Kebijakan MenPAN RB Berbuah PHK Bagi Ribuan Karyawan Hotel di Sumbar


Jumat, 17 April 2015 - 18:50:52 WIB
Kebijakan MenPAN RB Berbuah PHK Bagi Ribuan Karyawan Hotel di Sumbar

Persoalan di atas dipicu oleh Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) No. 11 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang “Pembatasan  Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor”  atau yang lebih dikenal dengan Surat Edaran larangan bagi pemerintah daerah melaksanakan rapat-rapat atau kegiatan lainnya di hotel. Maksud dan tujuan MenPAN RB untuk menghemat keuangan daerah, karena biaya rapat/kegiatan di hotel cukup besar. MenPAN RB berharap anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan publik, seperti membangun infrastruktur dan lainnya.

Baca Juga : Audiensi dengan Musisi Indonesia, Menko Airlangga akan Cari Solusi Konstruktif untuk Industri Musik

SE MenPAN RB No 11 Tahun 2014 tersebut ibarat surat kematian suri bagi bisnis perhotelan di Sumbar dan daerah lainnya di tanah air. Poin-poinnya sangat keras dan tegas , yakni; Pertama, menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya.

Kedua, menghentikan rencana kegiatan konsinyering/Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai. Ketiga, penyelenggaraan seluruh kegiatan instansi pemerintah dengan menggunakan fasilitas di luar kantor, agar berakhir pada tanggal 30 November 2014.

Baca Juga : Menko Airlangga Sebut Tingkat Kesembuhan Covid-19 di Indonesia Semakin Membaik

Keempat, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor di lingkungan Instansi masing-masing secara berkala setiap 6 bulan dan melaporkan kepada Kementerian PAN RB. Kelima, meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

SE MenPAN RB yang sangat kontroversial tersebut mendapatkan berbagai protes. Tidak saja dari pihak perhotelan, tetapi juga dari para pelaku usaha yang terkait dengan itu, seperti pengelola restoran, tempat wisata, travel, pemasok berbagai kebutuhan di sektor tersebut hingga keluhan pengurangan puluhan bahkan ratusan ribu karyawan perhotelan.

Baca Juga : Resmikan Aplikasi SINAR, Kapolri: Kini Perpanjang SIM Bisa dari Rumah

Menyusul banyaknya protes dan mulainya efek negative yang timbul akibat kebijakan itu, maka MenPAN RB Yuddy Chrisnandi pun akhirnya mengeluarkan Peraturan MenPAN RB No 6 Tahun 2015 tanggal 1 April  2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur. PermenPAN RB ini kembali memperbolehkan pemerintah daerah melaksanakan rapat  atau pun kegiatan lainnya di hotel, namun dengan pengaturan yang sangat ketat.

Kelahiran PermenPAN RB No. 6 Tahun 2015 dengan sendirinya mencabut SE MenPAN RB No 11 Tahun 2014. Keberadaan PermenPAN RB ini bertujuan untuk mengen­dalikan keadaan yang sangat tidak kondusif lagi di bisnis per­hotelan di berbagai daerah di Indonesia. Namun tampaknya upa­ya peminimalisiran resiko bagi dunia perhotelan melalui  PermenPAN RB itu tak membuahkan hasil yang menggem­birakan.  Kelahiran PermenPAN RB No. 6 Tahun 2015 terse­but hingga kini belum juga membawa kabar positif bagi per­baikan kondisi bisnis perhotelan, sebagaimana dikatakan oleh Ketua PHRI Sumbar Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran.

Baca Juga : Jaksa Bakal Hadirkan 5 Saksi dalam Sidang Kasus Swab Habib Rizieq

Dari permasalahan di atas, pemerintah diharapkan  dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Ke depan sebuah keputusan pemerintah mesti  diambil dengan pertimbangan yang matang, jangan gegabah dan jangan pula karena sok-sok-an. Jangan hanya memandang sebuah kebijakan/keputusan yang akan diambil dari satu sisi saja. Tapi dari berbagai dimensi. Dengan demikian, berbagai resiko dan dampak dari kebijakan itu bisa diantisipasi lebih awal. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]