikatakan juga, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti aturan yang telah dibuat karena pemerintahan yang sah telah menetapkan pihak Agung Laksono sebagai pengurus Golkar yang sah. Jika tidak mengi­kuti aturan yang telah dibuat itu artinya mereka tidak patuh, dan harus di Plt kan dari kepengurusan Golkar. Pihaknya juga akan mela­kukan Plt kepada pengurus DPD II selambatnya sampai akhir April 2015 mendatang, kemudian SK Plt akan dikeluarkan langsung pada awal Mei 2015.

Baca Juga : Hendri Septa Buka Sosialisasi LHKASN Tahun 2021

“Dengan demikian, sesuai AD/ART partai maka kepengurusan akan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Penunjukan saya langsung dari Mahkamah Partai. Jadi kepengu­ru­san saya ini adalah sah,” ungkap­nya.

YH secara terang-tera­ngan juga mengatakan, menurut kesepakatan Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, Golkar tak akan mau menjadi oposisi dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dengan demikian, Golkar akan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dengan pernyataan itu, maka selu­ruh pengurus DPD I dan II akan mengikuti langkah Ketua DPP terse­but, dan tak kerkecuali saat dige­larnya Pemilihan Kepala Daerah.

Baca Juga : Aktifitas Balimau di Padang Dibubarkan Polisi

Untuk menghadapi Pilkada di Sumbar kata Yan, pihaknya telah melakukan konsolidasi dengan partai-partai lain seperti, Hanura, NasDem, PDI-P, PKB, dan De­mokrat. Komposisi koalisi ini kata­nya, akan menjadi komposisi koalisi besar dalam menghadapi Pilgub Sumbar 2015 nanti.

”Ini besar kemungkinan akan menjadi koalisi hebat di Sumbar. Jadi kami akan mengupayakan bagaimana caranya untuk mengu­sung calon gubernur hanya dua calon saja. Jika rencana ini berhasil, maka peluang kami untuk memenangkan Pilgub akan terbuka lebar,” katanya.

Baca Juga : Akibat Covid-19, Jumlah Pengunjung Museum Adityawarman Padang Hanya 17 Ribu Per Tahun

Ia juga mengatakan, sesuai de­ngan arahan DPP Golkar, maka penetapan calon kepada daerah dilakukan oleh DPD I Golkar. DPP Golkar katanya hanya memberikan rekomendasi terhadap calon. ”Jika dipersentasekan, kebijakan DPP untuk calon kepala daerah hanya 20 persen saja, selebihnya berada di tangan DPD I,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua harian versi AL Muslim Kasim (MK) mengatakan bahwa seluruh kader golkar harus mampu mengambil keputusan menyatakan sikap untuk memilih versi mana saja karena menurutnya sikap tersebut menun­jukkan jati diri kader.

Terpisah, saat dimintai tangga­pan terkait ancaman Plt. Ketua golkar Sumbar tersebut, Ketua DPD Golkar Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan keduanya masih dalam sangketa

“Diputusan (sela PTUN) kan sudah jelas dikatakan bahwa tidak ada yang boleh menggunakan angga­ran rumah tangga. Lalu, kedua menunda SK Menkumham, dan yang ke tiga tidak boleh melaksanakan kegiatan apapun. Jadi bisa dikatakan kosolidasi yang dilakukan tersebut melanggar hukum,” ujarnya.

Ia juga mengatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan takut untuk di Plt kan, ia juga mengatakan konso­lidasi yang dilakukan oleh pengurus versi AL tersebut hanya konsolidasi abal-abal, karena peserta yang hadir hanya sebagian kecil kader golkar bukan pengurus golkar. Jadi menu­rutnya tidak usah ditanggapi terlalu serius.

Selain itu, kepengurusan yang melakukan konsolidasi tersebut juga dianggap tidak mengetahui aturan karena PTUN dengan tegas telah mengeluarkan putusan selama sela seperti yang disebutkan diatas. “Masih mending kita tidak menun­tut, seandainya kami menuntut tentu akan terjerat hukum pula mereka,” pungkasnya.

Dikawal Polisi

Di Kantor DPD I Golkar Sum­bar yang berada di bilangan Jalan Rasuda Said No 79 Kota Padang, tampak suasana berbeda. Sejumlah petugas berseragam Brimob Polda Sumbar serta satu unit kendaraan angkut, siaga di kantor partai ber­lambang beringin itu.

Dari pantauan Haluan, Rabu (15/4) sekitar pukul 12.00 WIB, para petugas masih tampak santai, sembari sibuk berbincang bersama rekan-rekannya, dan ada yang sibuk dengan smartphone miliknya. Tidak tampak tanda-tanda adanya elit atau pengurus partai Golkar dari kubu Golkar ARB, Hendra Irwan Rahim di kantor. Hanya beberapa orang kader yang memang sengaja datang.

Saat ditanya, salah seorang kader yang ada di sana, dia enggan menye­butkan namanya. Menurut si kader, dirinya dan rekan-rekan ditugaskan untuk berjaga dan mengantisipasi hal-hal yang membahayakan, “Kami hanya pihak ketiga, untuk mela­kukan pengamanan saja, kalau-kalau ada yang bertindak mengarah anar­kis dan mengantisipasi hal-hal yang memperkeruh suasana,” jelas­nya, Rabu (15/4)

Ia mengatakan setidaknya ada enam orang petugas yang berjaga di kantor DPD I Golkar Sumbar, dan ditugaskan dari pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 20.00 wib. “K­a­lau perintah pimpinan, hingga pukul 20.00 wib, pengamanan hanya dila­kukan secara definitif saja,” terang­nya kembali.

Sementara itu, salah seorang petugas yang ada di DPD Golkar yang ditemui di tempat mengatakan bahwa kondisi selama dua hari ini aman-aman saja, dan baru hari ini yang ada pengamanan dari pihak kepolisian. Sedangkan untuk pe­ngu­rus, diriya mengatakan bahwa kema­ren hanya sekretaris dan wakil yang tampak, namun untuk hari ini belum ada.

“Informasi nya sudah ada pembi­caran dengan kubu yang satu lagi. Kondisi aman dan kondusif,” ujarnya.

Sebelumnya,  dua kubu pe­ngurus DPD I Golkar Sumbar, telah menemui Kapolda Sumbar terkait dengan perkembangan yang terjadi di Sumbar.

Ke KPU

Sejumlah pengurus DPD I Gol­kar Sumatera Barat (Sumbar) ber­kunjung ke Kantor Komisi Pe­milihan Umum (KPU) Provinsi Sumbar, kunjungan tersebut tidak lain untuk menyerahkan putusan Kemenkumham terkait Golkar Kubu Agung Laksono.

Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan bahwa kedatangan sejumlah Plt pengurus Golkar Sum­bar adalah untuk memberikan SK Kemenkumham dan SK Plt Pe­ngurus Golkar yang baru, dan memperkenalkan bahwa yang ber­sang­kutan adalah pengurus Plt DPD Golkar.

“KPU sebagai pelayan pemilu yang mesti melayani seluruh partai politik, mesti menerima beliau dengan baik sama dengan yang lain,” ujar mantan Ketua KPU Kota Solok tersebut, Rabu (15/4)

Amnasmen juga mengatakan, secara administrasi, Plt DPD Golkar Sumbar menyerahkankan SK Ke­men­kumham dan SK Plt, “Ada beberapa dokumen yang kita terima, yaitu dokumen perihal hasil rapim DPP Golkar yang didalamnya berisi keputusan Kemenkumham ter­hadap kepengurusan Agung Laksono dan SK Plt kepengurusan Golkar di Sumatera Barat,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Ketua DPD I Golkar Sumbar, Yan Hiksas me­ngatakan tujuan kedatanganya ada­lah untuk menyerahkan putusan Kemenkumham terkait Golkar Kubu Agung Laksono, “Kita sam­paikan, bahwa Menteri sudah me­ngeluarkan SK terhadap penge­sahan partai Golkar sebagai peserta pilka­da. Sekaligus menyerahkan SK Plt kepengurusan DPD Golkar saat ini,”ujarnya.

Menurutnya langkah yang diam­bil tersebut harus dilakukan karena merupakan proses bagian dari de­mo­krasi, “KPU sebagai patner didalam proses demokrasi, karena itu kami harus silaturahmi harus menyampaikan siapa kami dan segala macamnya.” ujarnya.

Kehadiran Plt Ketua DPD I Golkar Yan Hiksas sekitar pukul 15.00 WIB di dampingi Plt Wakil Ketua, Vasco Ruseymi, Yusman Kasim, dan sejumlah pengurus lainya, diterima langsung oleh ketua KPU Sumbar Amnasmen dengan sejumlah Komisioner lainya. (h/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]