Tuntutan Jaksa Dipertanyakan


Kamis, 23 April 2015 - 19:06:47 WIB
Tuntutan Jaksa Dipertanyakan

Tidak hanya itu, Marlon juga diwajibkan untuk mem­bayarkan uang pengganti sebe­sar Rp4,2 miliar dan subsider 18 bulan kurungan, jika ter­dakwa Marlon tidak bisa mem­bayar uang pengganti, denda sebesar Rp200 juta, subsider enam bulan penjara.

Baca Juga : Pasar Murah di Padang, Banyak Diskon yang Ditawarkan

“Perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan (3) UU RI nomor 31 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ber­dasarkan fakta dipersidangan, ditambah lagi dengan kete­rangan sejumlah saksi dan alat bukti, kami menuntut terdak­wa Marlon dengan hukuman tiga tahun penjara,” sebut JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Reno Listowo dan beranggotakan Jamaluddin dan M. Takdir, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Padang, Kamis (23/4).

Usai mendengarkan tuntu­tan JPU, melalui Penasehat Hukum-nya, M. Kapitra Am­pera Cs, terdakwa Marlon menyebut akan me­nyam­pai­kan pledoi atau pembelaan pada sidang selanjutnya. “Kita akan menyampaikan pembelaan pada sidang berikutnya,” sebut Marlon, melalui Penasehat Hukum-nya.

Baca Juga : Malamang, Tradisi Unik Jelang Ramadan di Padang

Menanggapi hal ini, dua aktivis penggiat antikorupsi di Sumbar, Oktavianus Rizwa dan Roni Saputra saat dihubungi Haluan memper­tanyakan keputusan jaksa tersebut.

“Saya tak mengerti apa yang menjadi pertimbangan jaksa, sehing­ga menuntut Marlon dengan tun­tutan tiga tahun. UU anti korupsi saja sudah jelas menyebutkan soal an­caman hukuman bagi mereka yang terlibat perkara ini 20 tahun. Jika dituntut tiga tahun, artinya tuntutan Marlon 1/6 dari ancaman huku­man,” kata aktivis Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) itu.

Baca Juga : Kembangkan Bakat Remaja, Rabbani Sport Center Hadir di Padang

Padahal, kata Oktavianus lagi, dia sudah pernah menjadi buron dan masuk dalam DPO. Ini artinya, sepanjang proses penyidikan, sikap Marlon tergolong tak koorporatif. Karenanya, tuntutan jaksa itu sebuah tanda tanya besar,

Dalam pandangannya, langkah Jaksa tersebut menunjukkan tak ada keinginan yang sungguh-sungguh dari jaksa untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang melawan hukum. Mestinya, dia mendapatkan ganjaran yang lebih dibanding orang yang korporatif menjalani proses hukum.

Baca Juga : Pedagang 'Bunga Rampai' Musiman di Padang Menjamur

Karenanya, Oktavianus berharap hakim bisa memainkan perannya untuk dapat menjaga kewibawaan hukum di Indonesia yang sudah tercabik-cabik oleh ulah pelaku koruptor. Sebagai wakil tuhan di muka bumi, hendaknya keputusan hakim nantinya dapat  mempertim­bangkan rasa keadilan masyarakat.

“Kalau hakim menghukumnya lebih rendah, wah berapa lama Marlon bisa mengecap rasa penjara karena putusannya nanti tentu akan dipotong masa tahanan. Bisa-bisa, enam bulan saja Marlon menjadi Napi kasus Korupsi,”katanya.

Senada dengan Oktavianus, Roni Saputra melihat ada yang janggal dengan tuntutan jaksa dalam me­nanga­ni kasus ini. Sepanjang yang ia ketahui, dalam aturan internal kejak­saan, jika saja pelaku korupsi itu me­rugikan negara lebih dari Rp1 Miliar, maka tuntutannya bisa maksimal.

“Jika kerugian negara berkisar Rp300 juta -Rp500 juta maka tuntu­tan menengah dan di bawahnya dengan tuntutan minimal. Nah, Marlon berapa coba kerugian negara yang timbul oleh perbuatannya,” sebut Rony lagi.

Belum lagi, katanya, Marlon itu pernah menyulitkan Jaksa men­jalankan proses penyidikan dengan menjadi buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang.

“Inikan harusnya bukan hal yang meringankan jaksa, kok tuntutannya tiga tahun,” katanya balik pertanya.

Selain itu, ada juga hal yang memberatkan Marlon Martua, yakni yang bersangkutan adalah kepala daerah yang mestinya memberi con­toh kepada masyarakat terhadap hu­kum. Karenanya, Roni berharap Ma­jelis Hakim mempertimbangkan un­tuk menjatuhkan hukuman maksi­mal karena hakim bisa saja mem­vonisnya jauh di atas tuntutan jaksa dengan pertimbangan-pertim­bangan mereka.

Dalam catatan Haluan, dalam kasus yang sama, beberapa anak buah Marlon di saat itu, sudah menjalani proses hukum saat Mar­lon “menghirup” udara segar dalam pelariannya. Tiga orang anak buah Marlon saat itu, yakni Sekda Dhar­masraya, Busra Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Agus Akhirul, dan Kasubag Tata Pemerintah Umum, Agustin Irianto, dituntut masing-masing 6 tahun penjara.

Sebagaimana diketahui, dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Saste­ra pada sidang perdana yang digelar pada hari Senin (22/12) lalu, dise­butkan, mantan orang nomor satu di Kabupaten Dharmasraya ini diha­dapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan mark up atau penggelembungan harga tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh tahun 2009 lalu.

Perbuatan terdakwa ini, dimulai dengan tahun anggaran 2009, dima­na Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya menganggarkan dalam APBD yang dituangkan dalam DPA SKPD Sekda nomor 1.09.120.03. 16.03.5.2 anggaran ganti rugi tanah Pemkab sebesar Rp8,5 miliar.

Dengan tersedianya dana untuk pengadaan tanah pembangunan RSUD tahun 2009 tersebut, maka, tanggal 15 September 2009, Dirut RSUD Hj. Priyyeti, selaku pengguna tanah mengajukan telaah staf kepada terdakwa Marlon, melalui saksi Agus Khairul dn Busra, kemudian mengusulkan pembangunan RSUD di lokasi jalan baru Km 5 Pulau Punjung .

Namun lokasi yang diusulkan ini kemudian ditolak, dan selanjutnya dsepakati di lokasi Km 4, bekas kebun P3RSB Sungai Kambut, tanah milik Syafaruddin dan Suriati dengan status bersertifikat. Perbua­tan terdak­wa Marlon, dengan me­ner­bitkan SK Penetapan lokasi pembangunan RSUD ini berten­tangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PK BPN) nomor 3 tahun 2007 pasal 5 ayat (1)(h/hel/mat)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]