DPR Keluarkan Rekomendasi Sengketa Parpol


Ahad, 26 April 2015 - 19:51:13 WIB
DPR Keluarkan Rekomendasi Sengketa Parpol

Anggota Komisi II Arif Wibowo di gedung DPR RI, kawasan Senayan, Jumat (24/4) mengatakan, rekomendasi lain yang dikeluarkan adalah  KPU diminta mengacu pada putusan pengadilan yang ber­kekuatan hukum tetap, dalam menentukan pihak yang ber­hak ikut pilkada, sesuai pu­tusan akhir sebelum masuk ke masa pencalonan pada 26-28 Juli 2015 mendatang.

Baca Juga : AHY Cs Absen di Sidang Mediasi Pertama, Kubu Moeldoko: Lecehkan Pengadilan

Di situ juga dijelaskan, jika belum ada putusan yang si­fatnya inkrah, maka KPU bisa berpegang pada putusan p­engadilan yang sudah ada, tanpa menunggu putusan ber­kekuatan hukum setelah tang­gal 28 Juli 2015 tersebut.

“Jadi dengan demikian, di antara parpol-parpol yang sedang sengketa itu siapapun yang nanti diputuskan sah oleh pengadilan, PTUN, dan pu­tusan terbit sebelum waktu pendaftaran Pilkada, maka itu yang dipakai,” kata Arif.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Jadi apabila hasil banding keluar sebelum masa pendaf­taran calon, lanjut Arif, maka pengurus yang dimenangkan oleh putusan banding itulah yang akan digunakan kete­tapannya oleh KPU.

“Tapi jika belum ada, maka dasar yang dipakai adalah hasil PTUN yang sudah ada saat ini,” pungkasnya.

Diketahui, dalam kisruh PPP dan Golkar, saat ini me­mang sudah ada putusan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), di mana untuk konflik PPP, PTUN Jakarta telah membatalkan SK Men­kum HAM yang me­nge­sahkan kepengurusan Ro­ma­hur­muziy (Romi). Sementara itu dalam kasus Golkar, awal bulan ini PTUN baru me­ngeluarkan putusan sela yang menunda pelaksanaan SK Men­kum HAM untuk m­e­nge­sahkan ku­bu Agung Laksono. (h/mdk)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]