‘Getah’ Masa Lalu Masih Menempel


Rabu, 29 April 2015 - 20:34:45 WIB
‘Getah’ Masa Lalu Masih Menempel

“Getah masa lalu itu dapat diartikan sebagai kebiasaan atau sikap suka ber­main dengan aturan, sehingga ketentuan yang sudah dibuat tidak dapat berjalan dengan baik,” terang Mahyeldi saat menjamu Pemimpin Umum Harian Haluan Zul Effendi, Wakil Pemimpin Perusahaan David Ramadian, Pemimpin Redaksi Yon Erizon dan Koordinator Liputan Devi Diany di ruangannya, Rabu (29/4).

Baca Juga : Hendri Septa Dengarkan Pandangan Fraksi DPRD Tentang LKPJ Wali Kota Padang Tahun 2020

Walikota yang politisi PKS tersebut meyakini, ‘getah-getah’ itulah salah satunya yang menghambat penuntasan program yang sudah dirancang sebe­lumnya. Meski demikian, Mahyeldi tak menampik jika ada beberapa programnya yang penuntasannya cukup sulit dila­kukan. Padahal program itu merupakan program yang langsung bersing­gungan dengan masyarakat dan me­ningkatkan kesejahteraan ekonomi.

“Seperti persoalan Pasar Raya. ‘Getah-getah’ itu masih menempel, seperti pembelaan kepada pedagang oleh kelompok tertentu yang tidak mendukung skenario yang kita sampaikan. Padahal, itu sangat penting artinya bagi target-target yang sudah kita rancang. Pembelaan itu kadang berseberangan dengan kenyataan yang sebenarnya,” terang mahyeldi.

Baca Juga : Hendri Septa Buka Sosialisasi LHKASN Tahun 2021

10 program Mahyeldi-Emzalmi yakni melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengen­dalian banjir dan genangan air. Menyelenggarakan pendidikan, pesan­tren ramadan, kegiatan keaga­maan, seni budaya dan olahraga yang lebih berkualitas, serta gratis pendi­dikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan pemberian beasiswa bagi semua pelajar dan mahasiswa ber­prestasi dari keluarga miskin. Me­nyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik. Merehab 1.000 unit rumah tidak layak huni per­tahun dan pelayanan kesehatan gatis di Puskesmas dan RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin.

Membangun  Pasar Raya Pa­dang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu. Mening­katkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT serta Guru TPQ/TQA/MDA menjadi 200 persen. Memberikan santunan kematian Rp1 juta untuk warga Kota Padang. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan. Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluar­ga dan konvensi yang layak dan ramah. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.

Baca Juga : Aktifitas Balimau di Padang Dibubarkan Polisi

Menurut Mahyeldi, dari 10 pro­gram tersebut banyak terfokus dan terkendala di Pasar Raya Padang. Polemik Pasar Raya mulai dari penataan PKL yang susah ditun­taskan bak jenggot yang dipotong tumbuh terus. SDM Dinas Pasar yang ber­main dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terpaksa diganti karena ketahuan mempunyai masih me­nempel ‘getah’ yang cukup kuat. “Langsung saja kita turunkan oknum yang seperti itu. Ini contoh SDM yang memiliki getah itu,” terang Mahyeldi.

Tidak hanya itu saja ‘getah’ yang harus dibersihkan oleh Mahyeldi. Dalam mengurus perizinan juga masih menempel ‘getah’ lama. Seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tidak runut dilakukan oleh masyarakat. Yang biasanya bisa mendapatkan izin meski sudah mendirikan bangunan terlebih dulu. Sekarang tidak seperti itu lagi.

Baca Juga : Akibat Covid-19, Jumlah Pengunjung Museum Adityawarman Padang Hanya 17 Ribu Per Tahun

“Masa sudah berdiri bangunanan baru mengurus izin. Itu jelas tidak benar. Tapi mereka tetap berpe­doman pada masa lalu yang bisa seperti itu,” ulasnya lagi.

Begitu juga persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) baik di Pasar Raya Padang maupun di tempat objek wisata, menurut Mahyeldi memang sulit untuk dirubah. PKL masih saja melakukan hal-hal yang tidak boleh dan berbahaya untuk dikerjakan. Namun, itu sudah seperti kebiasan yang tidak perlu mereka perbaiki seperti menyambung listrik dari rumah ke tempat berdagang tanpa ketentuan yang jelas.

“Di Pantai Padang itu sam­bungan listrik PKL hanya meng­gunakan bambu dan kabelnya di­sambungkan dari rumah. Saya koor­dinasikan ini dengan PLN dan PU, Muspika terkait barulah mere­ka mau,” urainya lagi.

Pemko Padang menurut Mah­yeldi tidak akan menghapuskan PKL di manapun mereka berjualan, baik di pasar maupun di tempat lainnya. Hanya saja perlu relokasi dan aturan dari pihak terkait. Apa­kah PKL diberikan tempat ke­mudian dipungut bayaran itu sah-sah saja, selama aturan jelas.

Tidak hanya itu saja, PR yang masih harus dituntaskan oleh Mah­yeldi dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Selain pembenahan getah-getah Mahyeldi juga harus memi­kirkan janji-janji pembangunan in­frastruktur seperti terminal, Inpres 1-IV dalam kurun waktu tertentu, betonisasi dengan anggaran yang terbatas. Kemudian dengan pem­bebasan yang cukup sulit, namun Mahyeldi yakin itu bisa dila­kukannya.

“Jika tidak bisa dengan ker­jasama atau baik-baik, kita sele­saikan jalur lain seperti penga­dilan. Itu sah-sah saja. Kendala pem­bebasan juga cukup rumit tapi bukan berarti jalannya tidak ada,” pung­kasnya lagi.

Tetapi, yang membuat Mahyeldi tetap optimis menunaikan janji itu karena semua elemen mau diajak bersinergi ketika duduk bersama membicarakan masalah yang diha­dapi. Seperti persoalan pedagang Inpres II  menolak pembangunan yang menurutnya tidak sesuai de­ngan ketentuan. Ini terjadi dipicu oleh provikasi dari pihak-pihak getah. Sebab, dinamika di tengah-tengah masyarakat tidak akan bisa dipungkiri.

Dalam kunjungan ini, Pemimpin Umum Harian Haluan Zul Effendi mengatakan apa yang ingin dila­kukan oleh walikota memang tidak akan semuanya bisa terealisasi. Namun, sebagai pemimpin yang menang memimpin kota bingkuang ini sudah seharusnya menunaikan janji-janji.

“Kami sebagai media siap men­dukung program yang dijalankan oleh walikota. Walaupun masih ada kendala-kendala yang dihadapi, karena kendala itu masih dalam kewajaran,” terangnya.

Pemimpin Redaksi Yon Erizon menimpali bahwa kiprah walikota dalam menuntaskan persoalan Kota Padang sudah mulai terlihat dalam berbagai aksi, seperti membersihkan Pasar Raya Padang. menurut Yon, mengubah Pasar Raya memang tidak mudah.”Setidaknya bapak telah berbuat, tinggal memak­simal­kan kekuatan yang ada,” tutup Yon Erizon. (h/ows)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]