KPU Limapuluh Kota Mangambok

Menurut Ismet, tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2015, sudah dimulai sejak Jumat (17/4) lalu. Hal itu terangnya, ditandai dengan penyerahan Data Agregat Ke­pen­dudukan Kecamatan (DAK2) oleh Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Baca Juga : Polda Sumbar Terima Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI 

“Namun bagi kami KPU Limapuluh Kota, terlalu ban­yak persoalan dasar yang harus diperbaiki. Terutama soal pen­danaan. Kalau KPU ber­si­keras, kita belum akan bisa melaksanakan tahapan Pil­kada, karena persoalan ang­garan yang tak kunjung jelas,” kata Ismet.

Diakui Ismet, KPUD Li­ma­puluh Kota belum per­nah diajak oleh Pemkab Lima­puluh Kota, untuk membahas terkait anggaran pilkada. Pa­dahal, KPUD sudah men­yerahkan revisi anggaran ber­dasarkan UU yang baru. Total anggarannya mencapai Rp29 miliar, dengan estimasi Pil­kada diikuti oleh 10 pasang calon kepala daerah.

Baca Juga : Gubernur Sumbar Sebut Tanaman Serai Wangi Bisa Untungkan Petani

“Kita bukannya mengada-ada. Tapi kami harus bicara sesuai dengan apa yang di­ama­natkan UU. Kemungkinan 10 pasang calon itu, sesuai dengan jumlah penduduk yang me­mungkinkan untuk calon pe­rorangan maju sebanyak enam pasang. Ditambah dengan ca­lon dari parpol sebanyak em­pat pasang. Dengan 10 pasang itu, maka Pilkada diperkirakan akan menghabiskan dana se­besar Rp29 miliar. Sebab biaya kam­panye juga dianggarkan. Kalau calon tak sampai 10 pasang, tentu nanti biayanya juga akan berkurang,” kata Ismet.

Diakui Ismet, sudah be­rulang kali undangan dari pemerintah provinsi dan KP­UD untuk membahas soal persiapan Pilkada. Tapi, tak satupun undangan dan surat yang dibalas pemerintah da­erah. “Jika persoalan anggaran Pilkada tidak juga dibahas oleh pemerintah daerah, kami akan serahkan saja penyelenggaraan Pilkada kepada pemerintah,. Atau bisa jadi Pilkada Lima­puluh Kota ditunda,” katanya.

Baca Juga : SE Pemprov Sumbar tentang Salat Tarawih: Berwudu di Rumah Masing-masing, Jangan Bersalaman

Pemerhati sosial politik Limapuluh Kota, Sevindra Juta kepada Haluan terpisah menga­takan, pihaknya tak heran jika hingga saat ini KPU masih galau soal anggaran pe­ laksana­an pilkada yang terlalu minim. Dari Rp29 miliar anggaran yang diajukan KPU, hanya Rp10 miliar yang disetujui.

“Anggaran yang di­butuh­kan, masih jauh dari ke­ter­sediaan anggaran yang ada. Apalagi anggaran yang sebesar Rp10 miliar itu, juga harus dibagi ke beberapa lembaga lainnya. Seperti Panwaslu dan perangkat keamanan. Jadi memang harus ada kejelasan untuk segera dicarikan so­lusinya,” ujar Sevindra.

Baca Juga : Waspada Potensi Gelombang Tinggi Capai 4 Meter di Samudera Hindia Barat Mentawai

Dari diskusi Sevindra de­ngan komisioner KPU, untuk Pilkada Limapuluh Kota men­da­tang, se­tidaknya KPU me­m­­butuhkan anggaran se­besar Rp19,6 miliar. Ang­garan yang sudah dirancang itu sudah termasuk seluruh tahapan dalam pilkada.

Koordinator Sosialisasi KPU Limapuluh Kota, Ilham Yusardi menambahkan, untuk mengatasi persoalan anggaran tersebut, KPU terus men­desak Tim Ang­garan Pe­me­rintah Daerah (TAPD) dan Kesbang­pol Limapuluh Kota untuk mengupayakan penambahan anggaran pelaksanaan Pilkada pada APBD perubahan.

“Pemkab dan DPRD, ha­rus lebih cepat untuk memba­has anggaran perubahan. Pa­sal­nya, apabila pembahasan anggaran perubahan dilaksa­nakan di akhir tahun, maka dikhawa­tirkan akan berdam­pak buruk terhadap pelak­sanaan taha­pan Pilkada Lima­puluh Kota,” kata Ilham. (h/nto/ddg)