Mantan Sekdako Padang Divonis 18 Bulan Penjara


Jumat, 01 Mei 2015 - 19:29:56 WIB
Mantan Sekdako Padang Divonis 18 Bulan Penjara

“Menyatakan terdakwa Firdaus K, ter­bukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana 18 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan penjara,” kata hakim ketua, Jamaluddin, saat membacakan amar putusan, Kamis (30/4) di Pengadilan Tipikor Padang.

Hukuman ini, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sudarmanto Cs sebelumnya, yakni menuntut Firdaus K dengan huku­man penjara selama 6 tahun, denda Rp200 juta serta subsider 3 bulan penjara.

Baca Juga : Hadiri Wisuda TK dan SMP Adz-Zikra, Wako Padang Hendri Septa Beri 'Reward'

Dalam berkas terpisah, majelis hakim yang diketuai Jamaludin dan beranggotakan Fahmiron dan M. Takdir juga menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa lain yakni mantan Lurah Bungus Teluk Ka­bung, Ejisrin, dan mantan Camat Bungus Teluk Kabung, Syafrudin, dengan hukuman yang sama, yakni hukuman 18 bulan penjara, denda Rp50 juta subsider dua bulan kuru­ngan jika tidak bisa membayar denda tersebut.

Sama halnya Firdaus K, huku­man yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan camat dan mantan Lurah Bungus Teluk Kabung ini juga jauh lebih ringan dari tuntutan JPU yakni menuntut Ejisrin dan Syaf­rudin dengan hukuman pidana selama 5 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp200 juta serta subsider 3 bulan penjara.

“Untuk dua terdakwa lain yakni Ejisrin dan Syafrudin, juga dijatuhi hukuman masing-masing 18 bulan penjara, denda Rp50 juta dan subsi­der dua bulan kurungan,” sebut hakim Jamaludin lagi.

Majelis hakim menilai, per­buatan ketiga terdakwa ini telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangan ha­kim disebutkan, hal yang mem­beratkan terdakwa karena tak sejalan dengan program peme­rintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan yang meringankan karena terdakwa bersikap baik selama persidangan, dan belum pernah dihukum sebe­lumnya.

Menanggapi vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim ini, ketiga terdakwa yang didampingi oleh tim Penasehat Hukumnya Rahmad Watira, Wilson Saputra, Khairus,  serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Padang sama-sama me­nya­takan pikir-pikir.

Sebagaimana diketahui, ketiga terdakwa dijerat dalam kasus pem­bebasan lahan dan jalan untuk pro­yek pembangunan PLTU 2×100 MW Teluk Sirih Padang tahun 2007 lalu. Dalam kasus tersebut, terdakwa Firdaus K selaku Ketua Panitian Pengadaan Tanah dan kedua ter­dakwa lainnya tidak bekerja sesuai tupoksi masing-masing.

Berdasarkan fakta persidangan sebelumnya terungkap, bahwa pe­nga­daan lahan seluas 40 hektare untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih itu bermasalah, karena status­nya berada dalam kawasan hutan lindung.

Dimana seluas 20,5 hektare, diakui sebagai lahan kaum yang dikeluarkan alas haknya oleh Wali­nagari Basri Dt Rajo Nan Sati (terpi­dana kasus yang sama, red), sehingga diminta ganti rugi. Sedang­kan kenya­taannya tanah tersebut berstatus sebagai kawasan hutan lindung milik negara, yang tidak seharusnya dila­kukan ganti rugi. Akibat perbuatan ketiga terdakwa ini, negara menga­lami kerugian keuangan sebesar Rp2,9 miliar. (h/hel)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]