Bedah 1.000 Rumah Terkendala Sertifikat Tanah


Ahad, 26 April 2015 - 19:50:00 WIB
Bedah 1.000 Rumah Terkendala Sertifikat Tanah

Pada 2014, Dinas TRTB dan Perumahan Kota Padang, Afrizal BR mengatakan, program ini dibantu melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru­mahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp3 miliar melakukan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 300 unit.

Baca Juga : 1 Hektare Sawah di Gurun Laweh Padang Rusak Akibat Diserang Hama Wereng

Sedangkan untuk tahun 2015, juga akan dilak­sa­nakan rehab RTLH sebanyak 840 unit dengan anggaran sebesar Rp10,955 miliar. Anggarannya berasal dari APBN melalui Kementerian PUPR sebesar Rp7,5 miliar, dari APBD Provinsi Sumatera Barat Rp 570 juta dan APBD Kota Padang untuk rehab ringan Rp2,150 miliar dan rehab berat Rp735 juta.

Menurutnya, saat ini untuk 840 unit rumah yang akan direhab tersebut tengah dilakukan verifikasi, agar dapat dilaksanakan pembangunannya pada bulan Juni mendatang. “Bila pendataan yang dilakukan selesai, maka segera dilaksanakan,” ujarnya.

Baca Juga : Hendri Septa Lepas 30 Pejabat Eselon III Pemko Padang Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Sedangkan Baznas Kota Padang pun memiliki capaian target, yang mendukung program rehab dan bedah RTLH. Pada tahun 2014, lembaga yang diketuai Epi Santoso ini menargetkan 26 unit, malah berhasil merealisasikan 72 unit dengan anggaran Rp1,12 miliar.

“Tadinya kita menargetkan 26 unit dengan anggaran Rp20 juta per rumah. Karena partisipasi masyarakat juga cukup tinggi dalam membantu warga, akhirnya kita bisa merealisasikan 76 unit dengan anggaran Rp10 juta per rumah. Selebihnya, ditam­bahkan biayanya dari partisipasi tersebut,” kata Epi Santoso.

Baca Juga : PLTU Teluk Sirih Disiapkan Pemko Padang untuk Ketersediaan Energi Listrik Bagi Investor

Sedangkan untuk 2015 ini, Ketua Baznas Kota Padang menyebutkan, pihaknya telah menargetkan rehab dan bedah terhadap 51 unit rumah dengan anggaran Rp8,14 miliar. Dibedakannya bedah dan rehab, menurutnya, rehab dianggarkan Rp10 juta bagi 22 unit dan untuk bedah Rp20 juta bagi 29 unit RTLH.

Sementara melalui Disosnaker, program bedah rumah 2014 yang dibantu dari Kementerian Sosial dan APBD Kota Padang, juga sudah berhasil merea­lisasikan rehab 386 rumah dengan total anggaran Rp3,36 miliar dan termasuk swadaya masyarakat sebesar Rp580 juta.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Minggu 28 Februari 2021

Menurut Kepala Disosnaker, Frisdawati A. Boer, pada tahun 2015 juga dilaksanakan rehab dan bedah terhadap 410 unit RTLH dengan total anggaran Rp5,97 miliar termasuk swadaya masyarakat Rp1,685 miliar.

“Memang rumah dilahan sendiri saja yang bisa kita bantu, ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat,” pungkasnya.

Nanik, salah seorang warga Jati yang rumah dalam kondisi tidak layak huni, berharap bisa dibantu oleh Pemko Padang untuk merehab rumahnya. Namun, syarat yang diajukan Pemko tidak bisa dipenuhi. “Tanah ini sudah diserahkan pemiliknya kepada saya. Namun, saya tidak punya sertifikat tanah. Makanya Pemko tidak bisa membantunya,” papar Nanik.

Hal serupa juga dikatakan Andi, warga Lubuk Buaya, jumlah warga asli Kota Padang yang memiliki rumah untuk direhab masih banyak. Tapi, Pemko tidak bisa membantu dalam hal pembebasan tanah. Padahal, rumah warga berdiri di lokasi telah bertahun-tahun.

“Karena kasihan, mereka meminjamkan tanah kepada kita untuk membuat rumah semi permanen. Ketika mendirikan rumah permanen dibantu oleh Pemko, tanah tersebut harus kita beli dulu pada pemiliknya. Kami warga miskin, mana mampu untuk membeli tanah itu. Kami berharap Pemko bisa membantu ke depannya, untuk membebaskan tanah ini,” keluh Andi. (h/ows)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]