Tata Ulang Penempatan Guru


Senin, 04 Mei 2015 - 19:17:44 WIB
Tata Ulang Penempatan Guru

Demikian rangkuman pen­dapat Ketua Komisi V DPRD Sumbar Mockhlasin dan ang­gota Komisi V Achiar yang dihubungi Haluan secara ter­pi­sah, Senin (4/5) kemarin. Keduanya dimintai keterangan terkait kekurangan dan pe­merataan guru di Sumbar.

Baca Juga : H-6 Lebaran, Pantai Purus Padang Sepi Pengunjung

Menurut Mockhlasin,  ke­ku­rangan guru hampir terjadi me­rata pada setiap daerah di Sum­bar. Tenaga pendidik yang ada harus didistribusikan merata.

“Jangan sampai pada da­erah perkotaan terjadi kele­bihan guru, sementara pada daerah yang sulit diakses ada ke­kurangan. Pemprov dan Pem­­­kab harus saling berkoor­dinasi agar penempatan guru sesuai dengan kebutuhan,” papar Mockhlasin.

Baca Juga : Irawati Meuraksa Serahkan Donasi Spensa Peduli di SMP Negeri 1 Padang

Dalam undang-undang no­mor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah diatur, pendidikan adalah satu yang mesti diprioritaskan karena itu merupakan hak setiap warga negara.

Pada pasal 11 UU nomor 20 tahun 2003, ayat 1 juga disebutkan, pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa deskriminasi.

“Dengan demikian mulai dari ketersediaan anggaran untuk pendidikan hingga ke­ter­­sedian SDM (tenaga guru) harus dipriorotaskan. Jika  memang tak banyak guru yang bersedia  mengajar pada daerah yang sulit diakses, harus ada kebijakan yang diambil. Misalnya dengan memberikan tunjangan khusus bagi guru yang berada di daerah ter­pencil,” terangnya.

Ditambahkan juga, dengan ada­nya alokasi  20 persen lebih untuk pendidikan Sumbar melalui APBD tahun 2015 sekarang,  diharapkan capaian sekolah untuk semua usia juga bisa terwujud.

Akses pendidikian di berapa daerah juga masih rendah terutama di Kapulauan Mentawai. Itu dise­babkan beberapa faktor,  di anta­ranya karena kondisi geografis Mentawai yang sulit diakses.

“Rendahnya akses pendidikan salah satunya memang  dipicu keku­rangan serta ketidakmerataan guru. Kondisi tersebut, kata Mockhlasin tak hanya terjadi di Mentawai, namun hampir seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

Untuk itu,  tambah Mockhlasin, dalam usaha penuntasan wajar 9 tahun ketersedian Sumber Daya Manusia yang akan mendukung peningkatan pendidikan memang menjadi perhatian oleh DPRD.

Ia juga  menyebut  kewajiban tadi tak bisa hanya dibebankan pada Pemkab saja, namun pemprov dan pemerintah pusat  harus turut andil memberikan dorongan dan dukungan.

Untuk Provinsi, katanya, duku­ngan terhadap pendidikan dapat dilakukan memberikan bantuan melalui dana sharing ke kabupaten/kota, serta mendorong penempatan guru sesuai kebutuhan.

Terkait permasalahan pen­di­dikan di Mentawai,  urainya, pe­merintah setempat  juga harus meningkatkan koordinasi dengan Pemprov Sumbar dalam mengatasi persoalan yang masih dihadapi.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Sumbar Achiar menyebut, mengatasi kekurangan guru, dinas pendidikan dan kebudayaan kabu­paten/kota diminta untuk mela­kukan pemetaan jumlah guru yang ada. Dengan pendataan ulang, jelas­nya, akan diketahui berapa banyak lagi guru yang dibutuhkan. Sehingga kekurangan yang ada juga bisa teratasi.

“Saat pendataan sudah dilaku­kan, kepala daerah masing-masing  kabupaten/kota dapat mengajukan penambahan guru melalui jalur perekrutan CPNS,” pungkas Achiar.

Seperti diberitakan kemarin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumbar sudah meng­ins­truk­sikan kepada Dinas Pendidikan dan Kabupadayaan di kabupaten dan kota untuk segera melakukan pemerataan guru.

“Selain itu kita juga minta didata berapa kekurangan guru untuk masing-masing daerah kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbar Syamsulrizal.

Nanti, kata Syamsulrizal, setelah semua didata diharapkan kepala daerah untuk menyusun pengajuan penambahan guru sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota melalui jalur perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Sejauh ini yang paling dominan kekurangannya untuk tenaga pendi­dik di Sekolah Dasar (SD). Misalnya saja di Kota Padang, untuk guru SMP dan SMA itu berlebih, sementara untuk SD masih butuh sekitar 1.000 guru lagi,” terangnya.

Pemerataan dan penambahan ini kata Syamsurizal, merupakan sesua­tu yang sangat dibutuhkan saat ini mengingat kondisi di sekolah-seko­lah yang masih butuh tenaga guru.

“Kita dari provinsi akan terus mendorong untuk pemerataan guru ini. Karena bagaimana pun semua sektor pendidikan harus sudah memiliki tenaga yang memadai untuk pencapaian target dan mutu pendidikan itu sendiri,” jelasnya.

Akses Pendidikan di Mentawai

Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet saat dengar pen­dapat dengan DPRD Sumbar, Kamis (30/4) lalu mengatakan, akses pen­didikan di Mentawai memang masih sangat rendah. Persoalan utama adalah minimnya tenaga guru yang mengajar.

Mengatasi masalah kekurangan tenaga guru, anak-anak Mentawai disekolahkan  ke sejumlah pergu­ruan tinggi terbaik di Indonesia.

“Dengan APBD Mentawai,  ka­mi sudah menyekolahkan sekitar 400 orang anak-anak Mentawai pada berbagai disiplin ilmu, khu­susnya jurusan keguruan. Hara­pannya saat mereka sudah selesai menempuh pendidikan, bisa kem­bali ke Mentawai untuk menutupi kekurangan tenaga guru,” jelasnya.

Ia berharap DPRD Sumbar bisa mendorong atau memperjuangkan agar jumlah pengajar yang dikirim ke Mentawai bisa lebih banyak lagi.

Pada Kabupaten Kepulauan Mentawai sendiri, terang Yudas, jumlah masyarakat yang tidak berse­kolah masih terdapat 9.606 orang atau 14,74 persen dari total pen­duduk. Tidak tamat SD 23.726 orang  atau 34,40 persen. Tamat SD baru sebanyak 17.260 atau sekitar 26,48 persen, tamat SLTP 7.225 orang atau 11,08 persen.

Kemudian, yang tamat SLTA 5.570 orang atau hanya 8,55 persen. Tamat DI/DIII 432 atau 0,66 persen, sedangkan sarjana SI atau S2 hanya  942 orang atau 1,45 persen. “Itulah kondisi pendidikan kita di Men­tawai,” sebut Yudas Sibaggalet.

Dikatakan Yudas, untuk me­ning­katkan pendidikan di Mentawai, pembenahan infrastruktur pen­didikan, terutama dari segi kuali­tasnya terus dilakukan.  (h/mg-len/met)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]