BG Dapat Jabatan Wakapolri, Abraham Samad Ditahan


Selasa, 28 April 2015 - 19:03:39 WIB
BG Dapat Jabatan Wakapolri, Abraham Samad Ditahan

Penetapan Komjen BG sebagai tersangka oleh KPK dibawa ke PTUN. Sidang PTUN dengan hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka atas Komjen BG tidak sah, karena kasus yang sama sebelumnya sudah dinyatakan oleh Bareskrim Mabes Polri sudah clear. Putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi pun bikin heboh nasional. Putusan tersebut dianggap sangat aneh. Hakim Sarpin mandi upatan dan sumpah serapah, karena dianggap tidak pro dalam gerakan melawan hantu korupsi. Meskipun status tersangka Komjen BG sudah lepas, namun Presiden Jokowi memutuskan pengangkatan BG sebagai Kapolri batal, dengan alasan yang bersangkutan mendapat penolakan dari masyarakat.

Baca Juga : Habib Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara terkait Kasus Kerumunan Petamburan

Selain batal melantik BG sebagai Kapolri, Jokowi juga menonaktifkan dua pimpinan KPK sekaligus, yakni Ketua Abraham Samad dan  wakil ketua Bambang Widjajanto yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus menyuruh orang memberikan keterangan palsu dalam sidang perkara Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Berikutnya tiga pimpinan KPK sementara pun dilantik untuk menggantikan sementara waktu Samad dan Bambang.

Berikutnya pada Rabu (22/4), Komjen BG resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri) meng­gantikan Komjen Badrodin Haiti yang telah diangkat menjadi Kapolri. Pelantikan oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dilang­sungkan, Rabu (22/4) di Mabes Polri. Pelantikan berlangsung tertutup dan sangat singkat. Yang hadir hanya sejumlah petinggi Polri, seperti  Irjen Pol Sjafroedin yang disebut-sebut menggantikan posisi Budi Gunawan sebagai Kalemdikpol, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Kabareskrim Komjen Budi Waseso dan Kepala Badan Intelkam Komjen Djoko Mukti.

Baca Juga : Terima Laporan 134 ASN Nekat Mudik, Tjahjo Kumolo: Jatuhkan Hukuman Displin!

Itulah beda nasib antara Abraham Samad dengan Komjen BG. Di satu sisi Abraham harus rela menanggalkan jabatannya sebagai Ketua KPK. Dia pun harus menjalani proses hukum di kepolisian dan kemarin dinyatakan ditahan oleh Reskrim Polda Sulselbar dengan alasan yang bersangkutan bisa melarikan diri dan mengulangi perbuatannya. Sementara pada sisi lain Komjen BG, bukannya nonjob tapi diberikan jabatan bergensi, yakni sebagai Wakil Kapolri.

Masyarakat tentu bertanya-tanya ada apa dengan penegakkan hukum di negeri kita. Tentu saja bangsa ini sangat sepakat bahwa hukum perlu ditegakkan, tapi tentu tidak tebang pilih. Di sisi lain tentu juga perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan serta kepentingan Negara  untuk hal-hal lebih besar. Seorang Ketua KPK saja dijerat dengan kasus yang menurut banyak pihak adalah kasus kecil yang nyaris terjadi pada banyak orang. Kasus ketidakakuratan dokumen kependudukan sudah lumrah terjadi di masyarakat.

Secara semangat, tentu saja sangat sepakat agar masalah-masalah seperti ini dirapikan, sehingga data kependudukan bisa akurat. Namun tentu saja, kurang sepakat jika permasalahan administrasi kependudukan dijadikan alasan untuk menjegal dan memenjarakan seorang Ketua KPK seperti Abraham Samad.  Apalagi kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan itu bukan dijadikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kriminalitas. Barangkali tidak  tertutup kemungkinan dokumen kependudukan para penegak hukum di jajaran Polri juga sama persoalannya dengan yang dialami Abraham Samad. Semoga tontonan penegakkan hukum yang terasa aneh di negeri tercinta, cepat berakhir. Semoga. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]