Jokowi-JK, Era Berat Bagi Buruh


Ahad, 03 Mei 2015 - 18:39:23 WIB
Jokowi-JK, Era Berat Bagi Buruh

Namun ternyata kondisi yang didapati di semester pertama pemerintahan Jokowi-JK bertolak belakang dengan mimpi-mimpi buruh. Yang terjadi justru upah tidak sebanding dengan beban kebutuhan yang ditanggung para buruh. Kondisinya justru lebih berat ketimbang  pemerintahan sebelumnya. Gaji naik sedikit, tapi BBM, listrik, gas elpiji dan barang kebutuhan lainnya naik tak terkendali. Akibatnya gaji yang diterima buruh hanya cukup untuk  tiga minggu saja, selepas itu mereka hidup secara tidak layak.

Baca Juga : Hilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai Makul Wajib, Ketua MPR: PP 57/2021 Cacat Hukum

Saking sulitnya kondisi yang dihadapi, jangankan kenaikan gaji dan berbagai fasilitas baru lainnya yang didapatkan buruh baik dari perusahaan atau pun dari pemerintah, mereka kini justru dihadapkan dengan pemu­tusan hubungan kerja (PHK) atau pun perumahan karyawan. Kondisi ini akibat kinerja perusahaan melambat, bahkan merugi dibandingkan periode yang sama tahun 2014.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang tepat  dan tidak terukur, berimplikasi negatif bagi kegiatan perusahaan  atau pun investasi di dalam negeri. Menyikapi situasi perekonomian yang tidak kunjung membaik hingga bulan keenam, perusahaan-perusahaan local dan asing di tanah air pun  terpaksa mengambil langkah-langkah penyelamatan perusahaan, termasuk mengurangi karyawan, mengurangi produksi dan membatalkan pengembangan usaha atau investasi baru di Tanah Air.

Baca Juga : Protes PP No 57 Tahun 2021, Alirman Sori: Pancasila Seharusnya Masuk Kurikulum Wajib!

Kekecewaan buruh terhadap pemerintahan Jokowi-JK disampaikan berbagai elemen antara lain, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPR dari F-PDIP), Rieke Diah Pitaloka. Dia mengajak para buruh menduduki Istana Negara dalam peringatan Hari Buruh Sedunia Jumat, 1 Mei 2015. Dia minta maaf kepada para buruh karena dulu mengajak mencoblos Jokowi (sebagai presiden). Menurut dia, ada sejumlah isu krusial dalam May Day tahun 2015. Salah satunya ialah tuntutan pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan membentuk mata rantai mafia peradilan perdata. Isu lainnya yang tak kalah penting, yakni menolak harga BBM diserahkan ke mekanisme pasar.

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) mengaku kecewa dengan pemerintahan Jokowi-JK. Dia pun mengang­gap Jokowi-JK rezim anti rakyat. Ia mengatakan kedatangan para buruh bukanlah merayakan hari buruh, melainkan memperingati semangat 1 Mei. Melalui perjuangan panjang buruh, pada may day akan mendatangi Istana Presiden.

Baca Juga : Tak Cantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia Makul Wajib PT, Jokowi Didesak Batalkan PP 57/2021

Sekjen Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Michael menyatakan kaum buruh kecewa dengan rezim pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai tidak memperjuangkan nasib buruh Indonesia. Oleh karena itu sejumlah organisasi buruh berjanji segera membentuk partai politik. Sudah saatnya buruh mempunyai alat politik yang lahir dari rahimnya sendiri.

Pemerintahan Jokowi-JK menjanjikan perbaikan ekonomi dirasakan setelah tiga tahun ke depan. Perbaikan itu adalah dampak dari kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintahan baru. Tapi masalahnya, mampukah perusahaan, swasta, kegiatan wira usaha, para buruh dan lainnya bertahan menjelang tiga tahun ke depan?

Baca Juga : Peringatan HUT ke-69 Kopassus Digelar Secara Sederhana

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]