Golkar Sumbar Masih Rebutan Kantor DPD


Rabu, 22 April 2015 - 20:15:27 WIB
Golkar Sumbar Masih Rebutan Kantor DPD

“Kami sudah mencoba meng­hubungi beliau dan juga anggota yang lainnya, tapi belum ada tanggapan. Saat dihubungi nomornya aktif tapi tidak menjawab,” ungkapnya, Rabu (22/4).

Baca Juga : Ada Pos Pelayanan Prokes di Pasar Raya Padang

“Hingga kini kami masih menunggu janji dari beliau, tapi saat dihubungi beliau masih menutup diri dan tidak mau membuka komunikasi dengan kami. Sepertinya be­liau tidak mau duduk secara bersama-sama,” tambah Yan.

Dikatakan juga, pihaknya sudah membentuk koordi­nator daerah (Korda) dengan kabupaten kota beberapa wak­tu lalu. Selain itu Yan Hiksas juga mengatakan sudah me­lakukan pengkajian dan pen­dekatan dengan seluruh kader yang ada di kabupaten kota dan bersama dengan pe­ngu­rus yang lama untuk membentuk pelaksana tugas (Plt).

Baca Juga : Jadwal Pendaftaran CPNS 2021 di Padang Belum Jelas

“Nanti setelah kabupaten kota rapat dan menentukan siapa Pltnya,” ulasnya.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sum­bar Yulman Hadi, tidak perlu jika dilakukan pertemuan semacam itu. Pasalnya akan sangat sulit nantinya didapat kata sepakat.

Baca Juga : Dilepas Rektor UIN IB Padang, Jenazah Masnal Zajuli Dimakamkan di Tanah Datar

“Sebab Yan Hiksas men­dapatkan posisi Plt Ketua DPD Golkar yang dikeluarkan oleh Agung Laksono, sedang­kan DPD saat ini masih diba­wah kepemimpinan Hendra Irwan Rahim yang masa kepe­ngurusannya belum habis. Masa kepengurusan tersebut ditandatangani sendiri oleh Aburizal Bakrie (ARB),” ung­kap­nya.

Ketika ditanyakan terkait penempatan kantor DPD Gol­kar saat ini ia mengatakan, seandainya pihak yang ber­sangkutan ingin menggunakan kantor DPD yang sekarang, banyak pertanyaan yang timbul disana.

Baca Juga : Hendri Septa Serahkan Paket Sembako untuk Warga Sekitar TPA Air Dingin

“Mau menggunakan kan­tor DPD dalam kapasitas apa? Kalau mau sekantor berdua kan tidak mungkin, masa satu masjid imamnya ada dua tentu bingung jemaahnya, dan menu­rut saya kurang tepat juga,” ulasnya.

Yulman juga mengaku su­dah melakukan rapat dengan kabupaten dan kota. Dan keba­nyakan para kader di daerah menolak SK Kepengurusan Plt yang dikeluarkan kubu Agung. Lagipula menurutnya masa kepengurusan di bawah ke­pemipinan Hendra Irwan Ra­him belum habis hingga De­sember 2015 mendatang.

Tidak Akui Kepengurusan Plt

Sementara itu, Rapat Pim­pinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar Kabupaten So­lok yang diikuti seluruh pim­pinan Golkar dari 14 keca­matan bersama pengurus DPD Kabupaten Solok di Kayuaro, Rabu (22/4) memutuskan meng­hormati proses hukum yang tengah berjalan di tingkat pusat dan tidak mengakui adanya Plt yang saat ini ditun­juk menggantikan kepe­mimpinan yang sah di tingkat provinsi Sumbar saat ini.

Rapimda yang dipimpin Ketua Umum DPD Golkar Desra Ediwan Anantanur dan dihadiri Ketua Harian Aspa­riyul serta Sekretaris Golkar Hardinalis, melahirkan 5 item keputusan final dan mengikat. Dengan keputusan ini, Golkar Kabupaten Solok sekaligus memberi sinyalemen soal kes­ia­pannya menghadapi pesta Pemilihan kepala Daerah (Pil­kada) yang telah diagendakan 9 Desember 2015 nanti.

“Kita tidak terpengaruh oleh kisruh ditingkat elit.  Kecuali tetap berharap terba­ngun harmoni di tubuh partai dan Golkar Kabupaten Solok sangat siap menghadapi  Pil­ka­da nanti, “ kata  Desra Edi­wan Anantanur menjawab Ha­luan selepas Rapimda Golkar.

Golkar Kabupaten Solok, ulas Desra, terus meng­harap­kan supaya pengurus DPP  menyelesaikan kekisruhan yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-und­a­ngan yang berlaku dan meng­hormati proses hukum yang sedang berlangsung. Kesim­pulan ini diambil berdasarkan komitmen kader dan pengurus partai Golkar ditingkat kabu­paten yang terus memperkuat soliditas untuk merebut keja­yaan masa depan partai.

Sejauh ini, karena adanya kekisruhan yang belum selesai proses hukumnya dan belum berkekuatan hukum tetap, Rapimda Golkar Kabupaten Solok tidak serta merta meng­akui adanya Plt (pelaksana tugas) DPD Golkar Sumbar. Atas alasan itu, Rapimda se­kali­gus megusulkan Kepada DPD Golkar Sumbar untuk mengangkat Leonardy Har­mainy sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sumbar.

“Putusan Rapimda juga memerintahkan kepada ang­gota Fraksi Golkar di DPRD untuk membangun ko­mu­nika­si dalam setiap  ke­bijakan-kebijakan yang diam­bil oleh DPD Golkar dan menjalankan apa yang diputuskan partai,” tegas Desra Ediwan.

Didampingi Sekretaris Gol­­kar yang juga Ketua DPRD Kabupaten Solok Har­dinalis Kobal, Ketua Partai Golkar Kabupaten Solok itu menyebutkan  keseriusan pe­ngurus Golkar menghadapi momentum Pilkada dengan telah membentuk tim pilkada.

Disamping itu, hasil  ke­pu­tusan rapat pleno dipe­rluas, juga telah memutuskan Desra Ediwan sebagai bakal calon bupati dari lingkungan kader partai. Tetapi tidak menutup peluang bakal calon dari luar partai untuk mendaftar dan diseleksi menjadi bakal calon.

Desra yang juga Wakil B­u­pati Solok periode 2010-2015 ini mengaku,  kader Golkar di daerah sudah capek dengan kekisruhan partai ditingkat DPP. Pihaknya tidak ingin hal itu berimbas ke bawah dan  terbawa dengan kepentingan dua kubu yang tengah bertikai di Jakarta.

Sebagai kader Golkar K­a­bu­paten Solok, para elit partai diharapkan dapat menye­lesai­kan persoalan dengan baik dan kondusif. Karena per­tim­ba­ngan itu, ia memastikan  tidak ingin menjagokan salah satu pihak, tetapi hendaknya tum­buh kesepahaman untuk da­mai demi kejayaan partai Gol­kar ke depan.

“Dari awal sudah kita te­gas­kan, kita tidak memandang kubu-kubuan. Tapi siapa yang diputuskan melalui keputusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat itu yang kita ikuti,” bebernya. (h/mg-rin/ndi)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]