Kinerja Pemprov Sumbar Melorot

Peringkat KPPD dike­luar­kan oleh Kementerian Dalam Ne­geri (Kemendagri) melalui Surat Keputusan Mendagri. Keputusan Mendagri tentang KPPD 2010, 2011, 2012 diteken oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Sedangkan Kepu­tusan Mendagri tentang KPPD 2013 diteken oleh Mendagri Tjahjo Ku­molo, tertanggal 14 Desember 2014.

Baca Juga : Pemko Padang Gelar Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi 150 PNS

Tahun 2010 peringkat KPPD Sumbar nomor 9 nasional dan di wilayah Sumatera peringkat 2 de­ngan skor 2,3447. Saat itu di wilayah Sumatera hanya peringkat KPPD Sumatera Selatan (Sumsel) yang berada di atas Sumbar, yakni di peringkat 6. Sedangkan 8 KPPD provinsi lainnya berada di bawah Sumbar.

Tahun 2011 peringkat KPPD Sumbar nomor 25 nasional dan di wilayah Sumatera peringkat 8 de­ngan skor 2,0436. Saat itu di wilayah Sumatera, hanya peringkat KPPD Bengkulu dan Aceh yang berada di bawah Sumbar. Sedangkan 7 KPPD provinsi lainnya berada di atas Sumbar.

Baca Juga : Jelang Ramadan 1442 H, ACT Lakukan Gerakan Kebaikan Tanpa Batas

Pada tahun 2012 peringkat KPPD Sumbar mengalami pening­katan, yakni ke nomor 10 nasional dan di wilayah Sumatera peringkat 2 dengan skor 2,4162. Saat itu di wilayah Sumatera hanya peringkat KPPD Kepulauan Riau (Kepri) yang berada di atas Sumbar pada pering­kat 5. Sedangkan 8 KPPD provinsi lainnya berada di bawah Sumbar.

Di tahun 2013 peringkat KPPD Sumbar melorot ke posisi 20 nasio­nal dan di wilayah Sumatera pering­kat 8 dengan skor 2,2352. Saat itu di wilayah Sumatera, hanya peringkat KPPD Bengkulu dan Riau yang berada di bawah Sumbar. Sedang­kan 7 KPPD provinsi lainnya berada di atas Sumbar. Di tahun 2013, KPPD Kepri berada di peringkat 4 nasional.

Baca Juga : Pasar Murah di Padang, Banyak Diskon yang Ditawarkan

Menanggapi melorotnya KPPD Sumbar dari tahun 2012 ke tahun 2013, pamong senior, Rusdi Lubis yang juga pernah menjabat sebagai Sekda Provinsi Sumbar turut priha­tin. Menurutnya kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi kepala dae­rah untuk segera melakukan evalua­si kinerja di pemerintahannya.

“Butuh evaluasi, jadi bisa diketa­hui pada bagian mana kita yang harus diperbaiki. Ini tentunya harus ada komitmen dari pemimpinnya,” katanya kepada Haluan Rabu (6/5).

Baca Juga : Malamang, Tradisi Unik Jelang Ramadan di Padang

Melorotnya peringkat KPPD ini tidak melulu menjadi kesalahan pemimpin, akan tetapi juga harus menjadi perhatian bagi satuan pe­rang­kat kerja daerah (SKPD) untuk meningkatkan kinerja dan komi­t­men. Sehingga peringkat yang saat ini memburuk ke depan bisa kem­bali diperbaiki.

“Semoga kondisi ini juga menjadi perhatian bagi pemimpin Sumbar selanjutnya. Karena bagaimana pun evaluasi terhadap kinerja perlu dilakukan,” tegasnya.

Berpengaruh Terhadap Masyarakat

Tidak stabilnya peringkat EKPPD atas Laporan Penyeleng­garaan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Sumbar oleh Kemendagri juga mendapat sorotan dari unsur pimpinan DPRD Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano  kepada Haluan Rabu (6/5) mengatakan,  tidak stabilnya EKPPD dari tahun ke tahun sangat berpengaruh pada  kehidupan masyarakat. Bicara masa­lah kinerja pemerintah daerah, katanya,  ada  beberapa hal men­dasar yang mempengaruhi.  Di antaranya berkaitan dengan penda­patan asli daerah (PAD) dan me­nyangkut penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran bisa dilihat dari realitas kehidupan masyarakat   dari kegiatan yang telah  di­pro­gramkan. Jika program berjalan sesuai yang direncanakan penye­rapan anggaran bisa dikatakan baik, namun jika banyak yang  tak berjalan, serapan anggaran akan terganggu.

Selanjutnya, saat PAD tidak meningkat dan penyerapan anggaran tidak maksimal, akan menyebabkan program kegiatan tidak berjalan. “Konsekuensi  dari itu, kehidupan masyarakat akan menurun.  Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan eko­nomi dan pengganguran akan jadi problema ,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan menu­runnya penilaian kinerja gubernur di tingkat Kemendagri menunjukkan adanya kestagnanan program guber­nur.  Semua akan berakibat pada banyaknya program kegiatan yang  tak berjalan, dan menyebabkan silpa menjadi tinggi.

“Untuk ini, rendahnya penilaian laporan kinerja pemerintah daerah akan dijadikan acuan dalam mem­beri rekomendasi  atau penilaian dalam evaluasi LKPJ tahun 2014, dan LKPJ akhir masa jabatan guber­nur di tingkat DPRD,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, de­ngan kondisional  yang ada,  gu­bernur, wakil gubernur, serta Sek­retaris Daerah harus menyikapi ini dengan cara membangun   sistem kerja yang bisa menggerakkan SKPD meningkatkan kinerja,

“Pemerintah daerah harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan seluruh bawahannya guna mendorong kinerja SKPD. Jika ini tak dilakukan,  capaian kinerja pemerintah daerah di tahun 2015 ini akan bisa lebih buruk  lagi,” kata anggota Dewan dari Fraksi De­mokrat tersebut.

Kemudian ia juga mengingatkan agar gubernur memahami tupok­sinya sebagai kepala daerah.  Disebut Arkadius, seluruh permasalahan mulai dari tingkat provinsi hingga kabupetan/kota harus  menjadi perha­tian oleh Gubernur Irwan Prayitno.   Ini karena, berjalan atau tidaknya program pemerintah dae­rah pada kabupaten/kota juga akan berpe­ngaruh hasil akhir kinerja gubernur.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus  juga  mengatakan tidak stabilnya laporan kinerja pemerintah daerah akan ber­pe­ngaruh pada kehidupan ma­syarakat. Kesejahteraan yang diharapkan, terutama pada sektor perekonomian akan  sulit  didapat.

“Maka dari itu sebelum akhir masa jabatan gubernur yang  akan berlangsung beberapa bulan lagi, kita mengimbau agar pemerintah daerah memanfaatkan waktu yang ada untuk berbenah. Jika tidak, ini akan berpengaruh besar pada peni­laian yang diberikan atas kinerja gubernur pada tingkat DPRD,” pungkas Guspardi.

Gubernur Sumbar Irwan Prayit­no belum memberikan tanggapan dan penjelasannya  tentang KPPD Provinsi Sumbar ini. Konfirmasi Haluan melalui telepon dan pesan singkat (SMS) belum ditanggapi.

Menanggapi melorotnya pering­kat kerja penyelenggara peme­rinta­han Provinsi Sumbar, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Mardi mengatakan, secara peringkat nasional memang turun, hanya saja secara poin dibandingkan tahun lalu malah meningkat. “Kalau diban­dingkan dengan daerah lain memang posisi kita turun karena mereka sudah pakai gigi tiga sedangkan kita baru gigi dua. Tapi itu sudah baik diban­ding dengan tahun sebe­lum­nya dari penilaian tersebut,”  ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim menga­takan, pada tahun 2012 Sumbar sudah menempati posisi yang lebih baik, karena EKPPD-nya berada di posisi 10. Prestasi menggembirakan itu diraih Pemprov Sumbar, karena memiliki sumber daya manusia (SDM) yang dapat menye­lengga­rakan pemerintahan dengan baik. Namun dia sangat menyayangkan bisa melorot ke peringkat 20.

“Kita baru saja mendapatkan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dari Kemendagri, kita turun ke peringkat 20. Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” katanya.

Ditambahkannya, semua perang­kat daerah harus bekerja maksimal untuk masyarakat jangan hanya berorientasi untuk menyenangkan pimpinan saja. Turunnya peringkat Sumbar menjadi posisi 20 kata Muslim Kasim, mensejajarkan posi­si Sumbar dengan provinsi-provinsi yang masih membangun, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Bengku­lu dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Muslim Kasim tidak menampik merupakan bagian dari sistem terse­but. Hanya saja realita posisinya menurut pria yang sering dipanggil MK ini hanya sebagai wakil peme­gang komando. Sedangkan komando berada pada komandan. “Komando tentu ada pada komadan, kalau saya hanya wakil komandan,” tandasnya.

Berdasarkan Keputusan Men­dagri nomor 120-4761/2014 tentang penetapan peringkat dan status KPPD secara nasional tahun 2013. Pemprov Sumbar menempati posisi ke 20 dengan nilai 2,235. Sementara untuk posisi teratas ditempati Pro­vinsi Jawa Timur, Jawa Tengah peringkat dua dan DKI Jogyakarta peringkat tiga.

Sementara pada penilaian LPPD 2012 sesuai dengan Kepmendagri 120-251/2014 yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi, Pem­prov Sumbar menempati posisi 10 dengan skor 2,461. Saat itu posisi teratas ditempati Jawa Timur pada posisi pertama, Jawa Tengah posisi kedua dan Sulawesi Selatan pada posisi tiga.

Berdasarkan Permendagri No 73/2009 tentang tatacara pelak­sanaan EKKPD, indikator penilaian tersebut mengacu pada ketentraman dan ke­tertiban umum daerah, kese­larasan dan efektivitas hubungan antara pe­merintahan daerah dan pemerintah pusat serta antar peme­rintahan daerah dalam rangka pe­nge­mbangan otono­mi daerah. Kese­larasan antara kebi­jakan peme­rintahan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, efekti­vitas hubu­ngan antara pemerintah daerah dan DPRD.

Selain itu juga mengacu, pada efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tin­dak lanjut pelaksanaan keputusan, efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah, beserta tindak lanjut, pelaksanaan keputusan, ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dae­rah pada peraturan, perundang-undangan, intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masya­rakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah, transparansi dalam pemanfaatan alokasi dan pencairan dan penyerapan DAU, DAK. (h/mg-isr/mg-len/erz)