Bersama Merusak Aset di Sumbar


Jumat, 17 April 2015 - 18:51:20 WIB
Bersama Merusak Aset di Sumbar

Karenanya, tak elok rasa­nya jika mengunjungi kota yang juga disebut kota pah­lawan tanpa menyisiri jem­batan Suramadu. Pada saat itu, saya bersama beberapa rekan berkesempatan curi-curi ke­sem­patan berfoto di jembatan tersebut. Hanya saja, driver yang mengantar kami ke sana, wanti-wanti meminta kami untuk tidak berlama-lama berhenti di jembatan itu.

Baca Juga : Nadiem Makarim Disorot, Nama Abdul Mu'ti Menguat

“Cepat ya mas, nanti ada patroli polisi,”katanya me­wanti-wanti.

Kesempatan yang sangat sempit itu benar-benar saya manfaatkan untuk berfoto bersama rekan wartawan lain­nya. Saking takutnya kena tangkap polisi yang biasa ber­patroli di jembatan itu, kami harus lari-lari kecil untuk berfoto. Hal ini meng­gam­barkan tegasnya aturan di atas jembatan tersebut. Dan yang lebih pasti adalah, tak satupun ada lapak pedagang di atas jembatan. Paling dekat dengan jembatan, adalah 1 kilometer di arah Pulau Madura, barulah ditemui lapak-lapak pedagang souvenir.

Baca Juga : Ramadhan Peduli, Ini Paket Menarik dan Spesial PLN untuk Pelanggan

Ilustrasi ini sedikit meng­gambarkan tentang bagaimana stakeholder yang ada di Sura­baya dan Madura sana rela bertegas-tegas demi menjaga asset yang mereka miliki. Pun demikian dengan masya­rakat­nya. Padahal, karakter ma­syarakat di dua daerah itu, dikenal dengan kerasnya. Tapi kalau soal aturan di fasilitas umum, sepertinya tak ada yang ingin membangkang.

Bagaimana dengan Sum­bar?

Baca Juga : Tunda Bangun Smelter, PKS: Pemerintah Harus Tegas terhadap Freeport

Sedikit emosional dan ter­ke­san provokatif saya terpaksa memberi judul tulisan ini seperti di atas. Ide judul itu muncul, berangkat dari ke­kesalan saya pada Jumat (17/4) pagi begitu melihat foto headline sebuah media lokal yang memvisualkan sejumlah gubuk pedagang di Jembatan Layang Kelok Sembilan. Tak juga selesai masalah itu. Pa­dahal, sudah sering disentil media.

Ntah kenapa, pemerintah setempat, yakni Kabupaten Limapuluh Kota masih mem­biarkan gubuk-gubuk pe­da­gang menjamur jadi hiasan yang membuat jembatan itu jadi BURUK RUPA! Ntah kenapa, DPRD setempat ikut membiarkan icon tersebut jadi KUMUH, tak mau menegur pemerintah untuk mengurus kawasan itu.

Baca Juga : Sultan: Reshuffle Kabinet Harus Dijauhkan dari Penebus Utang Politik

Bicara soal kewenangan, jelas itu menjadi kewenangan daerah karena persoalan sosial yang muncul atas pem­bangu­nan itu bukan tanggungjawab pelaksana proyek. Apalagi masa pemeliharaannya hanya dua tahun.

Kalau pemerintah setem­pat masih beralasan soal kewe­nangan, ini jelas terasa dibuat-buat. Jika masalah gubuk saja, masih ditimpakan ke pelak­sana proyek atau pemerintah provinsi, itu artinya tak ada niat pemerintah setempat men­jaga asset yang katanya bisa menekan biaya operasional kendaraan dan penumpang hingga Rp 134,5 milar per tahun itu.

Pemerintah pusat se­per­ti­nya menangkap keti­dak­se­riusan Kabupaten Lim­apu­luh Kota mengurus asset yang mahal itu. Pusat, dalam hal ini Departemen Kehutanan TAK PERCAYA dengan kemam­puan daerah memelihara hutan yang ada di sekitar jembatan mahal itu. Buktinya, sampai saat ini, ijin penerangan ka­wasan juga tak kunjung disetujui dan kawasan itu dibiarkan saja bergelap-gelap.

Jika saja daerah ini menjadi terang benderang, diyakini sepanjang jembatan malah diisi oleh pedagang jagung bakar. Hasilnya, fly over yang diga­dang-gadang paling rancak di Sumatera itu akan jadi lautan sampah.

Karenanya, kalau tak ingin merawat asset-aset mahal tadi, mari sama-sama kita rusak saja Sumbar ini. Pernyataan keke­salan itu lahir karena sikap pemimpin dan  di daerah ini hanya berani mengunjungi yang terkena musibah kebakaran, kematian lalu menyawer sum­bangan. Pemimpin di daerah ini hanya mau sibuk datang ke tempat orang baralek sambil salam-salaman dengan ma­syarakat, apalagi di masa-masa pra Pilkada seperti saat ini.

Di sisi lain pihak kepo­lisian, terutama dari jajaran Lalu Lintas ikut tutup mata. Memang, tak ada urusan polisi “melarang” warga membangun gubuk untuk berjualan di ka­wasan Jembatan Layang yang diresmikan SBY November 2013 lalu itu.  Tapi, polisi lalu lintas punya kewenangan un­tuk menindak kendaraan yang berhenti di jembatan.

Kalaulah saja polisi tegas, seperti polisi yang ditempatkan di kawasan Jembatan Sura­madu tadi, lambat laun peda­gang-pedagang liar tadi akan pergi karena tak ada pembeli yang singgah di gubuk mereka. Aturan pasti akan berlaku sama se Indonesia karena di Sura­baya-pun, Polisi Lalu Lintas­nya saya lihat juga berkopel putih. Tak ada alasan bagi polisi untuk tidak melakukan penindakan atas mereka yang berhenti apalagi parkir di atas jembatan.

Pembiaran

Haluan sendiri, pada edisi 15 Januari 2015 lalu telah menyajikan laporan utama terkait kondisi tersebut. Berju­dul Jembatan Takambang Jadi Lapak, berita ini meng­gam­barkan ketidakberdayaan sta­ke­holder mengatasi pedagang liar yang jadi penghias jem­batan-jembatan bernilai ma­hal. Sindiran itu sepertinya tak diacuhkan oleh sta­keholder di Sumbar, termasuk kabupaten dan kota yang punya fasilitas serupa.

Nyaris tak ada respon atas realitas yang menggambarkan betapa tak tertibnya masya­rakat kita. Yang muncul ada­lah kata-kata menyerah atas keadaan, mulai dari keter­batasan personil hingga per­soalan kewenangan.

Padahal, tak sedikit pe­merintah pusat meng­gelon­torkan uangnya ke Sumbar untuk membiayai proyek inf­ra­­struktur tersebut. Pola ali­h­fungsi jembatan ini sebenarnya sudah ada sejak jembatan Siti Nurbaya di Padang yang feno­menal itu mulai difungsikan. Jembatan yang sebenarnya akses lalu lintas itu malah disulap jadi tempat berdagang dan pedagang jagung bakar dan sejenisnya-pun menjamur di kawasan ini.

Pembiaran itu seperti men­­jadi “contoh teladan” un­tuk pembangunan di Sumbar selanjutnya. Padahal, untuk membangun jembatan mewah itu, pemerintah merogoh pun­di yang cukup dalam. Hampir Rp20 miliar uang digelon­torkan untuk  membangun jembatan tersebut. Selanjutnya nasib serupa juga diterima oleh jembatan-jembatan mewah lainnya.

Lalu, proyek lain yang akhirnya dikuasai pedagang liar adalah jembatan layang duku, kendati tak separah Jembatan Siti Nurbaya dulu. Lalu Jembatan Layang By Pass Aur Kuning Bukittinggi. Dan contoh itu-pun akhirnya be­nar-benar berimbas pas­ca­pembangunan jembatan layang kelok Sembilan.

Hitung-hitung soal uang yang digelontorkan, memang tak sebanyak Jembatan Sura­madu yang menjadi Rp4,5 triliun dalam waktu 6 tahun. Untuk membangun Fly Over Kelok Sembilan ini, peme­rintah “hanya” mengeluarkan ongkos Rp580 miliar dalam kurun waktu 10 tahun. Tapi untuk urusan menjaga asset, sikap pemerintah lokalnya jauh berbeda. Jembatan Sura­madu benar-benar menjadi icon yang layak dijual semen­tara Jembatan Layang Kelok Sembilan menjadi icon yang akhirnya tak layak, jika tetap dibiarkan. Kadang terbersit dalam benak saya, daerah yang mis­kin ini seperti anak yang tak pandai berterima kasih kepada induk. Sudahlah Ban­saik, ndak Pandai pulo man­jago, demi­kian gumam saya pagi ke­marin.(*)

 

RAKHMATUL AKBAR
(Wartawan Harian Haluan)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]