DPR Dorong Pemerintah Keluarkan Tax Amnesty


Selasa, 21 April 2015 - 18:48:33 WIB
DPR Dorong Pemerintah Keluarkan Tax Amnesty

Menurutnya, kebijakan itu perlu diambil demi memenuhi kepentingan Pemerintahan dan rakyat yang ingin men­dorong agar pendapatan nega­ra bisa lebih besar. Dengan aturan tax amnesty, rakyat yang selama ini menempatkan dana­nya di perbankan atau institusi di luar negeri, akan ber­bon­dong-bondong membawa kem­­bali dana itu ke dalam negeri.

Baca Juga : PKS Kota Batam Targetkan Perolehan Kursi Dua Kali Lipat di Pemilu 2024

“Karena dana masuk kem­bali ke dalam negeri, kan pasti ada bagian untuk negara. Itu bisa dimanfaatkan untuk pe­ngem­bangan ekonomi,” kata Fadel.

Politikus asal Partai Gol­kar itu menambahkan pe­ng­em­­­bangan ekonomi otomatis akan memperbaiki peneri­ma­an­ negara lewat pajak dari aktivitas ekonomi masya­rakat. Akan banyak multiplier effect dihasilkan dari satu kebijakan tax amnesty dimak­sud, kata Fadel.

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

“Tentu kita harap bahwa disiapkan dulu konsepnya dengan baik. Sehingga ketika saatnya berkomunikasi, DPR dengan presiden, semuanya lancar dan baik,” kata Fadel.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait menyatakan selama ini ribuan triliun uang milik orang Indonesia ditempatkan di ber­bagai institusi di Singapura, Malaysia, dan negara lain. Uang bisa masuk ke Indonesia lewat berbagai skema atas nama asing dan hasilnya pun dinikmati asing.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

DPR RI mendorong Pe­me­rintahan Jokowi-JK untuk menerapkan kebijakan tax amnesty demi menarik potensi dana yang mencapai Rp3000-an triliun di luar negeri. Dana sebesar itu akan mampu meng­gerakkan perekonomian na­sio­nal yang selama ini tersen­dat akibat minimnya pem­biayaan.

“Jadi ini demi Indonesia,” kata Ara, sapaan akrab Ma­ruarar, Selasa (21/4).

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

“Tentu tax amnesty perlu kepastian hukum. Perlu ada jaminan bahwa tax amnesty lepas dari pidana pajak dan pidana umum. Carnaya adalah dengan menyinergikan bebe­rapa lembaga terkait dari Ke­po­lisian, Kejaksaan, KPK, MA, BPK, BPKP,” tambah Ara.

Kebijakan tax amnesty itu akan memperkuat cadangan devisa Indonesia sehingga Bank Indonesia (BI) dan ma­sya­rakat tidak perlu cemas menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD. Selain itu, suku bunga acuan atau BI Rate pun potensial turun. Dengan bunga turun, maka pendanaan perbankan untuk perekonomian akan menggeliat.

Kondisi untuk dikeluar­kannya kebijakan tax amnesty semakin mendesak karena ada ancaman gagalnya Pemerintah memenuhi target pendapatan dari sektor perpajakan. Bila tak tercapai, menurut Ara, maka Pemerintah terancam akan menambal kekurangan mela­lui penerbitan surat utang yang ujungnya membebani semua kalangan masyarakat.

Sementara kebijakan tax amnesty akan bisa meng­hindar­kan kondisi itu. Sebab masuk­nya dana masyarakat yang selama ini diparkir di luar negeri justru menjamin adanya persentase ke kas negara.

“Utang negara kita sudah cukup tinggi. Atau solusi lain, belanja negara dipangkas. Cu­ma kalau dipangkas, akibat­nya bisa pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menjadi tidak maksimal,” beber Ara.

Ketua Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI, Jon Erizal, menyatakan pihak­nya mendukung sepenuhnya upaya untuk menarik kembali dana milik warga Indonesia yang selama ini terparkir di luar negeri melalui kebijakan tax amnesty.

Jon bercerita, wacana tax amnesty sudah muncul dalam rapat-rapat kerja diantara Ko­misi XI DPR RI dengan Men­teri Keuangan. Untuk menin­daklanjuti ide tax amnesty itu, kata Jon, hal itu bisa dima­sukkan ke dalam revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang sudah masuk ke Prolegnas 2015. Belakangan, memang ada wacana agar soal tax amnesty dibuat dalam se­buah UU yang khusus.

“Nah, kalau dimasukkan ke revisi UU KUP, bisa tahun ini. Tapi kalau tidak bisa, dan harus dibikin UU khusus, memang kemungkinan harus masuk prolegnas 2016,” imbuhnya.

Sejauh ini, lanjut Jon, pi­hak­nya mengetahui Peme­rintah menginginkan aturan hukum tax amnesty bisa dise­lesaikan pada tahun ini. De­ngan demikian, hal itu berarti membutuhkan koordinasi dan kerja cepat Pemerintah dan DPR.

“Lebih cepat tentu lebih baik. Karena ini upaya kita supaya dana kembali ke Indo­nesia dan berperan untuk kepentingan pembangunan,” ujar Politikus PAN itu.

Sementara Sekretaris Pan­ja Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI, M.Misbakhun, menegaskan Pemerintah bisa membuat kebijakan khusus meminta rancangan aturan tax amnesty dimasukkan ke dalam prolegnas 2015.

“Karena kondisi yang men­desak, pembuatan aturan tax amnesty itu bisa dimasukkan ke Prolegnas tahun ini. Kebi­jakan rekonsiliatif seperti tax amnesty adalah memang jawa­ban sistemik atas kondisi nega­ra saat ini,” tegas Misbakhun. (h/inl)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]