Calon Deputi Gubernur BI Berbelit-belit


Senin, 20 April 2015 - 19:39:17 WIB
Calon Deputi Gubernur BI Berbelit-belit

Dalam fit and proper test calon deputi gubernur BI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/4), anggota Komisi XI DPR RI, M.Misbakhun, mem­per­tanyakan soal peran Budi dalam bailout Bank Century.

Baca Juga : Survei IPO: AHY Masuk Lima Besar Tokoh Potensial di Pilpres 2024, Anies Teratas

Berdasarkan informasi yang diperoleh Komisi XI DPR, Dodi Budi Waluyo ada­lah orang yang menerima su­rat kuasa nomor 10/Sr.Ka/GBI Tanggal 14 November 2008 dari Gubernur Bank Indonesia, Boediono. Dengan surat kuasa tersebut, FPJP tahap pertama untuk Bank Century dicairkan.

Permasalahannya, ada ber­bagai pengakuan berbeda soal kapan akte notaris itu dibuat, yang berkaitan dengan sah tidaknya pencairan dana negara itu.

Baca Juga : Pakar Analisis Ucapan Moeldoko 'Diperintah Jokowi': Tak Ubahnya Unjuk Kekuatan

Menurut audit Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK), tandatangan akte notaris ada­lah pukul 19.00 WIB, pada 14 November 2008. Sementara berdasar dokumen akte, pe­nan­datanganan akte, adalah pukul 13.30 WIB.

Namun, dari keterangan notaris, diketahui penandata­nganan akte adalah pukul 22.00 WIB pada 14 November 2008. Sementara menurut penga­kuan Mantan Direktur Bank Century Hermanus Ha­san Muslim, penandatanganan akte adalah 15 November 2008, pukul 02.00 WIB. Atau sudah lewat batas waktu per­sya­ratan pencairan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

Baca Juga : Berikut Daftar Pengurus Masyumi Reborn: Ahmad Yani Ketum, Alfian Tanjung Waketum

Akhirnya dana FPJP tahap I itu sendiri cair sebesar Rp502,7 miliar, pada 14 November 2008, pukul 20.43 WIB. Menjawab soal skandal Bank Century itu, Dody men­jawab bahwa bank itu dita­ngani oleh tim di Bank Indo­nesia. Ada satuan kerja yang mengawasi perbankan, yang melakukan pembayaran di departemen pengelolaan, dan satuan kerja yang berhu­bungan dengan agunan.

“Ini merupakan tim bersa­ma. Kami eksekusi setelah ada assesment. Kami dapat reko­mendasi dari mereka. Kami dapat surat dari Gubernur. Kami saat itu duduk sebagai wakil Direktur untuk eksekusi di perbankan,” jelas Dodi.

Baca Juga : AHY Temui Ketum PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Bahas Soal Ancaman Demokrasi

Sementara terkait waktu penandatanganan akte notaris itu sendiri, Dodi menjawab, “antara jam 19.00 WIB dan 20.00 WIB.” Menurut Misba­khun, jawa­ban demikian ada­lah jawaban yang berbelit-belit se­bab tidak ada kepastian ka­pan waktu penan­datanganan.

“Dia (Dodi) bilang itu dia tak bisa memastikan waktunya karena ada tim yang me­nger­jakan,” kata Misbakhun. Dari situ, Misbakhun mengakui mayoritas anggota Komisi XI DPR menilai ada dugaan keti­dakjujuran Dodi menyangkut masalah itu. Padahal, kejujuran itu menjadi salah satu nilai utama yang menjadi faktor untuk meloloskan seorang calon deputi gubernur BI.

“Saya tidak meragukan ke­mam­puan dan kapasitas Dodi sebagai pribadi yang punya penglaman sebagai o­rang yang meniti karir di Bank Indonesia, tapi ini me­nyangkut penguatan kredi­bilitas dan independensi BI sebagai bank sentral,” jelas Misbakhun.

“Kita harus bangun BI yang kredibel. Sementara melihat kredibilitas lembaga itu kan berdasarkan orang-orang yang didalamnya. Kredibilitas diba­ngun dari kejujuran dan inde­pendensi,” kata Misbakhun.

“Saya duga dia (Dodi) telah diintervensi saat skandal bai­lout Century terjadi. BI, seba­gai lembaga yang me­nunjung independensi, bagaimana bisa orang-orangnya nanti diin­tervensi seperti itu?” (h/inl)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]