Sumbar Kekurangan Guru


Ahad, 03 Mei 2015 - 18:47:13 WIB
Sumbar Kekurangan Guru

“Selain itu kita juga minta didata berapa kekurangan guru untuk masing-masing daerah kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebu­dayaan (Dikbud) Sumbar Syam­­sulrizal kepada  Haluan Sabtu (2/5), usai upacara Har­diknas di Gedung Bank Indo­nesia (BI) Padang.

Baca Juga : Ada Pos Pelayanan Prokes di Pasar Raya Padang

Nanti, kata Syamsulrizal, sete­lah semua didata diha­rapkan kepala daerah untuk menyusun pengajuan penam­bahan guru sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota melalui jalur perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Sejauh ini yang paling do­minan kekurangannya un­tuk te­naga pendidik di Sekolah Da­sar (SD). Misalnya saja di Kota Padang, untuk guru SMP dan SMA itu berlebih, semen­tara untuk SD masih butuh sekitar 1.000 guru lagi,” te­rangnya.

Baca Juga : Jadwal Pendaftaran CPNS 2021 di Padang Belum Jelas

Pemerataan dan penam­bahan ini kata Syamsurizal, merupakan sesuatu yang sa­ngat dibutuhkan saat ini meng­ingat kondisi di sekolah-seko­lah yang masih butuh tenaga guru.

“Kita dari provinsi akan terus mendorong untuk pemerataan guru ini. Karena bagaimana pun semua sektor pendidikan harus sudah memiliki tenaga yang memadai untuk pencapaian target dan mutu pendidikan itu sendiri,” jelasnya.

Baca Juga : Dilepas Rektor UIN IB Padang, Jenazah Masnal Zajuli Dimakamkan di Tanah Datar

Kekurangan guru ini memang masih dirasakan oleh kabupaten dan kota lainnya di Sumbar. Kabupaten Solok misalnya, juga masih keku­rangan guru.

Sebagaimana dikemukakan Ke­pala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Solok Emrizal, penambahan pegawai di lingkup pemerintahan Kab. Solok untuk tahun 2015 ini lebih diutamakan untuk formasi guru.

Baca Juga : Hendri Septa Serahkan Paket Sembako untuk Warga Sekitar TPA Air Dingin

Hal ini kata dia, seiring dengan adanya penambahan sejumlah seko­lah dan rombongan belajar di bebe­rapa kecamatan yang membutuhkan penambahan tenaga guru.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Jayadisman mengatakan, untuk tenaga pendidik atau guru dan tenaga medis masih menjadi priori­tas dalam penyusunan formasi CPNS tahun 2015. Hanya saja sampai saat ini BKD belum mene­rima surat keterangan resmi dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk pembukaan CPNS tahun ini.

“Untuk CPNS tahun 2015 ini kita masih harus menunggu dari pusat keterangan resminya,” tutup Jayadisman.

Pemerintah  Tidak Tegas

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumbar Jamaris Jamna mengatakan, per­masalahan kekurangan guru dan pemerataan guru yang berlarut-larut ini merupakan akibat dari ketidak­tegasan pemerintah.

Untuk menyelesaikan perma­salahan ini, ada dua ketegasan yang diperlukan. Pertama, ketegasan pemerintah memindahkan guru dan ketegasan tidak membayarkan tunja­ngan profesi guru (TPG) atau yang dikenal dengan tunjangan sertifikasi.

“Artinya, jika tidak mau dipin­dahkan, maka harus bersedia tidak menerima TPG,” ucap Jamaris.

Berlarut-larutnya pemasalahan ini karena pemerintah tidak pernah serius dalam melakukan pendataan guru. Baik itu data menurut bidang studi, kompetensi dan kinerja. Menurut Jamaris, jika kabupaten dan kota memiliki data ini akan sangat mudah untuk memberikan peringatan dan kemudian memin­dahkan guru.

Jamaris sendiri mengatakan, LPMP sudah memiliki data lengkap guru ini. Baik itu berdasarkan program studi, kompetensi kepala sekolah, pengawas, guru, dan data kinerja. Namun, pihaknya tidak bisa memberikan secara cuma-cuma tanpa ada kesepakatan dengan kepa­la daerah untuk menuntaskan per­masalahan guru ini.

“Jika data ini dibe­rikan begitu saja, kami khawatir data ini dipergunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan,” urai Jamaris.

Berdasarkan catatan LPMP sen­diri, terjadinya kekurangan guru terutama di SD, disebabkan jumlah guru yang pensiun tidak sebanyak guru yang diangkat menjadi PNS. Kemudian, karena banyak SD di daerah terpencil, banyak guru me­minta pindah setelah bertugas sela­ma 5 tahun.

Pengamat pendi­dikan dari UNP Syahril menyatakan, untuk bisa menyebar guru ke daerah terpencil ini, mutu pendidikan di daerah harus ditingkatkan.

“Untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini dibutuhkan campur tangan pemerintah dengan menem­patkan guru berkualitas. Artinya ada ketegasan,” ucapnya.

Beberapa waktu lalu, untuk mengatasi kekurangan guru tingkat SD, Dinas Pendidikan Kota Padang berencana melakukan kerja sama dengan UNP, untuk menyekolahkan kembali guru-guru tingkat mene­ngah agar bisa ditempatkan di SD.

“Sayangnya, masa berlaku SKB 5 Menteri tersebut sudah berakhir 2013 lalu, jadi kerja sama ini tidak bisa dilanjutkan,” terang Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi. Untuk mengatasi pemerataan guru dan kekurangan guru saat ini, Disdik Padang menunggu adanya rincian formasi dari Menpan-RB untuk mengangkat guru SD.  (h/mg-isr/eni)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]