Ahli Waris Ngadu ke Jaksa


Selasa, 21 April 2015 - 18:57:13 WIB
Ahli Waris Ngadu ke Jaksa

Menurut ahli waris ABS, seperti tertuang dalam surat penga­duannya itu diungkap­kan bahwa, sehubungan berla­rut-l­arutnya permasalahan ta­nah KTP yang sudah terjadi sejak tahun 1996 lalu, mereka meminta Kejari menyikapi kasus itu dengan tuntas.

Baca Juga : Sumarak Alek Nagari, Koarsa Laksanakan Sunatan Massal di Sungai Batang

Diuraikannya, sekitar tahun 1996 lalu Pemkab Lima­puluh Kota berencana akan mem­bangun Ibu Kota Kabu­paten (IKK) di Jorong Keting­gian, Sari­lamak. Untuk men­dukung rencana pem­bangunan IKK tersebut, Pemkab Lima­puluh Kota bersama Badan Perta­nahan Nasional (BPN) mem­buat program proyek KTP (Kon­­­­solidasi Tanah Per­kotaan).

Awalnya, urai ahli waris  ABS, seluruh pemilik tanah yang berada di sekitar lokasi, men­­dukung program Pemkab un­­­tuk memba­ngun IKK di Jorong Keting­gian, Sarila­mak. Malah, untuk rencana pemba­ngunan IKK itu, masya­rakat bersedia menyumbangkan ta­nah mereka sebanyak 22,5 per­sen dengan imbalan atau kon­pensasi akan diterbitkan ser­tifikat gratis.

Baca Juga : BMKG Maritim Teluk Bayur: Waspadai Angin Kencang dan Gelombang Hingga 4 Meter

Namun, setelah program KTP tersebut berjalan, ternya­ta hasil pemotongan tanah seba­nyak 22,5 persen yang sedianya akan dimanfaatkan Pemkab untuk fasilitas umum, sampai sekarang tidak jelas keberada­annya. Padahal, sejak awal sudah direncanakan di lokasi tersebut akan dibangun kantor Bupati dan kantor pemerintahan lain­nya serta fasilitas umum.

Malahan, kantor bupati tidak jadi dibangun di lokasi tersebut. Almarhum ABS sen­diri  hanya rela dan berse­dia menyerahkan tanahnya seba­nyak 22,5 persen, hanya untuk ren­cana pembangunan kantor Bupati tersebut.

Ahli waris  ABS menduga, bahwa hasil pemotongan 22,5 tanah KTP itu sudah banyak yang diselewengkan oleh ok­num BPN. Bahkan, ada juga dari beberapa orang keluarga kami yang semula tidak me­miliki tanah di lokasi tersebut, ter­nyata dalam daftar sertifikat yang diterbitkan oleh Kakan­wil BPN tertanggal 26 Maret 2000 dengan SK Nomor: 420.3/06/LC/BPN/2000 telah terdaftar sebagai pemilik tanah.

”Padahal, sebagian besar tanah kami di lokasi KTP itu ada­lah kepunyaan almarhum orang tua kami , yang sampai kini sertifikat aslinya masih kami pegang atau tidak kami serah­kan kepada BPN, sebagai ben­tuk tidak setujunya kami de­ngan program KTP terse­but,” ulas Rini Anggrani.

Seorang pemilih tanah lain­nnya, Syaiful Dt. Bos­sa,  yang ikut mendampingi ahli waris ABS mengadu ke Kejaksaan Payakumbuh, kepa­da warta­wan mengatakan bah­wa, kami pe­mi­lik tanah hanya setuju tanah ka­­mi diserahkan untuk renca­na­kan pem­ba­ngun­an kantor Bupati.

“Setelah tanah kami diam­bil 22,5 persen lewat proyek tanah KTP, ternyata tak ada kantor Bupati  di lokasi ter­sebut. Untuk itu, kami me­minta tanah kami harus di­kem­balikan oleh Pem­kab.” ujar Syaiful Dt Bosa.

Ditambahkan Eduardo Ba­kar, Gusdila Bakar, Rini Ang­graini dan Yanti Kumala, saat ke­pe­milikan tanah di lokasi tersebut sudah banyak yang berpindah tangan dan serti­fikat­nya tumpang tindih “Agar tidak terjadi per­tumpahan darah di lokasi tersebut, karena sudah banyak pihak yang me­ngaku memiliki tanah dengan berbagai alasan dan malah sudah ada yang me­miliki serti­fikat, maka kami min­ta Kejari Paya­kumbuh sege­ra me­ng­ung­kapkan adanya du­ga­an pe­nyalah­gunaan wewe­nang se­jum­lah ok­num ini,” ujar Rini. (h/nto)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]