Membangun atau Menjual Indonesia?


Rabu, 22 April 2015 - 20:22:48 WIB
Membangun atau Menjual Indonesia?

Sehingga tak heran  se­telah itu, ekonom Unibraw, Ahmad Erani Yustika, mem­beri label pada mimpi infra­struktur pemerintah ini seba­gai  ”infrastruktur fasilitasi” alias infrastruktur elitis yang sengaja diadakan untuk mem­fasilitasi masuknya modal-modal luar negeri seperti infratruktur yang berbasiskan konektifitas (tol laut, pela­buhan, jalan, dll).

Baca Juga : Dedi Mulyadi Kritisi Kebijakan Pemerintah Soal Alih Fungsi Lahan

Sementara itu di sisi lain, yang benar-benar sedang di­butuhkan oleh rakyat dan pe­laku usaha dalam negeri adalah infrastruktur pelayanan dasar seperti irigasi, sanitasi, edu­kasi, dan pelayanan kesehatan dasar lainya. Infrastruktur pelayanan dasar ini dipercaya oleh sebagian ekonom kritis  sebagai proyek infrastruktur yang bisa menguatkan ke­man­dirian ekonomi ma­syarakat Indonesia.  Karena disatu sisi selain bisa mengurangi biaya hidup yang kian berlipat, disisi lain juga bisa menambah daya saing sumber daya manusia Indonesia yang akan meno­pang keberlanjutan usaha-usaha pemodal dalam negeri ke depannya.

Namun nampaknya Jo­kowi  membutuhkan suntikan modal  internasional  yang jauh dari perkiraan banyak pihak. Pada World Economic Forum di Hotel Shangrila Jakarta yang menjadi salah satu rangkaian acara dari Konfe­rensi Asia Afrika, Jo­ko­wi ma­lah mempertegas kem­bali po­sisi ekonomi politiknya, baik secara ideologis maupun seca­ra strategis. Dengan sedikit me­­lebih-lebihkan keadaan, Jo­­kowi berpesan kepada se­mua peserta seandainya para investor yang berasal dari ne­gara mereka  mengalami ken­dala investasi, maka bisa lang­sung menghubungi beliau. “If you have any problem, call me,” begitu kira-kira ucapan beliau.

Baca Juga : DPD RI Serahkan Bantuan Buat Korban Bencana Banjir Bandang NTT

Saat membaca berita  ini, saya teringat kembali prediksi-prediksi ekonomi yang pernah saya tulis di harian ini beberapa waktu lalu soal paket ekonomi yang direncanakan Jokowi untuk membendung pele­ma­han rupiah. Ternyata memang benar bahwa paket ekonomi yang berisi enam jurus teknis tersebut tidak di-endorse untuk menguatkan rupiah dalam jangka pendek. Faktanya,  un­tuk turun melewati angka Rp. 12.800 per dolar saja susahnya minta ampun karena memang pemerintah tidak mendisain paket ekonomi  ke arah itu.

Bahkan saat BPS merilis data neraca perdagangan be­berapa waktu lalu, rupiah nampaknya  tidak mem­beri­kan respon  signifikan mes­kipun terdapat surplus ekspor yang seharusnya bisa menjadi faktor pendorong appresiasi mata uang domestik.  Me­ngapa? Karena ternyata sur­plus yang terjadi bukan dise­babkan oleh peningkatan ka­pasitas dan kuantitas ekspor kita, tapi surplus terjadi karena penyusutan impor yang cukup terjal, terutama untuk barang modal dan barang mentah yang hampir mencapai 16%.

Baca Juga : Ini Cara Cek Pajak Kendaraan Tanpa Perlu Datang ke Samsat

Artinya, aktifitas sektor produksi dalam negeri yang berbasiskan pada barang mo­dal dan barang mentah impor mengalami penurunan, bah­kan diperkirakan bisa sampai satu semester kedepan.  Ini­lah salah satu sebab funda­mental  mengapa rupiah “ogah” me­nguat signifikan dan hanya bereaksi positif beberapa pu­luh basis point saja setelah data neraca di­umumkan. Justru anehnya, beberapa hari bela­kangan  Rupiah malah  kem­bali mendekati angka Rp. 13.000 per Dollar.

Menurunya impor yang akhirnya membuat neraca perdagangan Indonesia men­jadi surplus tentu sudah bisa diprediksi sebelumnya. Pasal­nya, paket ekonomi yang digu­lirkan pemerintah tidak mam­pu membawa rupiah kembali ke ayunan Rp. 12.000- Rp. 12.500 yang akhirnya mem­begal kapasitas impor dari penguasaha-pengusaha da­lam negeri.

Baca Juga : Larangan Mudik 6-17 Mei 2021, Semua Moda Transportasi Stop Beroperasi

Padahal, import exposure kita terhadap barang modal dan barang mentah  tergolong cukup tinggi. Artinya,  jika terjadi penurunan, maka akan sangat berimbas negatif  ter­hadap aktifitas produksi dalam negeri. Dan ini tentu akan membuat fundamental eko­nomi domestik menjadi sesak nafas dan akan sangat sulit dipaksakan  untuk mampu menopang pertumbuhan eko­nomi nasional ke depannya.

Maka tidak perlu heran jika banyak lembaga kajian dan lembaga perbankan inter­nasio­nal yang meragukan  target pertumbuhan ekonomi yang  5,7 % tahun ini akan tercapai. Karena selain penurunan kapa­sitas fundamental ekonomi nasional, performa ekonomi global  pun ternyata  semakin tak menggembirakan. Sehinga disatu sisi terjadi pengempesan sektor produksi dalam negeri yang juga berimbas pada penu­runan exposure import, disisi lain juga  tak terjadi ledakan ekspor yang signifikan karena stagnasi permintaan global.

Jika memakai  perspektif yang sedikit berbeda,  hal ini  bisa juga diartikan bahwa pemerintah,  sejak debut per­tamanya sampai hari ini, me­mang sudah membidik pe­modal-pemodal  in­ter­na­sio­nal  sebagai sasaran pe­me­nuhan nafsu pertumbuhan yang tujuh persen pada tahun ketiga itu, tanpa peduli apakah pertumbuhan itu lahir dari penguatan ekonomi domestik  atau  dari banjirnya modal-modal global.

Dengan kondisi ekonomi domestik  yang kian berbiaya tinggi, tentu keberpihakan Jokowi pada investor-investor global yang nampaknya sudah cukup berlebihan itu menjadi feed back yang mengecewakan dimata publik. Jokowi dan segenap Kabinetnya  terus-menerus mengikis segala ru­pa subsidi untuk barang pub­lik  yang juga secara serta merta akan mengikis daya beli (pur­chasing power) ma­sya­rakat. Melemahnya  daya beli ini kemudian akan menu­runkan tingkat konsumsi, baik rumah tangga maupun sektor usaha dalam negeri, dan akan ikut melambatkan laju per­tum­buhan ekonomi nasional.

Dan akhirnya rupiah be­nar-benar  ”ogah” keluar dari zona negatif karena tidak men­dapat dukungan ril dari fun­damental ekonomi domestik. Mau tidak mau, seperti yang sering diutarakan pemerintah, kondisi ini akan memurahkan biaya investasi dalam negeri bagi investor-investor yang berkocek non rupiah alias pemodal global, bukan bagi pemodal-pemodal domestik.  Kondisi ini memang murah bagi investor internasional, tapi mahal bagi masyarakat menengah ke bawah (ma­yo­ritas) dan pela­kau-pelaku ekonomi do­mes­tic.  Jadi per­tanyaan krusialnya adalah apakah pemerintah memang sedang membangun Ind­o­ne­sia? Atau malah sedang me­njual Indo­nesia secara pe­lan-pelan?

 

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati Ekonomi Politik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]