Parpol Bertikai, KPU Masih Menanti Islah


Jumat, 01 Mei 2015 - 19:18:39 WIB
Parpol Bertikai, KPU Masih Menanti Islah

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menjelaskan bahwa pada prinsipnya KPU menaati saran atau rekomendasi Panitia Kerja Komisi II Dewan Per­wakilan Rakyat (DPR). Re­komendasi itu, di an­taranya, KPU dapat mengesahkan ke­pe­ngurusan parpol yang ber­sengketa, berdasarkan putu­san pengadilan.

Baca Juga : AHY Cs Absen di Sidang Mediasi Pertama, Kubu Moeldoko: Lecehkan Pengadilan

“Rekomendasi Panja DPR diikuti,” kata Husni kepada wartawan di Jakarta pada Ka­mis (30/4) malam.

Dia menguraikan, PKPU menetapkan parpol yang ber­hak mengikuti Pilkada adalah parpol yang terdaftar sebagai sebagai peserta Pemilu tahun 2014 di Kementerian Hukum dan HAM. Ka­lau ada parpol yang bersengketa, diusahakan untuk berdamai atau islah agar ada satu kepengurusan yang sah.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Jika belum tercapai islah, Husni menambahkan, KPU berpedoman pada putusan pe­nga­dilan yang bersifat tetap atau final. Kalau belum ada putusan yang bersifat tetap, putusan pertama atau putusan sementara seperti putusan sela pun bisa digunakan sebagai acuan.

Husni menolak me­n­je­las­kan apabila parpol ber­seng­keta belum berdamai dan be­lum juga ada putusan hukum tetap sampai 26 Juli 2015, ba­tas akhir bagi parpol men­daftarkan calon kepala daerah. Dia hanya mengaku optimistis parpol yang bersengketa segera berdamai dan ada satu ke­pengurusan yang sah.

“Masih ada kesempatan islah. Yakin kita (KPU),” kata Husni.

Sebelumnya Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Za­man, menjelaskan bahwa Panja Pilkada memutuskan tiga hal sebagai acuan bagi KPU untuk menyusun PKPU yang dapat dijadikan dasar untuk me­nen­tukan kepengurusan par­pol yang sah sebagai perserta Pil­kada.

Pertama, kalau terjadi per­selisihan kepengurusan parpol di tingkat pusat yang dise­lesaikan melalui pe­ngadilan, parpol yang dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah adalah kepengurusan parpol yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kedua, kalau belum ada putusan pengadilan tetap, KPU dalam memutuskan ca­lon kepala daerah adalah kepe­ngurusan yang telah men­ja­lankan islah sebelum pen­daftaran pasangan calon.

Ketiga, kalau ayat pertama dan kedua tidak terwujud, kepengurusan parpol yang dite­tapkan berdasarkan pu­tusan pengadilan yang sudah ada sebelum pendaftaran pa­sangan calon.

Anggota Komisi II DPR RI, Arief Wibowo, men­jelas­kan bahwa putusan sela adalah dasar hukum paling rendah yang dapat dijadikan acuan. Artinya, kalau ada dasar hu­kum yang lebih tinggi, mi­salnya, putusan Mahkamah Agung, tentu wajib mengacu pada putusan itu dan me­ngabaikan putusan sela.

Arief, yang juga anggota Panitia Kerja Komisi II DPR, menguraikan beberapa ta­hapan yang dapat dilakukan KPU untuk menentukan ke­pe­ngurusan yang sah sebuah parpol sesuai PKPU. Pada pokoknya, PKPU meng­a­rah­kan partai politik yang ber­sengketa untuk berdamai atau islah.

Kalau islah tak tercapai, harus berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap, umpamanya putusan Mahkamah Agung, yang diter­bitkan sebelum proses pen­calonan Pilkada.

Tolak Partai Bersengketa

Sementara itu, Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Ba­waslu) Nasrullah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menolak partai politik yang mengajukan dua calon di pemilihan kepala daerah sekaligus.

Nasrulah dalam acara rapat koordinasi di Palu, Jumat (1/5) mengatakan peluang terja­dinya satu partai politik me­ngajukan dua calon bisa terjadi mengingat saat ini dua partai yang mengalami dualisme kepemimpinan, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.

Saat ini penyelenggara Pe­milu telah berkoordinasi de­ngan Komisi II DPR RI terkait dualisme ke­pengurusan partai politik tersebut, karena bisa berdampak pada masyarakat.

Untuk mengantisipasi satu partai politik mengajukan dua calon di satu pemilihan umum maka penyelenggara Pemilu diminta melihat sejumlah opsi yang ditawarkan Komisi II DPR RI.

“Kami terus berkoordinasi menggodok opsi-opsi tersebut agar Pemilu dapat berjalan,” kata Nasrullah. Dia juga berharap Komisi II DPR RI bisa melu­ruskan keputusan-keputusan me­len­ceng terkait dualisme ke­pe­mimpinan partai politik.

Dia mengakui masalah ter­sebut masih berlangsung hing­ga saat ini, dan berdampak pada kepengurusan partai poli­tik di daerah.

Sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshid­diqie menyarankan Mahkamah Agung mem­perce­pat proses peradilan dualisme kepe­ngu­rusan partai politik yang kini bersengketa sehingga ada kepu­tusan final dan mengikat.

“Kita meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mem­percepat prosesnya dengan cara mengambil langkah khu­sus agar proses ini bisa lebih cepat,” katanya.

Menurutnya, jika proses di pengadilan terlalu lama maka partai politik (Golkar dan PPP) tidak akan bisa mengikuti Pilkada serentak 9 Desember 2015. “Kalau belum keluar p­u­tusan final dan mengikat, lebih baik diatur saja, me­ngajukan calon hanya satu, sehingga kedua kelompok itu tidak usah lagi berkonflik di daerah,” katanya. (h/vva/rol)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]