Gaji Walinagari di Solok Selatan Naik


Senin, 04 Mei 2015 - 19:04:07 WIB
Gaji Walinagari di Solok Selatan Naik

Ia menjelaskan, selain Wa­li­nagari, Pemkab Solsel juga meningkatkan penghasilan bagi perangkat nagari lainnya seperti sekretaris nagari, kepa­la urusan nagari, dan badan musyawarah.

Baca Juga : Wagub Sumbar Bakal Perjuangkan Normalisasi Sungai Batang Sumani ke Pusat

“Kenaikan penghasilan bagi perangkat nagari ini ber­da­sarkan Undang-undang No­mor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” tuturnya saat dihubungi Haluan, Senin (4/5).  Basrial melanjutkan, untuk membayar penghasilan bagi 39 perangkat nagari, Pemkab Solsel meng­alokasikan dana Rp9,22 M.

Dengan meningkatkan peng­hasilan perangkat nagari, kata Basrial, Pemkab Solsel berharap, perangkat nagari dapat melaksanakan tugas sesuai amanat undang-undang, yakni tujuan dimekarkannya nagari. Tujuan tersebut ber­muara pada terlayaninya ke­pentingan masyarakat yang diurus di pemerintahan nagari. “Perangkat nagari diharapkan menunaikan kewajiban sesuai hak yang diterima,” ujarnya.

Baca Juga : Berprestasi, 31 Personel Polres Dharmasraya Dianugerahi Penghargaan

Sementara itu, dana block­grant untuk nagari pada tahun ini menurun drastis. Pada tahun lalu, tiap nagari mene­rima dana Rp200 juta. Pada tahun ini, nagari hanya mene­rima Rp75 juta.

Penurunan dana block­grant tersebut, kata Basrial, karena sebagian dialihkan untuk pe­ningkatan peng­hasilan perang­kat nagari. Namun, nagari tetap bisa melak­sa­nakan pemba­ngunan karena tahun ini nagari men­dapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Solsel.

“Pada tahun ini, tiap nagari di Solsel mendapatkan kurang lebih Rp300 juta dari ADD. Dengan dana ini, nagari bisa melakukan pembangunan se­suai rencana Pemerintahan Nagari bersangkutan,” ujarnya.

Ia menga­kui, hal itu be­lum sesuai de­ngan ama­nat Un­dang-undang No­mor 6 tahun 2014. Menurut undang-un­dang terse­but, pemerintah kabupaten/kota diminta meng­alokasikan sepuluh persen dana APBD. Sementara Solsel, baru meng­alokasikan tiga per­sen APBD berjumlah Rp16 miliar.

Sementara itu, Wakil Ke­tua DPRD Solsel, Edi Susan­to berharap, dengan mening­katnya penghasilan perangkat nagari, nagari sebagai ujung tombak pemerintahan daerah diharapkan dapat melayani masyarakat dengan baik.

Mengenai ADD yang baru tiga persen tersebut, kata Edi, Undang-undang Nomor 6 Ta­hun 2014 tidak meng­harus­kan atau mewajibkan Pemda meng­alokasikan 10 persen APBD untuk ADD.

“Di DPRD, pembahasan mengenai alokasi 10 persen ADD itu berlangsung alot, sebab walinagari mendesak pemda memenuhi sepuluh persen tersebut, untuk pem­bangunan sesuai musrenbang. Setelah dimusyawarahkan, APBD Solsel tidak sebesar APBD kabupaten/kota lain, sementara banyak pem­bangu­nan yang harus diprioritaskan. Oleh karena itu, untuk semen­tara tiga persen saja untuk ADD. Mudah-mudahan nanti bila APBD Solsel naik, sepuluh persen itu bisa terpenuhi,” paparnya. (h/dib)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]