250 Konflik Lahan Terjadi di Riau


Senin, 04 Mei 2015 - 19:15:58 WIB
250 Konflik Lahan Terjadi di Riau

“Selama ini peran pemerintah masih lambat. Kita melihat ada kesan pemerintah baru bertindak setelah ada korban yang muncul akibat konflik lahan tersebut,” ungkap Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Al Azhar, Senin (4/5) di Gedung LAM Riau Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

Baca Juga : Sumatera Adventure Bisa Menjadi Lokomotif Ekonomi Baru 

Dari pantauan LAM Riau selama ini, konflik lahan tidak saja terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Bahkan antara pemerintah dengan pemerintah sendiri juga terjadi. Biasanya, konflik ini terjadi karena permasalahan tapal batas daerah yang tidak pasti. Kondisi ini terjadi antara Pemkab Rokan Hulu dengan Pemprov Sumatera Utara. Begitu juga konflik lima desa antara Pem­kab Kampar dan Rohul, yang hingga kini diputuskan masih berstatus quo. Meski pun pemerintah pusat telah menetapkan lima desa itu masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar. Begitu juga tapal batas antara Kabu­paten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir serta daerah lainnya.

Menurutnya, yang paling mera­sakan dari konflik seperti ini adalah masyarakat. Karena akibat tidak ada kepastian tentang pemerintahan yang sah, pelayanan terhadap masya­rakat jadi terganggu. “Pemerintah harus tegas, harus ada kepastian hukum. Masalah seperti ini harus dituntaskan, jangan sampai terjadi konflik horizontal,” ujarnya.

Baca Juga : Bagian dari Sport Tourisme, Sandiaga Uno Dukung Pelaksanaan Tour de Singkarak Digelar Tahun Ini

Selain itu, konflik lahan yang paling marak terjadi adalah konflik antara perusahaan dengan masya­rakat. Biasanya, kondisi ini terjadi karena adanya tumpang tindih antara hak masyarakat dengan pihak perusahaan. Di satu sisi, masyarakat mengklaim sebuah kawasan adalah milik mereka. Sementara klaim serupa juga datang dari pihak perusahaan.

“Konflik seperti ini harus disele­saikan dengan sikap win-win solu­tion, perusahaan memberikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat. Pemerintah harus berpihak kepada masyarakat tanpa merugikan perusa­haan. Pemerintah harus kembali tujuan awal, yakni memberikan izin investor untuk megembangkan dan kesejahteraan masyarakat, bukan menyusahkan,” terang Al Azhar.

Baca Juga : Kunjungan Kerja ke Sumbar, Sandiaga Uno Ingin Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Segera Bangkit

Ditegaskan Al Azhar, dalam permasalahan seperti, LAM Riau berpihak kepada masyarakat, meng­akomodir kepentingan dan yang menjadi hak masyarakat adat. “Se­perti tanah ulayat, kita minta agar hak-hak masyarakat adat dihormati. Landasan kita rasa hormat terhadap hak masyarakat, baru negosiasi. Bukan cara represif membungkam hak masyarakat adat. Pemerintah harus pro aktif menyelesaikan kon­flik lahan ini,” tambahnya.

Pihaknya menilai, pemerintah adalah yang memiliki peran vital dalam kasus lahan ini. Sebab, pe­merintah memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi. “LAM Riau mendorong pemerintah untuk me­nye­lesaikannya dan memberikan hak-hak masyarakat adat dan jangan sampai dikangkangi kepentingan sepihak seperti perusahaan. Sebab tujuan investasi bukan menyusahkan masyarakat namun mensejahterakan masyarakat,” ingatnya.

Baca Juga : Kolam Pemandian Hotwater Boom Solsel Tetap Buka, Satpol-PP Gelar Patroli

Dalam kesempatan itu, Al Azhar juga meminta LAM Riau di kabu­paten/kota mengidentiikasi tanah ulayat milik masyarakat sekaligus memperjuangkannya hingga diakui negara. “Bila ada yang statusnya sudah HGU (hak guna usaha, red) atau HTI (hutan tanaman industri, red), masanya juga ada batasnya. Kalau sudah habis, harus diserahkan lagi kepada masyarakat,” ujarnya.

Al Azhar juga mengatakan, pi­haknya menyambut baik dibentuk Pansus Monitoring Lahan DPRD Riau. Apalagi, ada indikasi perusa­ahaan banyak yang diduga mengga­rap lahan melebihi izin yang diberikan.

Pansus ini diharapkan dapat menjelaskan secara terang ben­derang jumlah lahan yang dikuasai perusahaan dan perusahaan yang melebihi izin yang diberikan hharus mengembalikannya. (hr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]