Wewenang Penguji Ranmor dan Kecelakaan Lalin


Senin, 27 April 2015 - 19:48:39 WIB
Wewenang Penguji Ranmor dan Kecelakaan Lalin

Sebagai gam­baran secara u­mum mereka yang ditem­patkan disini harus memiliki ilmu pengetahuan tentang per­me­sinan kendaraan bermotor per­hitungan tentang muatan ken­daraan bermotor mem­per­hitungkan momen guling yang akan timbul kore­lasinya dengan radius tikungan dan kemiringan permukaan jalan serta kece­patan ke­n­daraan pada lokasi tersebut kaitanya dengan pema­sangan rambu rambu lalin yang akan dipasang pada tikungan terse­but dan semua dimensi ken­daraan bermotor sesuai de­ngan ketentuan yang ada pada UULLAJ. Mereka juga dibe­rikan pengetahuan ten­tang hukum pidana dan hukum aca­ra pidana ( KUHP & KU­HAP ) dalam rangka nan­tinya akan membuat berita acara tentang hasil pemeriksaan tehnis KB dilapangan atau di TKP se­waktu terjadi kece­lakaan lalu lintas. Mereka harus mampu menjabarkan secara tehnis dan rinci bagian bagian KB yang menyebabkan terjadinya ke­celakaan pada berita acara yang mereka buat dengan mengingat sumpah jabatan. Disamping itu mereka juga harus mampu membuat perhitungan untuk me­nge­tahuai kecepatan berapa pada saat terjadi kecelakaan sekalipun tidak ada jejak rem namun ada pecahan kaca yang bertaburan sebagai data untuk mencari kecepatan pada saat terjadi tabrakan dengan for­mula mekanis metematis.

Baca Juga : Termasuk Bupati Novi Rahman Hidayat, KPK Tangkap 10 Orang dalam OTT di Nganjuk

Bahwa akhir akhir ini se­ring diberitakan pada media cetak dan TV terjadi ke­celakaan lalu lintas ada ken­daraan bermotor ma­suk ju­rang, diturunan me­na­brak kendaraan lain dan ter­guling karena diduga rem blong bola bola stir patah tidak bisa diken­dalikan dan lain se­bagainya. Be­tulkah pe­nye­babnya rem blong atau se­benarnya kurang trampil dan panic bahkan mung­kin mabuk karena mi­numan keras sehing­ga ke­celakaan itu terjadi tetapi bukan karena remnya yang blong. Juga terjadi ta­brakan dengan pejalan kaki dan disitu ada bekas jejak rem sekian meter dimana dengan jejak rem tersebut melalui formula atau rumus perhitugan jarak tempuh dapat diketahui ke­cepatan pada saat itu. Jadi kalau seseorang menyeberang jalan dan tertabraknya pada jarak rem yang didapat dan kecepatan kendaraan disitu tidak melampaui rambu ma­ximal larangan rambu ke­ce­patan maka disini yang salah bukan kendaraanya tetapi pe­nyebrang jalan itu yang terlalu nekat tidak melihat kanan kiri jalan sewaktu akan me­nye­brang. Sering kita men­dapati fakta bahwa setiap ada orang tertabrak lalu penemudi di­ang­­gap salah karena kurang hati hati dan sebagainya. De­m­ikian pula kendaraan ber­motor de­ngan kecepatan cu­kup tinggi melalui sebuah ti­kungan tajam dan disitu tidak ada rambu lalin yang me­nya­takan max ke­ce­patan yang diperbolehkan se­hingga sang supir mendadak mengerem dan karena ber­muatan maka terjadi momen guling diti­kungan tersebut. Ma­ka penguji kendaraan bermotor harus bisa menghitung hu­bungan antara radius tikungan ke­miringan permukaan jalan dan kecepatan kendaraan pada saat itu agar tidak terjadi mo­men guling kendaraan yang besar dan membahayakan. Ke­mam­puan sebagaimana ter­sebut diatas harus dimiliki oleh seorang petugas penguji ken­daraan bermotor (PKB).

Jadi karena semakin ter­batasnya petugas PKB di­daerah maka pemda setempat harus merekrut dan mendidik PNS dilingkungan Dishub untuk calon pejabat yang akan ditem­patkan dibagian ini se­hingga tidak semudah itu me­nempatkan petugas di bagian UPTD PKB ini karena tugas dibagian ini kadang kadang sangat disenangi oleh para pe­tugas dilingkungan Dis­hub­kominfo lebih lebih pada era Orba pada ma­sa yang lalu di­mana masalah pungli pada sa­at itu terke­san di­biar­kan jadi tempat ini dianggap tempat yang basah maka be­rebut­lah mereka ingin di­tempatkan disini. Bila terjadi kecelakaan lalin apakah mobil masuk jurang tabrakn dan lain lain karena factor tehnis supir sering membuat per­nya­taan atau pengakuan karena rem blong dengan harapan ter­hindar dari tuduhan kelalaian dan kurang ketrampilan ka­rena jumlah jam mengemudi atau jam terbang bila dalam standard pesawat udara yang masih terba­tas. Benarkah bah­wa terjadinya kecelakaan ter­sebut diakibatkan oleh rem blong atau factor tehnis lainya tentunya dalam hal ini me­merlukan saksi ahli yaitu pe­tugas PKB harus melakukan pemeriksaan ditempat/TKP sebelum kendaraan bermotor tersebut dievakuasi sebagai barang bukti oleh penyidik pihak Satlantas Polri setempat.

Baca Juga : MA Batalkan SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah, KPI Kecewa

Sama dengan kasus tindak pidana ada orang meninggal karena peristiwa pembunuhan maka berita acaranya harus dil­engkapi dengan surat ke­te­rangan pemeriksaan dokter yang sering disebut visum et repertum tentang matinya kor­ban disebabkan karena apa dan dokter foreinsik Dinkes setempat yang menyatakan penyebab matinya korban. Jadi penyidikan dan pe­nun­tutan perkara kecelakaan lalu lintas dijalan umum yang dise­babkan karena faktor tekhnis kendaraan bermotor harus ada visum et repertum dari petugas UPTD PKB Dishubkominfo setempat yang menyatakan penyebab tekhnis KB itu apa sehingga terjadi kecelakaan. Apa lagi kalau masa laku uji­nya masih berlaku belum ten­tu dari rem blong mungkin minyak rem yang kurang berisi dan campuran cairan lain atau tidak diisi sebagaimana mes­tinya (baca bahan cair cam­puran selain minyak rem) dan kalau masa laku ujinya yang sudah habis jelas disini sebagai pemberatan dalam tuntutanya. Jadi para hakim dalam me­mutus perkara kecelakan lalu lintas yang penyebabnya ka­rena factor tehnis KB visum et repertum dari UPTD PKB sangat diperlukan yang ni­lainya sama dengan visum et repertum dari dokter foreinsk setempat. Bila para hakim sewaktu akan memutuskan perkara lalin ini merasa ragu ragu apakah benar karena penyebabnya factor tehnis pejabat atau petugas PKB dapat dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kete­rangan tehnis sebagai saksi ahli.

Sangat diharapkan para penyidik kasus lalu lintas dida­lam persidangan dipe­ngadilan negeri untuk mem­perhatikan kelengkapan pro­sedur admi­nistrasi ini sehing­ga  keadilan dalam kepu­tusan­nya bisa dite­rima dengan baik oleh yang bersangkutan. Mung­­­kin per­syaratan atau prosedur se­ma­cam ini sudah dilak­sana­kan namun belum me­nye­lu­ruh dan mungkin masih selek­tif dika­renakan tugas dan fung­si UU­PTD PKB belum ba­nyak diso­sia­lisasikan kepada instan­si yang berkepentingan oleh Ka­dis­hub setempat. Hal ini dika­renakan untuk men­duduki pe­jabat Kadishub di dae­rah masih belum di­per­­syaratkan secara ketat sesuai dengan SE 10 thn 2000 tgl. 10 oktober 2000 tentang per­syaratan jaba­tan pada sector perhubungan dan te­leko­muni­kasi di daerah serta SE 8 thn 2000 tgl 24 agustus 2000 ten­tang pe­do­man umum pe­nyu­sunan orga­nisasi dinas per­hubungan propinsi kabu­paten dan kota.

Jadi disini sangat diha­rapkan bagi para pimpinan SKPD khususnya dalam ling­kungan Dishubkomnfo mau­pun Baperjakatnya untuk lebih mengetatkan persaratan sesuai dengan norma norma kepe­gawaian yang ber­laku.Contoh yang masih hangat berita haluan edisi tgl.27 mart 15 hal.20 ada seorang Kadishub di Solok yang ekspos dikoran ini ten­tang dirinya ikut olah raga bela diri wushu dan istrinya yang punya usaha berjualan Den­deng Rabu dan lainya. Hal ini buk­an salah tetapi amat disa­yangkan sebaiknya sebagai pejabat Dishub dan fotonya lengkap berpakian dinas PDH seharusnya mengekspos ten­tang bagaimana rencana  pro­gram traffic  enginering and transportation kota Solok sesuai dengan master planya untuk masa lima tahun men­datang agar baik lancar dan kemacetan dalam kota minim terminal bus AKAP/AKDP dan angkot berfungsi seba­gaimana mestinya masa laku  uji kendaraan bermotor seba­gian besar masih berlaku dan sebagainya. Mudah mudahan hal yang demikian sudah ada rencananya tinggal eksposnya saja. Diharapkan Dishubko­minfo semakin tahun semakin tambah tenaga stafnya dari tamatan dan latar belakang pendidikan Akademisi Kelalu lin­tasan dan menejemen trans­portasi. Juga amat disayangkan setiap ada pendaftaran pene­rimaan CPNS tidak pernah ada kebutuhan pegawai dengan latar belakang tamatan D.3 ATD atau Diklat transportasi darat maupun sarjana dibidang traffic & transport engineering. Bahkan kadang kadang timbul suasana yang sangat mem­prihatinkan dinas ini dijadikan tempat persinggahan semen­tara terhadap pns pangkat tinggi tetapi belum ada job yang semestinya Kemudian beberapa bulan setelah ada lowongan pns tersebut dimu­tasikan lagi ketempat yang semestinya. Sangat lucu kri­teria keberhasilan seorang Kadis­hub kalau income PAD nya melebihi target baru dika­takan berhasil baik kalau me­nurun langsung dicopot. Jadi bukan bagaimana program lalu lintas itu baik suasana kota lalinya lancar kemacetan mi­nim rambu lalin lengkap na­ma jalan jelas trayek angkot tertib travel liar dibrantas terminal bus AKAP dan AK­DP serta angkot ada dan fa­silitas lalin lainya dalam kota yang sangat dibutuhkan segera dibangun. Jadi sebaiknya da­lam menilai keberhasilan se­orang Kadishub dapat menata dan menertibkan masalah ke­sem­­rawutan lalin yang dise­babkan karena faktor sarana dan prasarana yang tidak beres menjadi lebih baik dan sambil bertugas mendapatkan income PAD mendekati target jangan dibalik masalah lalin diperjual belikan demi pemasukan PAD over target. Demikianlah semo­ga dapat dijadikan pertim­bangan bagi yang berkepen­tingan dan terima kasih. (*)

 

SOEHARTONO
(Pengamat Lalu Lintas & Sosial)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]