Program Mahyeldi 10 Ribu Wirausaha Masih Tertatih-tatih


Jumat, 17 April 2015 - 18:43:28 WIB
Program Mahyeldi 10 Ribu Wirausaha Masih Tertatih-tatih

“Memang koperasi KJKS ini masih sedikit yang berbadan hukum, namun kita terus mengimbau agar pengurus koperasi itu segera melengkapi aspek legalnya,” kata Yunisman.

Baca Juga : Dinkes Kota Padang Sediakan Tempat Isolasi Guna Antisipasi Lonjakan Kasus Pasca Lebaran

Ia menambahkan, saat ini terdapat 106 KJKS di Kota Padang, yang telah berbadan hukum 78 KJKS, sementara 28 lagi masih menunggu proses kelengkapan legali­tasnya. “Banyak kendala dihadapi dalam menjalankan koperasi ini, dari masalah anggota hingga kredit macet. Kondisi ini bisa membuat koperasi jalan di tempat, bahkan non aktif,” katanya.

Kredit mecet seringkali disebabkan anggota telat dalam menyetor uang ke koperasi, sehingga jadi tunggakan. Dengan berbadan hukum, proses macetnya dapat diringankan oleh pemerintah. “Biasanya KJKS yang mengalami kredit macet ini yang belum berbadan hukum,” jelasnya.

Baca Juga : Padang Aktifkan Kembali Kampung Nelayan untuk Tempat Karantina Covid-19

Ia menyebutkan, koperasi KJKS diakses oleh masyarakat dari kelompok berpenghasilan rendah. Dari pinjaman mereka bisa mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro kecil untuk mengurangi kemiskinan.

“Kan ada program Walikota Padang mengembangkan 2.000 wirausaha dalam setahun. Masing-masing kelurahan itu ditargetkan akan menghasilkan 20 wira­usaha. Nah, inilah sekarang yang akan kita lakukan dan kembangkan,” ujarnya.

Masing-masing kelurahan mempunyai satu orang pendamping yang nantinya akan mengarahkan wirausaha, baik dalam pinjaman anggaran maupun dalam pela­tihan dan pembekalan oleh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Misalnya, kalau usahanya di bidang pertanian tentunya nanti yang akan mem­berikan arahan adalah Dinas Pertanian, begitu juga dengan yang lainnya. Kalau soal anggaran, mereka dapat memanfaatkan jasa pinjaman KJKS, lembaga keuangan lainnya, UKMM, atau kalau pinjamannya sedikit besar bisa meminjam ke Bank Nagari,” jelasnya.

Pelatihan dan pendampingan wira­usaha dilakukan semacam bentuk pembi­naan sesuai dengan usaha masyarakat yang berkembang saat ini, di antaranya usaha laundry, depot, konter pulsa dan makanan basah, seperti jualan nasi goreng, bakso, pangsit dan yang lainnya.

“Sekarang sedang dilakukan pendataan pengusaha di kelurahan mulai dari pengu­saha batu akik hingga wirausaha yang lainnya yang ada di kelurahan. Nanti para pendamping masing-masing kelurahan akan melaporkan databasenya ke dinas,” ujarnya.

Sementara itu, jumlah UMKM yang ada di Kota Padang saat ini berkisar 74.062 dan jumlah koperasi yang ada 602. Anggaran tahun ini, Dinas Koperasi dan UMKM mendapatakan lebih kurang Rp10 miliar semua kegiatan yang ada, yakni ada 50 kegiatan. Di antaranya untuk penataan PKL, mendukung kegiatan operasional tenaga pendamping, termas­uk untuk tenaga pengelola KJKS, pembinaan terhadap 602 koperasi yang ada di Kota Padang.

“Pembinaan pengurus dalam bentuk pelatihan dan pendidikan, namun bukan untuk seluruh koperasi. Koperasi yang akan diberikan binaan tersebut, seperti koperasi yang sedang berkembang dan belum bisa menjalankan aturan yang ada, termasuk juga untuk melakukan revi­talisasi kembali yang sudah mati,” pungkasnya. (h/ows)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]