Pilkada Serentak Sumbar Terancam Batal


Senin, 27 April 2015 - 19:47:13 WIB
Pilkada Serentak Sumbar Terancam Batal

“Anggaran untuk Pilkada di Sum­bar sangat besar mencapai RP73 miliar. Anggaran ini  jauh lebih besar dibanding anggaran yang dibutuhkan untuk logistik yang hanya berkisar antara Rp7 - Rp10 miliar,” ujarnya.

Baca Juga : Hadiri Wirid di Perumda AM Padang, Hendri Septa Ajak Tingkatkan Kepedulian

Ditambahkannya, dalam UU No­mor 8 Tahun 2015 Pasal 65, disebutkan pemerintah daerah provinsi/ kabu­paten/ kota memfasilitasi kampanye melalui KPU berupa kegiatan debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan iklan di media cetak dan elektronik.

“Setelah itu keluar Peraturan Men­teri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2015 tentang penge­lolaan dana kegiatan pemilihan Gu­bernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015, cukup mem­bingung­kan kami,” ujarnya.

Baca Juga : Pemko Padang Gelar Bimtek PPRG Tahun 2021

Dilanjutkannya, biaya Pilkada Sumbar yang menghabiskan anggaran Rp73 miliar. Namun, dalam Permen­dagri tersebut, anggaran itu tidak disinggung sama sekali. “Aturan ini malah membuat bingung karena tidak menjabarkan penganggaran untuk kampanye seperti yang diamanahkan UU Nomor 8 Tahun 2015,” katanya.

Menurut Amnasmen, hal ini ber­imbas langsung terhadap keputusan besaran anggaran Pilkada yang harus dialokasikan pemerintah daerah. Jika masuk anggaran pelaksanaan kampa­nye, anggaran Pilkada Gubernur Sum­bar diusulkan Rp168 miliar.

Baca Juga : Pandemi Belum Reda, Warga Padang Takut Berobat ke Puskesmas

“Kalau anggaran itu tidak termasuk berarti kebutuhan kita hanya sekitar Rp95 miliar,” katanya.

Amnasmen berharap persoalan perbedaan UU dengan Permendagri itu bisa segera diselesaikan di tingkat pusat, karena waktu yang tersedia saat ini sudah semakin sempit. Apalagi pembentukan Panitia Pemilihan Keca­matan (PPK) dan PPS paling lambat 18 Mei 2015.

Baca Juga : Jumlah Penerima BST di Padang Berkurang 2 Ribu KPM

Dalam Peraturan Komisi Pemili­han Umum (KPU) Nomor 2 tahun 2015 pasal 8, KPU provinsi/ kabupaten/ kota menunda tahapan penyeleng­garaan pemilihan jika sampai tahapan pembentukan PPK dan PPS masih belum tersedia anggaran pemilihan tersebut. “Jika anggaran belum tersedia hingga 18 Mei 2015, Pilkada di Sumbar bisa ditunda,” katanya.

Ditemui terpisah, Gubernur Sum­bar Irwan Prayitno mengatakan, pihak­nya masih menunggu penyelesaian persoalan UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tersebut.

Terkait anggaran Pilkada yang dibutuhkan, Pemprov Sumbar akan menyiapkan sesuai kebutuhan. “Ini sudah amanat UU, tentu akan kita laksanakan. Sementara terkait UU dan Permendagri, itu masalah KPU. Kita tunggu saja,” tutupnya. (h/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]