KPK Periksa Pejabat Kota Solok


Kamis, 23 April 2015 - 19:09:50 WIB
KPK Periksa Pejabat Kota Solok

“Saya dimintai konfirmasi tentang peruntukan tanah eks rumah dinas bupati yang telah dijual kepada Nofi Candra itu mulai jam 10:00 WIB pagi  dan baru berakhir jam 13: 00 WIB,”kata Altani saat baru saja keluar dari ruang pemeriksaan.

Baca Juga : Pantauan Perkembangan Covid-19 di Sumbar: Positif 101, Sembuh 158, dan Meninggal Dunia 4 Orang

Lebih jauh Altani mengatakan, pemeriksaan hari ini merupakan untuk ketiga kalinya ia diperiksa KPK. Dalam pemeriksaan selama lebih kurang tiga jam itu,ia dicerca puluhan pertanyaan sekaitan tata ruang, khususnya perun­tukan tanah eks rumah dinas bupati.

Kepada KPK, Altani menjelaskan bahwa tanah eks rumah dinas bupati itu diperuntukan untuk perdagangan dan jasa. Jadi tidak masalah kalau di tanah itu dibangun mall atau plaza.

Baca Juga : Hasil Dua Operasi Polda Sumbar, Ratusan Tersangka Sudah Ditangkap

“Dari segi peruntukan lahan, memang tidak masalah di lahan tersebut dibangun plaza. Akan tetapi sangat kita sayangkan pembangunan plaza itu tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan. Sampai sekarang NC Plaza itu belum mengantongi IMB,”tegas Altani.

Hal senada juga diungkapkan Walikota Solok, Irzal Ilyas. Dikatakannya, sampai saat ini bangunan NC Plaza itu masih berstatus bangunan liar. Karena Nofi Candra mendirikan

Baca Juga : Wabup Pasaman Sabar AS Minta PMI Jaga Ketersediaan Stok Darah

bangunan di atas tanah eks rumah dinas bupati itu tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan sama sekali. Semestinya,sebagai warga yang taat hukum,senator Sumatera Barat itu menjadi contoh bagi warga Kota Solok lainnya.

Di samping menyesalkan tinda­kan mendirikan bangunan tanpa izin, Irzal Ilyas juga sangat menyesalkan proses penjualan tanah yang dila­kukan secara diam diam.

Baca Juga : Operasi Antik Singgalang 2021 di Pasaman, 20 Paket Ganja Kering Diamankan

Dikatakannya ia  baru menge­tahui kalau eks rumah dinas bupati itu telah dijual pada tahun 2012. Padahal tanah dan bangunan itu telah dijual Bupati Solok,Drs.H. Syamsu Rahim bersama sama aparaturnya tanggal 5 Agustus 2011.

Pemerintah Kabupaten Solok tidak pernah memberitahu baik rencana penjualan maupun pelak­sanaan penjualan atau pelelangan. Padahal Pemerintah Kota Solok sendiri sangat membutuhkan tanah tersebut dan  ingin membeli semua asset Kabupaten Solok yang  berada di Kota Solok   dengan harga yang  wajar. Terutama asset Kabupaten Solok yang sudah tak terpakai lagi.

Secara etika kata Irzal, semes­tinya proses lelang ini diberitahukan kepada Pemko Solok. Karena ini menyangkut penggunaan tanah itu oleh pihak ketiga nantinya. Apa pun yang akan dibangun oleh pihak ketiga atau pembeli di atas tanah tersebut harus seizin Pemerintah Koata Solok, agar bangunan dan kegunaannya sesuai dengan tata ruang.

Pemerintah Kota Solok sendiri telah mengajukan penawaran per­alihan hak atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Solok yang sudah tak terpakai itu pada tang­gal 25 Oktober 2010 lau. Ada se­puluh  lokasi yang ditawar ketika itu dan enam diantaranya berhasil dila­kukan tukar menukar atau ruis­laagh.

Sementara empat lokasi lagi belum dapat dilakukan ruislaag karena berbagai alasan. Di anta­ranya, tanah bekas kantor bupati tidak bisa dilakukan ruislaagh karena telah dibangun oleh Peme­rintah Kabupaten Solok sebagai tempat perbelanjaan atau ruko Solinda. (h/eri)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]