Reshuffle Kabinet Harus Berbasis Kinerja


Rabu, 06 Mei 2015 - 19:12:12 WIB
Reshuffle Kabinet Harus Berbasis Kinerja

Ronal meggatakan terkait terkait iIsu perombakan atau reshuffle kabinet kembali men­cuat sejak beberapa hari bela­kangan ini. Beberapa nama anggota kabinet kerja disebut-sebut pantas diganti, karena tidak bisa bekerja sama me­ngimplementasikan program Nawacita dan Trisakti Presiden Joko Widodo.

Baca Juga : Survei IPO: AHY Masuk Lima Besar Tokoh Potensial di Pilpres 2024, Anies Teratas

Dari sekian nama anggota kabinet yang pantas diganti, nama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly juga disebut. Tetapi tidak jelas, apa tolok ukur Yasonna harus diganti.

Di luar konteks konflik Partai Golkar dan PPP, Ro­nald kinerja Menkumham Yasonna Laoly lebih baik. Padahal banyak isu-isu hu­kum yang semuanya ber­muara ke Ke­menterian Hu­kum dan HAM.

Baca Juga : Pakar Analisis Ucapan Moeldoko 'Diperintah Jokowi': Tak Ubahnya Unjuk Kekuatan

“Dari sisi legislasi, kata dia, Yasonna sangat gesit dan cepat merampungkan sekitar 20 rancangan undang-undang (RU­U) yang menjadi prioritas ta­hun 2015. “Itu sudah sesuai Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi,” katanya.

Dari sisi pembenahan lem­baga pemasyarakatan (Lapas), Menkumham sedang mem­benahi itu, terutama soal over kapasitas. Demikian juga soal imigrasi, Menkumham me­lakukan banyak pem­benahan dan perlu diapresiasi.

Baca Juga : Berikut Daftar Pengurus Masyumi Reborn: Ahmad Yani Ketum, Alfian Tanjung Waketum

Jadi itu prestasi Men­kum­ham yang berbasis kinerja dan bukan karena desakan politik,” katanya. Sementara itu, pakar po­litik dari Universitas Jayabaya Jakarta, Lely Arriane me­ngatakan, tidak fair desakan meng­ganti Menkumham ha­nya karena desakan politik.

“Saya pikir jika karena soal Golkar dan PPP maka Men­kumham diganti, itu sangat ti­dak fair. Karena awal per­soalan bukan pada Men­kum­ham, tetapi pada Partai Golkar itu sendiri, di mana Mah­ka­mah Partai Golkar mem­beri­kan pengesahan dan ke­we­nangan kepada kubu Agung Laksono,” katanya.

Baca Juga : AHY Temui Ketum PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Bahas Soal Ancaman Demokrasi

Lely melihat, desakan agar Yasonna Laoly diganti lebih karena kepentingan Koalisi Merah Putih (KMP) yang ter­ganggu. Mana keputusan yang tidak sejalan dengan keinginan KMP dianggap lawan. “Jadi penilaian terhadap Laoly yang dipenuhi subjektivitas politik itu tidak fair,” katanya.

Di tempat terpisah, Men­kumham Yasonna Laoly me­ngatakan, selama delapan bu­lan ini, banyak hal yang telah dilakukan, seperti legislasi, pembenahan lapas, imigrasi dan sebagainya.

“Saya sudah meletakkan dasar tugas pokok saya seperti program legislasi, pem­be­na­han lembaga pemasyarakatan secara bertahap, pelayanan imigrasi, pelayanan di Ditjen Admi­nistra­si Hukum Umum, dan notaris. Itu sudah kami genjot terus perbaikannya” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI dari FPDIP ini mengatakan, masalah yang dihadapi di Ke­men­terian Hukum dan HAM sangat rumit. Wilayah kerjanya juga sangat luas dan beragam.

Dikatakannya, saat ini pe­layanan imigrasi dan pem­buatan paspor relatif sudah lebih baik. Beberapa waktu lalu, misalnya, sempat ada an­trean panjang di loket pe­meriksaan imigrasi di Ban­dara Ngurah Rai, Bali, tetapi kini masalah itu sudah di­selesaikan. (h/sam)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]