Hotel di Sumbar PHK 30 Persen Karyawan


Jumat, 17 April 2015 - 19:01:20 WIB
Hotel di Sumbar PHK 30 Persen Karyawan

Meski kebijakan itu sudah ditarik dan diganti dengan Per­men PAN-RB Nomor 6 tahun 2015 tanggal 1 April 2015, pemerintah daerah ma­sih ragu mengambil langkah karena be­lum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tek­nisnya.

Baca Juga : Di Depan Doni Monardo, Gubernur Rekomendasikan Pinago sebagai Penahan Abrasi

“Pengurangan karyawan itu disebabkan turunnya ting­kat hunian dan kegiatan yang dige­lar di hotel,” kata Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran.

Ia mengatakan, PHRI telah memprediksi kondisi ini pas­capemerintah mengeluarkan kebijakan melarang PNS meng­gelar rapat di hotel. Jika, dibanding daerah lain, Sum­bar justru mengalami dampak paling besar. Hal ini karena perkembangan bisnis per­hote­lan dan pariwisata di Sumbar masih sangat tergan­tung kepa­da kegiatan-kegiatan peme­rintahan. Berbeda dengan di Pulau Jawa sebagai kawasan industri banyak terdapat peru­sahaan swasta berskala besar.

Baca Juga : Ini Besaran Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 2021 di Padang

Dampak lain yang mung­kin timbul, katanya, potensi kredit macet dari bisnis per­hotelan. Dikuranginya paso­kan pihak ketiga yang selama ini memenuhi kebutuhan hotel, seperti produk pertanian dan perikanan berakibat terhambatnya siklus eko­nomi pasar. “Dampak kebijakan ini bukan hanya dirasakan pihak hotel, namun juga ekonomi masyarakat lokal,” katanya.

Namun, yang menjadi kendala saat ini jelas Maulana Yursan gu­bernur tidak menindaklajuti peru­bahan peraturan larangan kegiatan PNS di hotel. Perubahan itu sudah diatur dalam PermenPan RB No­mor 6 tahun 2015. Seharusnya bisnis hotel akan bergairah lagi, pasca pemerintah mencabut aturan lara­ngan PNS menggelar rapat di hotel.

Baca Juga : Alhamdulillah, Perumda AM Padang Gratiskan Air Masjid dan Musala Selama Ramadan

“PNS diperbolehkan kembali rapat di hotel dengan mem­per­hatikan efisiensi anggaran negara tanpa merugikan industri perhotelan dan kegiatan. Kenyataan di Sumbar masih belum ada perubahan,” kata Maulana Yusran.

Maulana Yusran sudah me­nyam­paikan perubahan kebijakan ini kepada Dinas Pariwisata. Namun hingga saat ini belum ditanggapi. Jika tidak ada petunjuk teknis dari pemerintah terkait dengan peraturan ini, maka ketakutan bagi PNS me­laksanakan kegiatan di hotel masih ada. “Harus ada Standar Ope­ra­sional Prosedur (SOP) yang di­keluarkan oleh pemerintah.

Baca Juga : Hendri Septa Dengarkan Pandangan Fraksi DPRD Tentang LKPJ Wali Kota Padang Tahun 2020

Kebijakan baru efektif bisa dirasakan pada awal 2016, dimana seluruh hotel kembali bersinar dengan menghadirkan program-program yang menarik.

Sementara itu, GM Grand Inna Muara Yunita mengatakan ke­bi­jakan larangan PNS untuk me­lakukan kegiatan di hotel me­mang membawa pengaruh besar bagi pertahanan hotel. Apalagi, 50 persen pemasukan hotel di Sumbar berasal dari kegiatan pemerintah. Malah pihak hotel sudah memberhentikan karyawannya mencapai 40 persen dari berbagai jenis pekerjaan. Mulai dari cleaning service hingga pelayan hotel.”Kita tahu selama ini kegiatan di hotelkan lebih banyak peme­rintah,” tandas Yunita.

Pihaknya memang mengurangi karyawan cukup banyak karena tidak banyak yang bisa dikerjakan ketika kegiatan berkurang. “Se­menjak kegiatan berkurang jelas karyawan kami kurangi, karena tugas juga tidak banyak, aula sering kosong,” pungkas Yunita.

GM Hotel Mercure Andi juga mengeluhkan hal yang sama. Meski tidak sampai melakukan PHK 30 persen terhadap karyawannya, na­mun efek peraturan larangan ke­giatan PNS di hotel sangat di­rasakan sekali. Biasanya hampir setiap pe­kan ada kegiatan besar di hotel. Semenjak larangan itu diberlakukan kadang sampai dua minggu tidak ada kegiatan besar di hotelnya.

“Pengurangan karyawan di hotel kami mungkin sampai 25 persen saja,” tutur Andi.

Dari informasi yang dikum­pulkan Haluan, hal serupa juga terjadi di hotel lain. Setidaknya ada 40 karyawan yang terpaksa diru­mahkan oleh manajemen hotel tersebut. (h/ows)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]