Menguji Thesis 20 Mei 2015


Selasa, 05 Mei 2015 - 18:37:54 WIB
Menguji Thesis 20 Mei 2015

Namun sekitar  minggu kedua bulan April 2015 lalu, di lembaran beberapa media nasional beredar surat unda­ngan dari Watimpres (istana) yang ditujukan kepada berbagai organisasi mahasiswa kampus (BEM) dan non kampus (HMI, KAMMI, GMNI, PMII, GMKI, dll).  Surat undangan ini  muncul sehari setelah Jokowi mengundang beberapa pengamat dan analis politik ke Istana.

Baca Juga : MA Batalkan SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah, KPI Kecewa

Entah bagaimana ceri­ta­nya, sontak berita-berita soal tak­tik penjinakan maha­siswa oleh pihak istana mulai ber­mun­culan.  Berita-berita itu tentu bukan tanpa dasar karena ternyata setelah unda­ngan dari pihak istana diakui oleh banyak organisasi maha­siswa yang diundang,  reaksi dari ber­ba­gai organisasi kema­ha­siswaan pun memang  nam­paknya mu­­­lai mereda. Isu yang semula berkoar lantang dan tegas soal “penurunan Jokowi-JK” pada tanggal 20 Mei 2015, pelan-pe­lan mulai menghalus men­jadi isu “tetap turun ke jalan” saja.

Tentu kata-kata “tetap tu­run ke jalan”  ini adalah kata-kata diplomatis yang bisa ber­ar­ti apa saja. Apakah seke­dar parade nostalgis untuk mem­peringati hari jadi gerakan reformasi ataukah demonstrasi yang jauh lebih strategis dari itu? Bahkan parade jalan-jalan para mahasiswapun masih bisa kita kategorikan ke dalam istilah ini, bukan?.

Baca Juga : Berapa Jumlah THR untuk Anak? Simak Panduan dari Psikolog Karina Istifarisny

Secara teknis, beberapa elemen mahasiswa ber­pan­dangan bahwa undangan ke istana adalah momentum yang bagus untuk memberi masu­kan kepada pemerintah, seti­daknya demikian menurut kawan satu kelas saya di Unpad dulu, Twedy Noviady Ginting, ketua presidium GMNI Pusat dan beberapa elemen maha­siswa yang disinyalir bera­filiasi dengan partai-partai pendu­kung pemerintah. Dan seba­gian lainya cendurng me­ng­ang­­­gap  undangan istana bu­kan­lah perkara substantif yang akan menggerus sema­ngat dan isu strategis gerakan maha­siswa.

Namun terlepas dari itu, saya kira ada baiknya kita tempatkan isu ini di dalam konteks “polity” yang lebih luas, apakah gerakan maha­siswa untuk menumbangkan istana ini mempunyai  basis sosial politik (nasional dan global) yang bisa diandalkan atau cuma sebatas “pelengkap penderita ruang publik” saja?

Saya akan mencoba me­nem­­patkan isu ini di dalam kon­teks yang jauh lebih luas. Da­lam journal of demo­cra­cy terbaru kuartal pertama ta­hun 2015, Larry Diamond, Ste­ven Levitsky, Lucan Way, Marc F. Plattner,dkk, mende­tek­­si sebuah pola baru  dalam ge­­rak langkah demokratisasi glo­bal, mereka menyebutnya de­ngan istilah “democracy decline”.

Third wave atau gelom­bang ketiga demokrasi yang su­per populer berkat tulisan Sa­muel P Huntington itu telah ber­henti di tahun 2006 lalu, de­mikian hasil kalkulasi  sta­tistik (metode OLS/ One Least Square) dari Larry Dia­mond dkk dalam jurnal itu. Me­reka menjelaskan penye­bab internal dari beberapa ne­gara yang telah bergeser ke area abu-abu  (grey area-area atau area sekedar demokratis) dan mendeteksi penurunan dras­tis dari  upaya Amerika da­lam mengekspor demokrasi ke luar negaranya (promoting democracy decline).

Namun ada satu hal yang ti­dak dijelaskan dalam baha­san-bahasan  itu, yakni pers­pek­tif strategis bahwa Rusia dan Chi­na yang semakin me­nguat mem­­buat Amerika ti­dak terlalu peduli lagi dengan ek­spansi demokrasi yang subs­tantif.

Amerika lebih memilih membangun pagar di negara-begara  grey area agar tidak merapat ke blok Rusia, Iran, Korut, atau China. Selama negara- negara lain tidak terje­rat oleh blok non/anti Ame­rika, maka Amerika tidak akan terlalu mempermasalahkan bentuk rezimnya, asal sudah memenuhi Kriteria demokrasi prosedural (Diamond menye­butnya dengan grey area atau hybrid regime).

Secara historis, hal ini pernah dilakukan oleh Ame­rika terhadap rezim Orde Baru. Meskipun  tidak demokratis dalam arti yang substantif (Levitsky dan Lucan Way me­nye­butnya dengan isti­lah Elec­toral Autho­rita­ria­nism), tapi selama tidak men­jadi bagian dari kampanye internasional Uni Soviet (sebe­lum Soviet bubar),  maka Amerika  tetap mem­be­ri­kan full sup­port terhadap Or­de Baru. Dan ini berlangsung sam­pai berakhirnya era perang dingin (cold war).

Namun menguatnya  daya tawar  China dan Rusia bela­kangan ini menjadikan pola ini kembali dipakai oleh Amerika untuk mempertahankan  dan menambah negara-negara sate­litnya, terutama dikawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Kedatangan Sinzo Abe ke tanah Paman Sam beberapa hari lalu yang akhirnya mela­hirkan penambahan  item-item baru dalam kesepakatan kerja sama keamanan antara Amerika dan Jepang adalah reaksi strategis atas penguatan hubungan kerja sama kea­ma­nan kawasan antara China dan Rusia pada waktu yang hampir bersamaan.

Menguatnya sinyal perim­bangan kekuatan strategis di kawasan Asia Pasifik pada umum­nya dan Asia Tenggara pada khu­susnya  antara dua blok ini akan membuat pola relasi inter­nasional menjadi mirip dengan pola di era perang dingin. Sehingga disinyalir kedepannya banyak negara Asia yang  akan dijadikan negara-negara satelit (proxy atau ne­gara boneka) oleh kedua kubu ini. Imbas selanjutnya adalah akan terjadi pergeseran fokus politik luar negeri negara-negara besar terhadap negara-negara di Asia Tenggara, ter­masuk Indonesia, dari agenda penda­laman demo­krasi ke agenda duo-polarisasi strategis.

Nah, pergeseran lokus in­ter­nasional ini akhirnya mela­hir­kan gejala democracy de­cline di banyak negara yang awalnya sempat tersapu oleh ge­lombang demokratisasi ke­tiga atau third wave demo­cratization (istilah yang diper­kenalkan pertama kali oleh Prof. Samuel P. Huntington). Bahkan seba­gian besar dari negara-negara ini malah belum keluar dari proses transisi yang menya­kitkan, sehingga mele­mahnya dukungan inter­na­sional mem­buat kekuatan-kekuatan kon­tra-demokrasi dengan mu­dah mengambil kembali kendali peme­rintahan yang semula terbentuk melalui proses de­mo­­kratis atau meraih keku­asan dengan jalur demo­kratis untuk tujuan-tujuan yang tidak demokratis.

Tidak bisa tidak, konfi­gurasi politik global ini ikut membentuk pola relasi dan interaksi politik dalam negeri Indonesia. Secara strategis, agenda-agenda dibalik per­tarungan demi pertarungan politik dalam negeri juga tak lepas dari substansi per­ta­rungan global yang sedang berlangsung. Sebagian elit oligarkis terlihat sedang mewa­kili kepentingan dan ideologi salah satu blok dunia ini dan sebagian elit oligarkis lainya juga terlihat  sedang berada dalam agenda perjuangan blok seteru lainya.

Namun anehnya, kedua kubu ini  nampaknya sama-sama bisa menyusup ke dalam istana melalui kebijakan-kebi­jakan ekonomi politik yang terdistribusi secara sektoral, sehingga sampai hari ini belum ada tanda-tanda konfliktual signifikan yang akan mero­bohkan rezim dari dalam (pem­­­­bu­sukan dari dalam atau internal decay). Disatu sisi, Amerika masih perkasa menguasai sektor pertam­bangan dan sumber daya alam (sebagian juga sektor finansial) dan disisi lain China terus melakukan penetrasi di sektor ekonomi riil dan infrastruktur.

Kondisi ini akhirnya mem­bu­at rezim terlihat cukup ko­koh dari hantaman-han­ta­man delegitimasi, baik secara kon­stitusional mau­pun secara fro­n­tal-revolusioner. Bahkan ketika banyak langkah rezim yang dinilai jauh dari irama de­mokratis sekalipun, namun ji­ka elit-elit  yang terbelah ke da­lam dua blok ini masih sa­ma-sama terakomodasi di is­tana, maka upaya-upaya pen­ja­­tuhan rasanya akan sulit un­tuk dila­kukan, apalagi oleh ma­hasiswa yang sampai hari ini nampaknya belum beru­saha mencari aliansi strategis de­ngan salah satu blok untuk me­­wujudkan agendanya, ter­ma­suk dengan elit-elit opo­sisi.

Belajar dari transisi 1965 dimana mahasiswa mampu mambangun poros politik ber­sama  militer (angkatan darat) plus dukungan penuh Amerika yang anti komunis atau belajar dari transisi 1997-1998 dima­na terjadi friksi politik di tubuh rezim Soeharto paska menon­aktifkan Benny Moerdani dan semakin membesarnya jumlah elit-elit politik di luar sistem yang antipati terhadap rezim plus bergesernya isu politik luar negeri Amerika paska perang dingin (dari isu anti Uni Soviet  ke isu demo­kratisasi/penggulingan rezim-rezim otoriter), maka jelas terlihat bahwa keberhasilan agenda penggulingan rezim oleh mahasiswa juga bergan­tung pada konstelasi politik dalam negeri dan pola relasi politik internasional. Peristiwa Malari 1978 adalah salah satu contoh lemahnya aliansi poli­tik mahasiswa dengan para elit yang akhirnya membuat Jen­deral Soemitro terlempar kelu­ar dari sistem Orde Baru dan memapankan posisi Benny Moedani – Ali Moertopo sete­lah itu.

Nah, dengan konstelasi politik nasional dan inter­nasional yang ternyata sangat tidak menguntungkan bagi mahasiswa ini, pertanyaanya kemudian adalah  apakah tanggal 20 Mei mendatang akan seperti reformasi 1998 dimana Amerika (salah satu blok)  terlibat aktif dalam memicu dan menggulirkan proses transisi dari rezim Orde Baru ke rezim Reformasi (me­ngirim krisis moneter dari aksi George Soros terhadap mata uang Bath Thailand) atau ma­lah seperti peristiwa Malari tahun 1978 (padanannya ada­lah  peristiwa Tianamen di china)  yang akhirnya malah mem­beri legitimasi pada re­zim Orde Baru untuk semakin rep­resif dan menyuntikan kebi­jakan NKK/BKK ke dalam nadi kampus?

Atau boleh jadi tanggal itu cuma akan menjadi ajang pseu­do-nostalgis alias pura-pura buang air mata untuk menge­nang getirnya era transisi tahun 1998 lalu? Namun sebelum pertanyaan itu berjawab, jika mahasiswa menginginkan se­buah aksi strategis yang imbas­nya sangat substantif,  ada satu peringatan sederhana yang harus selalu diingat oleh ka­wan-kawan pergerakan. Keti­ka istana mampu mengatasi satu “penyakit”, maka keku­asanya akan semakin berlipat dan semakin susah untuk di­tak­lukan (Orde Baru paska Malari atau China paska Tia­namen adalah contohnya).

Artinya, jika sebuah per­juangan penggulingan keku­asaan hanya dibangun dalam semalam tanpa mem­per­tim­bangkan konstruksi politik istana dari perspektif nasional dan internasional serta tanpa aliansi strategis yang akan menggantikan posisi rezim yang tumbang, maka perge­rakan ini akan sangat mudah dipadamkan dan akan sangat be­ri­siko terhadap dunia per­ge­ra­kan mahasiswa ke depannya.  Jadi jika rencana aksi  ini dijalankan dalam gerak yang tidak optimal, apalagi sekedar cari sensasi, maka dipastikan taruhan  kedepan adalah ruang gerak mahasiswa itu sendiri. Dan untuk menjawabnya, saya serahkan sepenuhnya kepada kawan-kawan  mahasiswa. Tetap semangat dan semoga berhasil.

 

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati Ekonomi Politik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]