Janji Tuntaskan Pasar Raya 2 Tahun Diragukan


Selasa, 21 April 2015 - 18:47:13 WIB
Janji Tuntaskan Pasar Raya 2 Tahun Diragukan

Menurut Ketua KPP, Asril Manan, selama kepemimpinan MahEm tidak menegakkan aturan di Pasar Raya, maka penataan tidak akan tercapai. Karena ‘para pemain’ di Pasar Raya Padang sudah banyak melanggar hak-hak pedagang.

Baca Juga : Ada Pos Pelayanan Prokes di Pasar Raya Padang

“Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Padang semakin hari semakin bertambah dan tidak tertata. Berapa banyak hak toko yang mereka rampas,” urai Asril Manan.

Makanya, untuk menggelorakan kembali gairah perdagangan di Pasar Raya Padang membutuhkan penanganan yang holistik. Pembenahan Pasar Pusat Kota Padang itu, sudah dimulai dari sejak tahun 2011 telah digelontorkan Rp42,3 miliar untuk pembangunan Pasar Raya Blok I.

Baca Juga : Jadwal Pendaftaran CPNS 2021 di Padang Belum Jelas

Pada 2014, telah diselesaikan pembangunan Pasar Inpres II dengan dana Rp5 miliar. Sedangkan Pasar Inpres III dan IV ditargetkan rampung 2016. Khusus untuk Inpres II tahun 2015 ini dianggarkan sebesar Rp27 miliar, kesemua anggaran itu berasal dari APBD Kota. Penanganan Pasar Raya setelah gempa memang butuh anggaran yang cukup besar dan keseriusan Pemko Padang. Maka target pemko menuntaskan Pasar Raya Padang tahun 2016 selesai masih diragukan, karena keterbatasan anggaran dan keseriusan pemko.

Menurut Kepala Bapedda Kota Padang, Hervan Bahar menuturkan, target penyelesaian Inpres I dan Inpres II di tahun 2016 sudah bisa ditempati dengan maksimal. Walaupun saat ini Inpres I sudah ditempati beberapa pedagang, sedangkan Inpres II masih butuh kelanjutan pembangunan.

Baca Juga : Dilepas Rektor UIN IB Padang, Jenazah Masnal Zajuli Dimakamkan di Tanah Datar

Program Kota Padang untuk menuntaskan Pasar Raya Padang dalam dua tahun tetap menjadi fokus utama, serta menata pedagang jika Inpres I dan II sudah ditempati. Sebab, pedagang yang menempati kios darurat saat ini memang ikut menyumbang kesembrawutan Pasar Raya Padang. Apalagi PKL yang menempati badan jalan hingga hari ini masih banyak. “Kita juga menyiapkan agar Pasar Raya lebih tertata. Para pedagang diatur sesuai jenis dagangan­nya. Misalkan, pedagang batu akik dipusatkan di Atom Center, pedagang pakaian, penjual sayur sampai penjual daging akan dicarikan tempat sendiri. Dengan cara tematik ini, pasar akan tampak rapi, mudah dipantau dan pembeli pun nyaman. Memang tahun ini belum bisa kita wujudkan,” jelasnya.

Hervan Bahar juga menekankan kepada SKPD yang fokus menangani Pasar Raya Padang, agar ikut mendukung program Walikota Padang untuk menuntaskan Pasar Ra­ya Padang. “Karena tidak bisa kita pungkiri di Pasar Raya Padang banyak premanisme yang harus dituntaskan. PKL harus terus ditata, serta drainase yang sudah mulai kita perbaiki,” tuturnya.

Baca Juga : Hendri Septa Serahkan Paket Sembako untuk Warga Sekitar TPA Air Dingin

Sementara Kepala Dinas Pasar, Hendrizal Azhar menjelaskan, untuk kelanjutan Fase VII tahun ini dilanjutkan oleh CV Dason, karena sempat terhenti di tahun 2014 lalu. Sedangkan untuk dana kelanjutan dari APBD Padang sebesar Rp2 miliar.

“Kusut masai yang menelikung Pasar Raya Padang harus diselesaikan secara sistematis dan berdampak jangka panjang serta berkesinambungan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang jelas secara berlahan kita selesaikan,” ucapnya.

Sementara itu, salah seorang pengunjung Pasar Raya, Nen mengatakan, fasilitas dan infrastruktur yang ada di Pasar Raya Padang saat ini harus dikembalikan fungsinya. Seperti, trotoar khusus untuk pejalan kaki. Seharusnya Pemko Padang harus menjadikan pembenahan Pasar Raya sebagai program utama. Jika tidak, Pemko Padang terutama masa pemerintahan MahEm akan kehilangan momentum.

“Pasar itu dulu amat indah dan sangat menye­nangkan untuk dikunjungi. Tetapi, sekarang sudah berubah menjadi kawasan yang tak menarik,” ujarnya. Ia mengaku, bahwa dulu Pasar Raya Padang bisa jadi tempat rekreasi. Menurutnya, pergantian zaman memang membuat pasar berubah, tetapi yang tidak boleh berubah itu sesungguhnya adalah komitmen Pemko Padang mengatur dan menata pasar itu senyaman mungkin. “Proses pembiaran oleh Pemko Padang, saya lihat sudah berlarut-larut. Pedagang kaki lima dibiarkan berlama-lama tanpa tempat yang jelas, akibatnya mereka menempati lahan yang mestinya dilarang sebagai tempat berdagang,” katanya. (h/ows)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]