KPU Luncurkan Pilkada Serentak 2015

Hadir dalam acara pe­lun­curan tersebut Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Ko­misioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arief Budiman, Juri Ardiantoro, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Bawaslu Muhammad, Komisioner Ba­waslu Nasrullah dan Daniel Zuhron serta sejumlah pegiat pemilu di Indonesia.  Husni mengatakan pe­nye­lenggaraan Pilkada seren­tak tahun 2015 ini pertama dalam sejarah kepemiluan di In­donesia.

Baca Juga : Survei IPO: AHY Masuk Lima Besar Tokoh Potensial di Pilpres 2024, Anies Teratas

“Ini momentum penting bagi sejarah bangsa kita. Mo­men ini sekaligus pengingat kepada semua penyelenggara pemilu agar tetap menjaga komitmennya dalam merawat dan menumbuhkan pro­fesi­onalitas dan integritas dalam menyelenggarakan pilkada,” ujarnya.

Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak ini, kata Husni, penyelenggara harus mampu menghilangkan asum­si yang terlanjur melekat dalam me­mori publik bahwa sumber masalah itu ada di pe­nye­leng­gara pemilu.   Husni me­nyatakan saat ini dari 10 ran­cangan pera­turan KPU ten­tang Pilkada yang akan menjadi pedoman teknis penye­leng­garaan di lapangan, tiga di antaranya telah selesai proses konsultasinya di Ko­misi II DPR.

Baca Juga : Pakar Analisis Ucapan Moeldoko 'Diperintah Jokowi': Tak Ubahnya Unjuk Kekuatan

“Tiga PKPU itu, yaitu PKPU tentang Tahapan, Pro­gram dan Jadwal, PKPU ten­tang Pemutakhiran Data Pe­milih dan PKPU tentang Ba­dan Penye­lenggara Ad Hoc telah kita tetapkan jadi pera­turan KPU 9 April 2015,” ujarnya.

Saat ini, kata Husni, tersisa tujuh PKPU lagi yang masih dalam proses konsultasi di Komisi II DPR. Panitia Kerja Pilkada serentak, lanjut Husni telah berkomitmen untuk me­nun­taskan proses konsultasi tersebut paling lambat 23 April 2015.  “Penetapan PKPU lebih awal akan mem­bantu parpol yang akan me­ngusung pa­sa­ngan calon dan calon per­seorangan untuk mem­persiap­kan diri meng­hadapi Pilkada,” ujarnya.

Baca Juga : Berikut Daftar Pengurus Masyumi Reborn: Ahmad Yani Ketum, Alfian Tanjung Waketum

KPU berharap pem­ba­ha­san PKPU itu tidak berlarut-larut. “Kami berkeinginan kua­litas regulasinya baik, te­tapi kita juga punya waktu untuk menyosialisasikannya kepada semua stakeholders. Ka­mi tidak ingin ada pe­nyim­pangan dalam penye­leng­garaan sebagai akibat sosia­lisasi kurang maksimal,” ujarnya.

Golkar dan PPP

Baca Juga : AHY Temui Ketum PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Bahas Soal Ancaman Demokrasi

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta, Partai Persatuan Pem­bangunan (PPP) dan Par­tai Golkar segera menye­lesai­kan konflik dualisme kepe­ngu­rusan. Hal itu agar ke­duanya bisa mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang.

“Kami sepakat dengan KPU bah­wa KPU dan Ke­men­dagri tidak ingin melibatkan diri secara intens terhadap kondisi parpol pengusung calon,” kata Tjahjo di kantor KPU, Jakarta, Jumat (17/4).

Menurutnya, kedua partai politik tua tersebut bakal me­nyelesaikan konflik sebelum Pilkada serentak digelar. Me­re­ka akan disibukkan dengan penentuan pasangan calon dalam pilkada.

“Saya optimis, sehingga PPP dan Golkar dapat ber­peran dan ikut terlibat dalam proses politik di daerah, khu­susnya menentukan pasangan calon, dari satu partai maupun gabungan parpol,” ujarnya.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menambahkan, partai politik yang akan mengajukan kandidat dalam Pilkada seren­tak bisa berkonsultasi pada bulan Juli mendatang. Sebab pendaf­taran kandidat pilkada dibuka oleh KPU pada 26 Juli me­n­datang. “Mudah-mudahan dalam tiga bulan proses konflik parpol di pengadilan bisa tuntas,” kata Husni.

Diketahui, Golkar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie. Sedangkan, PPP terbagi menjadi kubu Djan Faridz dan kubu Roma­hur­muziy. (h/rel/eni/mdk)