Pedagang Desak Perjuangkan Aspirasi


Selasa, 28 April 2015 - 19:02:32 WIB
Pedagang Desak Perjuangkan Aspirasi

“Sejak tahun 2009, hingga kini kondisi pasar masih seme­rawut, sehingga konsumen merasa kurang nyaman saat berbelanja. Nasib kami, juga terlunta-lunta dalam penam­pungan,” kata Ketua Pedagang Inpres II lantai I, Haji Sa­frudin, saat diterima Ketua DPRD Padang, Erisman, Wa­kil Ketua, Wahyu Iramana Putra dan sejumlah anggota dewan dari beberapa fraksi di DPRD Kota Padang.

Baca Juga : H-6 Lebaran, Pantai Purus Padang Sepi Pengunjung

Mereka meminta, DPRD  segera membenahi pasar yang sampai kini masih semerawut dan sebanyak 379 anggota HIPPI harus mendapatkan haknya. Pasalnya, dalam pe­ren­canaan pembangunan pem­­k­o hanya menyediakan 182 petak kios di lantai I, sementara sisanya di bawah ba­sement (ruang bawah ta­nah,red).

Ka dikubua kami ko (mau diku­bur kami ini,red). Tidak mungkinlah pedagang ditem­patkan di sana, ada-ada saja,” katanya.

Baca Juga : Irawati Meuraksa Serahkan Donasi Spensa Peduli di SMP Negeri 1 Padang

Sementara itu, Budi Syahrial, pimpinan HIPPI sekaligus advokat para pe­dagang mengatakan, pemko telah membuat Detail En­ginering Desain (DED) ba­ngunan pasar, di mana pada lan­tai basement tersebut un­tuk dijadikan lahan per­par­kiran. Namun, semasa mantan Wako Fauzi Bahar, lahan itu diperuntukkan show­room perdagangan.

Mereka telah melakukan koordinasi dengan pemko dan menyurati DPRD, akan tetapi sampai kini belum ada gam­baran atau tindaklanjut tentang pembangunan pasar, yang saat ini menghuni kios penam­pungan di bela­kang Kan­tor Balaikota Padang lama.

“Kami ala mancubo ma­hu­bungi walikota beberapa kali, tapi HP-nya ndak bisa dihubungi, katiko perma­sala­han iko muncul, baru walikota ma hubungi kami,” katanya.

Pedagang meminta, agar anggota HIPPI berjumlah 379 orang mendapatkan haknya untuk menempati kios lantai I sesuai dengan perencanaan sebelumnya. ”Walikota Mahyeldi saat itu (setelah dilantik-red) telah berjanji dan menginstruksikan pedagang, agar membicarakan hal ini bersama Dinas Pasar untuk membuat rancangan atau gam­barnya,” ujarnya.

Kenyataannya, setelah dibuat­­kan denahnya, pemko dalam perencanaan pasar ter­sebut hanya menyediakan 182 petak kios. Sementara, sisanya menghuni kios yang di bawah tanah. Pedagang enggan me­nempatinya, sebab kawasan itu bisa membuat kemacetan dan kurang nyaman.

Sementara itu, Wahyu Ira­mana Putra mengatakan, DP­RD Kota Padang belum me­ngetahui persoalan tersebut. Namun, DPRD akan mem­perjuangkan aspirasi pedagang dengan melakukan pertemuan dengan dinas terkait dalam waktu dekat ini.

“Kami segera dudukan bersama dinas terkait atau pemko, dan berharap minggu depan dapat bertemu kembali setelah pembicaraan bersama pemko terkait hal ini,” kata­nya. Ia berharap, pedagang percaya dengan kinerja DPRD da­lam memperjuangkan aspi­rasi yang telah tersampaikan.

Anggota fraksi Partai Nas­dem DPRD Kota Padang, Azir­­wan mengatakan, ang­garan pembangunan Pasar Raya sebesar Rp27 miliar itu dihentikan sementara (dip­o­tong-red). Menurutnya, hal ini karena belum terakomodir ratusan pedagang yang meng­huni pasar Inpres II lantai I. Nantinya baru diusulkan da­lam APBD-Perubahan, agar 379 pedagang mendapatkan dan menempati kios di lantai I itu.

Sedangkan, anggota Fraksi PPP DPRD Kota Padang, Mai­destal Hari Mahesa me­nolak tawaran usulan dari Azir­wan terkait pem­ber­hentian anggaran. Karena, akan berdampak pada pem­bangunan nantinya (penen­deran,red).

“Jangan dihentikan, karena konsekuensinya akan me­nye­babkan proses tender pem­bangunan terhenti dan pe­dagang makin terzalimi. Tidak hanya itu, DPRD nan­tinya jangan dipersalahkan peda­gang, tapi kami usahakan hal ini dibi­carakan bersama sejumlah ang­gota dewan dan walikota, agar jelas dan pe­dagang tidak terlunta-lunta lagi,” katanya. (h/ade)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]