Pemberian Suvenir Rp50 Ribu Tak Beda dengan Politik Uang


Senin, 27 April 2015 - 19:53:30 WIB
Pemberian Suvenir Rp50 Ribu Tak Beda dengan Politik Uang

“Terlalu naif rasanya, ka­lau para calon tidak memiliki maksud di balik pemberian suvenir. Itu sudah jelas, ada­nya upaya penggalangan sua­ra pemilih yang diha­rapkan para calon,” katanya kepada Haluan Senin (27/4).

Baca Juga : Pemko Padang Siap Kawal Pesantren Ramadan dari Covid-19

Asrinaldi menilai, penye­bab muncul aturan mem­perbolehkan calon memberi suvenir pada pemilih ada dua macam. Pertama, atas rasa kepanikan yang dialami ang­gota DPR selama ini. Sebab ada dugaan mereka itu mela­kukan hal yang sama dalam mendulang suara pada pileg lalu. Kedua, karena cukup tingginya intervensi partai po­litik yang mengatur negara ini. Malah para anggota DPR de­ngan power yang dimili­kinya ingin menjadikan nega­ra ini berada di bawah rezim partai.

“Kalau memang betul begitu adanya, jelas ini berten­tangan dengan UU bahwa DPR merupakan mitra peme­rintah, bukannya penguasa dari pemerintah,” ulasnya.

Baca Juga : Sepekan Puasa, Harga Cabai Rawit Bergerak Turun di Padang

Salah satu bentuk inter­vensi partai terhadap peme­rintah yakni atas lahirnya aturan memperbolehkan ca­lon memberi sovenir pada pemilih. Kata kesepakatan yang disebutkan DPR dalam melahirkan aturan calon bo­leh beri sovenir itu, jelas kurang mengena. “Saya justru meyakini bahwa  kata kese­pakatan itu tak lebih dari bentuk lain intervensi DPR pada KPU. Soalnya yang akan bertarung dalam pilkada nan­ti adalah anggota partai dari masing-masing anggota DPR. Tentunya mereka tidak mau kadernya kalah dalam per­tarungan pilkada tersebut.

Menurut Asrinaldi, sikap DPR yang demikian bu­kan­nya bentuk sikap demokratis. Dikatakan juga, praktik mem­­perbolehkan calon mem­­beri suvenir itu bukan bentuk pencerdasan demo­krasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Sebalik­nya langkah ini justru me­mun­durkan rasa demokrasi yang ada di negara ini.

Baca Juga : Penertiban Balap Liar di Padang, Seorang Personel Polisi Ditabrak

“Pengawasan yang dila­kukan Panwaslu atas tero­bosan baru yang dilahir DPR itu, akan sangat sulit dilakukan. Soalnya, Panwaslu akan sulit mendeteksi apakah pem­berian suvenir oleh calon itu benar-benar seharga Rp 50 ribu atau tidak. Jadi saya berharap, KPU bisa meno­lak kata kesepakan yang disebutkan DPR itu. Karena kuat indikasi ke arah money politic,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Negeri Padang Eka Vidia Putra menilai, adanya pem­berian yang dilakukan oleh seorang calon kepala daerah kepada ma­sya­rakat merupakan suatu buda­ya. Maksudnya, baik itu calon kepala daerah atau masyarakat biasa, sudah menjadi sebuah kebiasaan di tengah masyarakat untuk meninggalkan buah tangan.

Baca Juga : Batang Arau Disiapkan untuk Berlabuhnya KRI Dewa Ruci pada Festival Jalur Rempah dan Pelayaran Muhibah Budaya Tahun 2021

“Tidak hanya itu, berdasarkan survei yang dilakukan, ternyata pemberian yang dilakukan oleh calon kepala daerah ternyata tidak menjadi pertimbangan utama ma­sya­rakat untuk memilihnya. Sebagai pengingat memang iya, tapi tidak menjadi alasan utama untuk me­milih,” ucap Eka.

Dengan demikian, baik dari segi aturan dan tinjauan sosiologis tidak ada yang salah dengan pemberian tersebut. Eka juga menilai, dengan adanya batasan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah membatasi pemberian di luar batas kewenangan yang dilakukan oleh calon kepala daerah.

Di sisi lain, Eka mengakui ada­nya pemberian yang dilakukan ini memang memiliki niat agar dipilih. Bahkan masyarakat juga menyadari hal ini sebagai bentuk bujukan untuk memilih mereka. Namun, karena masyarakat tidak menjadikan ini referensi pokok, pemberian ini tetap menjadi buah tangan.

“Masyarakat tentunya memiliki referensi pokok lainnya dalam me­m­ilih. Baik itu dari sisi visi misi yang disampaikan dan lainnya,” ucap Eka.

Eka juga melihat pelegalan pem­berian suvenir oleh calon kepala daerah ini tidak akan memberikan pengaruh buruk di tengah masya­rakat, sehingga selalu mengharapkan pemberian dari calon. Karena se­buah pemberian dianggap hal yang biasa, layaknya mendapatkan buah tangan dari orang yang pulang dari rantau.

Salah Tafsir

Sementara itu, Komisioner KPU Sumbar, Muftie Syarfie me­nga­takan, banyak orang yang salah dalam menaf­sirkan dengan draft peraturan KPU yang telah dise­pakati KPU dengan Komisi II DPR RI. Dia menegaskan bahwa pemberian calon kepada pe­milih itu adalah dalam bantuk barang, bukan dalam bentuk uang. Jadi tidak bisa dikatakan politik uang, karena yang diberikan itu bukan uang.

“Angka Rp50 ribu itu dalam bentuk sovenir. Bisa jadi dalam bentuk mainan kunci, bros, baju, sapu tangan, dan lainnya. Bukan uang,” ulasnya. (h/mg-rin/eni)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]