Skema Penanganan Perubahan Iklim Telah Gagal


Jumat, 17 April 2015 - 18:40:41 WIB
Skema Penanganan Perubahan Iklim Telah Gagal

Pengelolaan hutan dan la­han di berbagai negara me­nunjukkan praktik yang tidak relevan dengan krisis iklim dunia. Pengelolaan hutan dan lahan justru lebih mengu­ta­makan kepentingan kor­pora­si untuk ekspansi industri eks­traktif. Masyarakat di ber­bagai negara yang memiliki hutan luas seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin justru meng­hadapi keadaan yang semakin sulit. Selain menghadapi ma­salah akibat dampak buruk perubahan ik­lim, mereka juga berhadapan de­n­gan masalah perampasan ta­nah akibat eks­pansi industri ek­straktif, pro­yek-proyek uji coba REDD+, dan berbagai skema baru pe­ngelolaan hutan dan lahan dengan tujuan miti­gasi peru­bahan iklim. Aki­batnya, defo­restasi, degradasi hutan, dan konflik perampasan tanah justru semakin me­ningkat.

Baca Juga : Breaking News! Gempa Magnitudo 5,5 di Malang

Zenzi Suhadi, Manajer Kampanye Eknas WALHI menyampaikan dalam pre­sentasinya, “Indonesia te­lah mengalami 4 (empat) fase penguasaan dan pengerukan sumber daya alam; logging, ekstraksi, monokultur, dan green washing. Monopoli hu­tan dan lahan oleh industri ekstraktif; Logging (25 juta Ha), HTI (10,1 juta Ha), Per­kebunan sawit (12,5 juta Ha), dan tambang (3,2 juta Ha). Sampai di tahun 2014, 4 sektor ini telah menguasai sekitar 57 juta ha dari total 132 juta Ha kawasan hutan Indonesia dan diprediksi mencapai 80 juta Ha pada tahun 2020. Tahun 2014, deforestasi di Indonesia telah mencapai 5,6 juta Ha per tahun. Trend pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia akan me­micu meningkatnya konflik perampasan lahan. Ke­men­terian Kehutanan di tahun 2014 telah mengalokasikan 2,7 juta Ha untuk bisnis karbon dan restorasi melalui skema restorasi ekosistem meliputi Sumatera, Sulawesi, Nusa Teng­gara, Kalimantan, Papua, dan Maluku.”

Negosiasi internasional Conference of the Parties (COP) 20 di Lima, Peru telah menghasilkan keputusan Lima Call for Global Climate Action. Semua Negara Pihak menyepakati bahwa upaya pengendalian dan penanganan perubahan iklim masa depan akan dilaksanakan di bawah Konvensi Perubahan Iklim dengan menggunakan kelua­ran legal yang akan disepakati pada tahun 2015. Namun seca­ra keseluruhan, hasil COP-20 Lima dinilai lebih mengu­tamakan kepetingan negara-negara maju dan korporasi, dan tidak signifikan dalam mengu­rangi emisi secara drastis sebelum tahun 2020. Beberapa pihak justru menyebutnya sebagai a ´Roadmap for Glo­bal Burning’,karena tidak ada rencana aksi yang penting hingga tahun 2020.

Baca Juga : Evakuasi Jenazah Dua Guru Korban Penembakan KKB Berhasil Dilaksanakan

Dalam presentasinya, Winnie, Koordinator World Rainforest Movement (WRM) menegaskan, “Seperti halnya di Indonesia, perampasan tanah juga terjadi di negara-negara Amerika Latin dan Afrika sebagai wilayah yang kaya dengan hutan. Peram­pasan tanah terjadi akibat ekspansi perusahaan kayu, tambang, konsesi minyak dan gas, serta ekspansi perkebunan sawit dan tebu, agribisnis (pe­ter­nakan, kedelai, ethanol), infrastruktur (hydrodam, jalan, rel kereta api, saluran air). Kebijakan utama untuk meng­hentikan defo­restasi telah gagal (1980an -Tropical Fores­try Action Plan (TFAP) of World Bank/FAO; 1990an Sustainable Forest Manage­ment (SFM); 2007-2014: REDD+; dan sekarang Zero Deforestation – NY decla­ration on forests 2014). Land­scape REDD, Climate-Smart Agriculture, Biodiversity Off­set, and BECCS – bioenergy ber­basis hutan tanaman indus­tri menjadi trend baru mitigasi pe­rubahan iklim. Namun, se­be­­narnya skema ini lebih ber­orientasi bisnis dan hanya akan memunculkan konflik pe­ra­mpasan tanah model baru (green grabbing) di berbagai negara.”

Di sesi akhir pertemuan, seluruh peserta berpartisipasi dalam perumusan tuntutan dan strategi terkait penanganan krisis iklim, pengelolaan hu­tan, dan perampasan tanah. Tuntutan utama dalam ru­musan ini bahwa semua skema kebijakan internasional dan nasional dalam penanganan iklim yang justru hanya me­ngutamakan kepentingan ne­gara maju dan korporasi dan menciptakan perampasan ta­nah di berbagai daerah mesti ditolak dan dikampanyekan ke dunia internasional.

Baca Juga : Sedang Marak! Modus Penipuan Atas Nama Tim Vaksin di WhatsApp

Hal terpenting lainnya ada­lah menguatkan posisi masya­rakat dalam pengelolaan hutan dan upaya penyelesaian konflik perampaasan tanah. Rumusan ini juga menegaskan bahwa ke­a­ri­fan masyarakat dalam pe­ngelolaan hutan dan lahan se­mestinya menjadi per­timbangan utama dalam penyusunan kebi­jakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan  penge­lo­laan hutan baik ditingkat na­sional atau internasional. (h/dn/rl)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]