Sumbar Minim Kegiatan Ekonomi


Senin, 20 April 2015 - 19:44:20 WIB
Sumbar Minim Kegiatan Ekonomi

“Pengangguran besar tan­danya lapangan pekerjaan ter­ba­tas. Terbatasnya lapangan pekerjaan itu karena kegiatan ekonomi juga terbatas di daerah kita. Coba lihat saja, paling hanya industri kecil yang ada dengan daya tampung pekerja yang tak seberapa,” ucap Werry.

Baca Juga : Realisasi PAD Bapenda Kota Padang Capai Rp98 Miliar pada Triwulan I

Ia melanjutkan, untuk me­ng­u­rai permasalahan ini, perlu dikaji lebih dalam sektor pen­didikan masa saja yang banyak mencetak pengangguran terbu­ka. Salah satunya yang ia kritisi adalah tingginya tingkat pe­ngang­guran di kalangan diploma atau sarjana bidang kesehatan. Untuk itu ia berha­rap pemerintah tak terlalu mu­dah memberi izin pendirian per­guruan tinggi kesehatan kepa­da lembaga-lembaga tertentu.

“Sekarang coba lihat lem­baga pendidikan akademik kese­ha­tan bertebaran di mana-mana, ter­sebar di seluruh dae­rah. Ten­tu berpotensi mencetak banyak pengangguran terbuka. Pada­hal yang perlu ditingkat­kan adalah kualitas di akademik yang sudah ada, bukannya ku­antitas. Saya berharap, lulus­an akademis kesehatan bisa diba­tasi, dan mengoptimalkan  yang ada kini bekerja di Sum­bar,” katanya

Baca Juga : Danau Cimpago Padang Dipenuhi Sampah Kiriman

Selain itu, Werry juga meng­kri­tisi keengganan sebagian besar lulusan diploma atau sarjana untuk bekerja di luar daerah. Padahal di kawasan industri seperti Kota Batam, ter­se­dia banyak lapangan peker­jaan, belum lagi penye­diaan lapangan pekerjaan berupa program kerja magang ke luar negeri yang difasilitasi pe­merintah. Wer­ry sendiri men­dorong ma­ha­­siswanya untuk bekerja di luar Sumbar, termasuk luar negeri.

Dalam perkembangan terak­hir, angka pengangguran di Sumbar sendiri bertambah sei­ring terjadinya PHK di sektor perhotelan. Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran merilis 30 per­sen pegawai di Hotel di Sumbar harus di PHK menyusul pem­berlakuan SE MenPAN-RB No 11 Tahun 2014 tentang larangan PNS berkegiatan di Hotel.

Meski kebijakan itu sudah ditarik dan diganti dengan Per­men PAN-RB Nomor 6 tahun 2015 tanggal 1 April 2015, pe­merintah daerah masih ragu me­ngambil langkah karena be­lum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. (h/mg-isq)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]