Pemda Diminta Tegas Tertibkan Atribut Balon Kada


Rabu, 29 April 2015 - 20:20:58 WIB
Pemda Diminta Tegas Tertibkan Atribut Balon Kada

Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi saat dihubungi mengatakan, pema­sangan atribut balon kada  yang menyatakan diri maju pada pilkada serentak saat ini adalah terkait  persoalan etika dalam meng­guna­kan ruang publik.

Baca Juga : Manambang, Tradisi Mencari THR saat Lebaran di Padang

“Jika memang pemerintah da­erah memiliki Peraturan Daerah (Perda), yang mengatur tentang kebersihan lingkungan dan kenya­manan bermasyarakat, tentunya perda itu harus ditegaskan. Jika ada atribut yang mengganggu fasilitas umum, seperti di pohon pe­lin­dung harusnya dicabut,” katanya, Selasa (28/4).

Peraturan untuk mencabuti, katanya, harus ditegakkan untuk siapapun saja. Meskipun bupati/walikota tersebut satu partai de­ngan pemilik atribut. Seperti yang terjadi di Kota Padang, ia meminta ke­tegasan Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk menegakkan aturan. “Tak boleh ada tebang pilih dalam penegakan aturan,” ucapnya.

Baca Juga : Hari Ketiga Lebaran, Jalanan Kota Padang Lengang

Sementara itu, Sekretaris Ko­misi V DPRD Sumbar, Nofrizon mengatakan, jika pemasangan dila­kukan pada tempat yang disewa sesungguhnya tak ada masalah. “Kalua dipasang di tempat resmi yang disediakan dan dia bayar pajak, silahkan saja. Tapi, kalau pe­ma­sangan dilakukan di tempat umum dan  sampai merusak po­hon pelin­dung, tentunya ini sebagai sikap bahwa ia sangat bernafsu,” jelasnya.

Untuk itu, anggota dewan dari Partai Demokrat mengingatkan pemerintah daerah, agar tegas me­negakkan aturan  dalam me­nertib­kan. Ia juga menyesalkan tindakan pemasangan atribut di pohon pe­lindung, yang digunakan kandidat kepala daerah untuk men­yam­paikan ke masyarakat bahwa ia maju pada pilkada mendatang.

Dilain sisi, Ketua Bawaslu Sumbar, Eliyanti menyebutkan, kampanye pemilihan kepala daerah serentak akan berlangsung pada 27 Agustus 2015 mendatang. Ia tidak bisa berbuat banyak saat ini, karena yang bersangkutan belum di­tetap­kan sebagai calon. Atribut yang terpasang itu belum menyebutkan visi dan misi dan program yang bersangkutan untuk maju sebagai kepala.

“Kita tidak bisa menjeratnya, karena mereka belum ada yang sebagai calon kepala daerah. Kita belum bisa mengkategorikan itu sebagai bahagian dari pelanggaran pilkada. Tapi, kalau sekarang ada yang memasang mengganggu ke­terti­ban umum, itu menjadi tugas­nya Pol PP dan pemda untuk menertib­kannya,” tandas Eliyanti. (h/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]