Redefenisi Paradigma Pembangunan Sumbar


Selasa, 28 April 2015 - 19:04:18 WIB
Redefenisi Paradigma Pembangunan Sumbar

Topiknya cukup bernas, na­mun nampaknya pem­be­ritaan yang muncul di media-me­dia sehari setelah acara dilang­sungkan  tidak sebernas to­pik yang diangkat. Bahkan sangat disayangkan, saya tidak menemukan solusi-solusi kong­­­kret yang dihadirkan oleh para nara sumber dalam pem­beritaan-pemberitaan tersebut.

Berdasarkan pantauan saya terhadap pemberitaan yang muncul, nampaknya ada be­nang merah yang muncul dari semua pembicara. Benang merahnya adalah bahwa Sum­bar lebih banyak bermasalah dengan pembangunan eko­nomi ketimbang pem­ba­ngu­nan-pembangunan lainya, seti­daknya  itulah kesan yang saya tangkap. Lebih spesifik lagi, masalah utama yang paling banyak disoroti adalah mi­nimnya investasi baru yang datang ke Sumbar.  Sehingga imbasnya, Sumbar secara pe­lan-pelan tampak seperti se­dang bergerak tapi tidak ber­jalan maju alias stagnan, jika tak mau disebut mengalami kemunduran.

Baca Juga : Dilarang 3 Lembaga Pemerintah, Komisi VII DPR RI Tetap Dukung Penuh Vaksin Nusantara

Masalah ini kemudian di­so­­roti oleh para nara sumber dari berbagai sisi, mulai dari redupnya cahaya ABS-SBK, rendahnya daya tarik investasi, lemahnya kapasitas negosiasi pemerintahan daerah (baca: kepala daerah) terhadap pusat, sampai pada lemahnya kepe­mimpinan daerah itu sendiri.

Secara ekonomi makro, saya sepakat dengan hampir semua masalah dan sudut pan­dang yang dihadirkan. Inves­tasi yang rendah hampir bisa dipastikan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang  kurang progresif. Namun disisi lain, pertumbuhan eko­nomi lokal yang tinggipun belum tentu bisa berbuah pem­bangunan yang bisa dirasakan secara ( relatif) merata oleh semua lapisan masyarakat di Sumbar. Pasalnya, berfokus pada pertumbuhan adalah satu hal dan menyelesaikan ketim­pangan akibat nafsu per­tum­buhan (ketidakmerataan) ada­lah lain hal. Untuk masalah pertama, semua pi­hak bisa terlibat se­cara pro aktif, ter­utama swasta, peme­rintah, dan sektor rumah tangga. Na­mun untuk urusan pe­me­rataan, urusan ke­tim­pangan, atau urusan dis­pa­ritas yang diti­m­­bul­kan oleh naf­su me­nge­jar per­tum­buhan adalah uru­­san yang lebih banyak dikem­ba­li­kan ke­pa­da otoritas peme­rintah ketimbang dua pe­laku lainya.

Selain itu, ada kesan yang muncul bahwa investasi  dari luar daerah adalah sebuah ba­rang mewah yang seolah-o­lah harus dibujuk rayu sete­ngah mati untuk datang ke da­erah. Sehingga saya sempat ber­fikir, jika nanti ter­nyata ada be­berapa rencana inves­ta­si dari pihak lain yang dimun­cul­kan ke permukaan,  boleh ja­di dengan segala daya dan upaya akan diseret sesegera mung­kin untuk merapat ke TKP, mung­kin dengan sedikit janji-janji ini itu, insentif ini itu, atau konsesi-konsesi sega­la rupa , bahkan boleh jadi a­kan meng­gadaikan beberapa si­si kedau­latan daerah otonom dan me­ngesampingkan etika eko­nomi politik lokal plus rasa keadilan publik ditingkat lo­kal. Sehingga  pertanyaan yang mun­cul dibenak saya, ini mau mem­bangun atau mau ber­lom­ba-lomba menjual da­erah? Selain soal investasi, per­kara signifikansi pe­me­rintah pusat nampaknya juga menjadi titik perhatian yang penting.

Selain berharap pada in­ves­­­ta­si non govern­men­tal (kong­lomerasi dan jenis investor swasta lainya/ mung­kin ju­ga Foreign Direct In­vest­­ment ­yang me­reka mak­sud), beberapa pembicara cendrung menempatkan pe­me­rintah pusat sebagai lokus penye­lesaian masalah. Jika pe­me­rintah daerah (cq: ke­pe­mim­pinan daerah) memiliki kapa­sitas negosisasi/lobby yang mumpuni terhadap pusat, ma­ka daerah diperkirakan akan mampu mendapatkan ang­garan yang jauh lebih ba­nyak untuk pembangunan.

Kemudian pertanyaan saya, apakah senaif itu kita memaknai kata-kata desen­tralisasi dan otonomi ? Dua kata yang mendadak keramat setelah era reformasi digu­lirkan. Kata-kata yang telah memberi  kepercayaan beser­ta ­­otoritas kepada daerah untuk mengurus (termasuk mem­­bangun/memajukan/me­nye­jahterakan, dll) masyarakat dalam  yuridiksi keku­asa­aannya secara mandiri. Den­gan demikian, sebaiknya da­e­rah mengurangi watak penjilat atau penggemis terhadap pe­merintah pusat seperti ini karena  akhirnya secara tak langsung berpeluang mengem­balikan masa depan  daerah ke tangan pusat.

Saya kira, akan jauh lebih baik jika fokus penyelesaian masalah  kita giring  keluar dari pakem pemikiran yang sudah sejak lama me­ngung­kung kebijakan pembangunan Sumbar. Apakah faktor pe­ngungkit pembangunan dan pertumbuhan daerah itu harus berasal dari luar daerah, seperti investor luar atau pemerintah pusat? Meski tidak terlalu sama,  tapi  bukankah selama ini Sumbar tumbuh dengan cara itu? Tak bisa dipungkiri, remitansi dan APBN adalah dua faktor yang sangat mem­bantu Sumbar selama ini. Na­mun ternyata hasilnya masih sama saja, yakni stagnasi dan kemunduran secara perlahan jika dibanding dengan provinsi lain.

Mengapa demi­kian? Fak­tanya ter­nyata bukan karena investasi yang kurang atau penerapan adat yang lemah atau karena pem­erintah pusat yang tak terlalu respektif. Konsumsi daerah yang rendah membuat prospek dan risiko  investasi menjadi tak pasti. Ting­kat kon­sumsi yang ren­dah adalah aki­­­bat dari kom­bi­nasi ren­dah­nya da­y­a beli (pur­cha­sing power) dan stag­nasi populasi (aki­bat ekse­dus sum­ber daya ma­nusia).

Imbasnya ke­mu­dian ada­lah lan­dainya tingkat per­mintaan domestik daerah yang mem­buat berbagai prospek per­­kembangan bisnis dan in­ves­­tasi menjadi su­ram. Se­hingga yang muncul kemudian ada­lah pro­yek-pro­yek nir­laba dari pe­merintah pusat, mu­lai dari me­ga proyek in­fra­struktur sampai pada proyek-proyek infra­struktur pelayanan dasar yang harus didahului oleh aksi jilat-men­jilat pada pemerintah pusat.

Jadi sangat bisa dipahami, jika masih memakai pakem dan mindset pembangunan versi lama, maka posisi pemerintah pusat terlihat sangat dominan, bahkan sangat menentukan arah perkembangan daerah kedepan. Dan saya kira,  per­kembangan seperti ini akan menjadi sangat tidak produktif untuk memupuk kemandirian daerah baik dalam jangka menengah maupun dalam jang­ka panjang.

Untuk itu, pemerintah da­erah mau tidak mau me­mang harus merubah pakem kebijakan ke arah peningkatan daya beli masyarakat dengan cara me­ngenjot permintaan yang dida­tangkan langsung ke daerah dan meningkatkan permintaan dari luar daerah terhadap produk-produk lo­kal. Pariwisata akan menjadi jawaban yang sangat mumpuni untuk meningkatkan per­min­taan yang didatangkan lang­sung ke daerah. Semakin tinggi tingkat kunjungan wisata ke Sumbar akan semakin ba­gus untuk menggerakan per­min­taan. Dengan hitung-hitu­ngan sederhana misalnya, jika satu orang wisatawan manca negara menghabiskan rata-rata $200-$250 selama berwisata di Sum­bar, maka bisa dihitung secara kasar jika pertahun Sumbar berhasil men­da­tang­kan ratu­san ribu wisatawan manca negara, bahkan mung­kin satu juta atau dua juta wisa­tawan mancanegara misalnya. Di­tam­bah lagi dengan wisa­tawan lokal dari daerah atau pulau lainya. Namun mirisnya, sek­tor ini sampai hari ini masih butuh sentuhan kreatif dari otoritas lokal alias masih terbengkalai. Bahkan wacana tentang rencana strategis eko­nomi pariwisatapun jarang bergaung diruang publik.

Selain itu, PR yang juga sangat penting adalah me­nggenjot permintaan yang be­rasal dari wilayah luar Sumbar, baik dari provinsi lain, luar pulau, maupun luar negeri.  Masalah ini kemudian akan berkait dengan daya saing produksi domestik Sumbar, masalah diversifikasi dan dife­rensiasi, masalah prioritas pada produk dengan keung­gulan komparatif, masalah ketersedian dan kemudahan mengelola faktor produksi, insentif  kegiatan produksi, sumber daya manusia penun­jang produksi, promosi daerah di level regional, nasional, dan internasional, support jaringan di­s­­­­­tri­busi, sampai pa­da sup­port skill, modal, keahlian dan pelatihan-pelatihan, dll.

Jadi, dengan melakukan intervensi pada sisi pe­ning­katan permintaan, baik per­mintaan dari para kon­sumen yang datang langsung ke Sum­bar maupun peningkatan per­mintaan yang berasal dari luar Sumbar, maka diperkirakan akan menimbulkan geliat eko­nomi yang sangat signifikan. Peningkatan aktifitas ekonomi ini akan melahirkan peluang-peluang  ekonomi  baru  yang selanjutnya akan mem­per­kecil  tingkat migrasi sumber daya manusia Sumbar paska mereka mengenyam pen­di­dikan menengah atas atau perguruan tinggi.

Point terakhir saya, ma­salah pembangunan eko­nomi Sumbar bukan sekedar masa­lah teknis tentang berapa ba­nyak investasi yang dibutuhkan atau berapa banyak uang pusat yang bisa kita pindahkan ke kantong daerah dengan segala cara, tapi sejatinya jauh lebih strategis dan paradigmatik dari itu. Pembangunan yang akan membawa daerah ke level kemajuan dan kesejahteraan adalah pembangunan yang didudukan pada visi dan misi yang jelas, kongkret  dan stra­tegis-futuristik dan dikibarkan secara sistemik-integratif da­lam setiap kebijakan daerah, mulai dari kebijakan yang bersifat strategis sampai pada teknis teknis.

Visi strategis semacam  ini hanya akan lahir dari kepemimpinan lokal yang benar-benar mampu mem­ba­ngun mimpinya di atas realitas yang ada di daerahnya, bukan dari rasa kasihan pemerintah pusat atau tetesan remitansi para perantau. Berapapun anggaran yang bisa ditarik dari pusat, dari investor nasional, global, dan lokal, atau dari tetesan-tetesan remitansi, jika dikelola oleh institusi-institusi yang super ekstraktif (lawan dari institusi inklusif) dan dibawahi oleh kepemimpinan daerah yang minim visi strat­egis, apalagi yang koruptif, maka hasilnya akan tetap sama saja sampai kapanpun, bahkan boleh jadi malah bertambah mundur. Akhirnya mega­pro­yek-megaproyek dari peme­rintah pusat  akan berdiri arogan ditengah-tengah daya tahan ekonomi masyarakat daerah yang terus melandai. (*)

 

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati Ekonomi Politik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]