134 Perusahaan Tambang Belum Lengkapi Izin


Selasa, 05 Mei 2015 - 18:42:02 WIB
134 Perusahaan Tambang Belum Lengkapi Izin

Ketua Komisi III (Bidang Keuangan) Supardi  kepada Haluan Selasa (5/5) mengatakan, pembiaran operasi peru­sahaan tambang  yang tak memenuhi syarat operasi akan sangat merugikan pemerintah daerah.

Dijelaskan,  salah satu kerugian yang ditimbulkan karena masih minimnya perusahaan tambang yang memiliki status  clean and clear ini adalah berdampak pada tidak terealisasinya dana bagi hasil  Pajak Bumi dan Bangunan yang berasal dari sektor pertambangan.

Baca Juga : Perumda AM Kota Padang Lakukan Bedah Rumah yang Ketiga

Salah satu penyebab tak capai target penerimaan dana perimbangan adalah karena beberapa sumber penerimaan yang salah satunya dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan dari sektor pertambangan tak terealisasi.

“Untuk ini kita berharap pe­merintah daerah agar menerapkan aturan tegas untuk perusahaan yang belum clean and clear untuk segera mengurus kelengkapan mereka.  Kemudian segala  hal yang berkaitan dengan pengurusan izin agar diper­mudah oleh pemerintah daerah,” katanya.

Sementara itu Anggota Komisi IV (Bidang Pembangunan)  Saidal Masfiyuddin mengatakan, tidak maksimalnya penanganan terhadap perusahaan tambang yang  tak punya kelengpan izin beroperasi mau tak mau berefek pada penilaian lima tahun masa kerja gubernur di tingkat DPRD.

“Ini  sedang kita evaluasi, dan dari DPRD sendiri kita sudah beberapa kali mengingatkan agar tambang yang tak berizin untuk ditutup saja,”  tegas Saidal.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Hidayat juga meminta, di akhir masa jabatan ini Gubernur Irwan Prayitno agar memaksimalkan peran SKPD ter­kait dalam mengatasi masalah per­usahaan tambang yang tak punya kelengkapan izin beroperasi. Ke­mudian, katanya, kepala daerah tempat beroperasinya tambang harus  mengambil sikap tegas dalam menangani masalah ini.

“Kerugian yang akan ditim­bulkan dengan  keberadaan per­usahaan tambang  seperti itu bukan hanya terkait pemasukan dalam sektor pajak saja,” kata Hidayat.

Tapi, lanjutnya, dampak berba­haya lain adalah berkaitan dengan kerusakan alam.Salah satu contoh­nya, jika penambangan itu dilakukan  pada kawasan sungai, akan terjadi kerusakan lingkungan yang me­nganggu habitat makhluk hidup  yang hidup di sungai.

Selanjutnya penambangan liar yang kerap menggunakan zat kimia berbahaya akan menyebabkan air sungai tercemar.  Sehingga air sungai yang akan dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari  juga membahayakan kesehatan.

Disebutnya, dengan sejumlah kerugian ditimbulkan atas kebe­radaan tambang  yang tak punya kelengkapan izin operasi,  ESDM dan pemerintah daerah tempat beroperasinya tambang illegal di­minta menunjukan ketegasan dalam mengatasi.

Untuk ini, sebutnya, kepala daerah baik bupati atau walikota yang pada daerahnya terdapat akti­vitas tambang illegal berani me­ngambil sikap.  Ia menam­bahkan,  persoalan tambang liar atau per­usahaan tambang yang belum punya status clean and clear bukanlah suatu masalah yang baru.

“Ini adalah  lagu lama yang tak kunjung  ada solusi.  Karena itu sekali lagi kita himbau kepala daerah  harus bersikap tegas. Jika tak ada izin atau tak punya dasar hu­kum, silakan ditutup. Jika kepala daerah ber­sangkutan tak mampu mem­benahi ini, sama halnya mereka tak sanggup melaksanakan apa yang men­jadi tugas mereka” tandas Hidayat.

Di lain pihak, pengamat eko­nomi yang juga Rektor Universitas Bung Hattta, Niki Lukviarman mengatakan,  merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah harus mene­rapkan setiap aturan tanpa pandang bulu. “Jika memang sudah ada aturan yang mengharuskan setiap perusahaan tambang  untuk me­miliki status clean and clear, pe­merintah daerah memang harus berani menegakkannya,” ujar Niki.

Kemudian, lanjutnya dalam pe­lak­sanaan kewajiban untuk me­miliki izin atau kelengkapan lain untuk perusahaan tambang yang akan beroperasi, pemerintah daerah juga tak boleh pilih kasih  dalam penerapannya.  Ketika pada  per­usahaan  yang satu diterapkan sanksi tegas, hal sama juga harus diber­lakukan untuk yang lain.

“Saat pemerintah sudah komit menerapkan aturan namun masih ditemui perusahaan yang tak mengu­rus izin, di sana harus dicari tahu apa kendala yang membuat perusahaan tak berniat mengurus kelengkapan izin mereka.  Pemerintah juga wajib untuk menelusuri apakah saat pe­ngurusan izin  perusahaan yanga ada diberi kemudahan atau tidak,” pungkasnya.

Sehubungan dengan ini, dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 disebutkan setiap perusahaaan  pertambangan yang akan beroperasi pada suatu tempat diwajibkan untuk memiliki status  clean and clear. (h/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]