KUA Pasaman Jadi Percontohan Tingkat Provinsi


Jumat, 24 April 2015 - 20:10:36 WIB
KUA Pasaman Jadi Percontohan Tingkat Provinsi

Kepala KUA Pasaman, Wafda, dalam eksposnya menyampaikan, se­iring per­kem­bangan zaman serta kema­juan arus informasi dan teknologi saat ini, KUA Kecamatan Pasaman, semen­jak awal Oktober 2014 dilengkapi Simkah (Sistem Informasi dan Manaje­men Nikah), semua informasi dan pendataan di KUA Kecama­tan Pasa­man telah ada di Simkah. Malah, jika ada warga hendak mengetahui apakah namanya telah ada dan tercatat secara elektronika, lihat saja di Simkah, melalui fasilitas internet dengan cara mengklik nama di kolom tersedia pada Simkah.

Baca Juga : Gempa Berkekuatan 3,3 Magnitudo Dirasakan di Bukittinggi

Ketua Tim Penilai, Abrar Munanda menyampaikan, selain sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja, apektivitas dan episiensi pencapaian program di tingkat KUA. Penilaian ini juga sebagai ajang lomba terhadap program kerja, pen­capaian kinerja dan dalam bentuk adn­ministrasi. Selain itu, kegiatan ini juga ajang perlombaan secara otomatis meni­lai KUA mana menjadi yang akan mewa­kili Provinsi Sumbar ke tingkat nasional.

Dijelaskan Abrar, kegiatan ini juga selaksanakan secara rutin dan digelar setiap tahun. Untuk tahun 2015, peni­laian KUA tingkat Sumatera Barat dilaksana­kan di setiap kabupaten/kota. “Kita berharap, penilaian KUA teladan sekali­gus percontohan tingkat Sumatera Barat, bisa menjadi kantor urusan agama berpres­tasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat,”.

Baca Juga : Sambut Idul Fitri 1442 H, DPC IWAPI Pasaman Gelar Pasar Murah

Yang terpending dari penilaian KUA teladan sekaligus percontohan tingkat Sumatera Barat, jelas Abrar Munanda, adalah untuk memotivasi setiap KUA agar secara bersama meningkatkan kualitas, kemandirian dan profesional masing-masing. Hingga saat ini cukup banyak sorotan di tengah masyarakat terhadap aksistensi dan pelaksanaan peogram kerja KUA. Di antara catatan penting itu adalah, terkait biaya untuk pencatatan nikah bagi setiap pasang calon penganten.

Padahal, seluruh biaya pencatatan nikah, sesuai PP. Nomor 48 tahun 2015 sebanyak Rp600.000, disetorkan ke rekening pusat, sesuai nomor rekening dan nama bank yang telah ditetapkan. Semua pembayatan biaya pencatatan nikah dimaksud dijadikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara, melalui Kementerian Agama RI. Dari PP 48, diberikan juga kesempatan bagi yang melaksanakan prosesi nikah di kantor KUA dan paja jam kerja, tidak dikenakan pungutan biaya pencatatan yang Rp600.000 lagi. (h/gmz)

Baca Juga : Prakiraan Cuaca Sumbar Hari Ini, BMKG: Waspada Gelombang Laut Hingga 3 Meter

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]