KPU Ajukan Rp168 M, Pemprov Kaget


Kamis, 07 Mei 2015 - 19:55:36 WIB
KPU Ajukan Rp168 M, Pemprov Kaget

“Bagi KPU, sosialisasi tersebut cukup penting karena akan mem­pengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada proses demokrasi. Selain itu, tahap sosialisasi juga menjadi bagian dari KPU melakukan pembelajaran politik kepada masyarakat, “ ujarnya.

Baca Juga : Bekas Atom Center Padang Disulap jadi Penampungan Anak Yatim

Ia juga mengaku heran, kenapa anggaran sosiaslisasi yang rencanakan KPU tersebut akan dipangkas pem­prov. Padahal dalam tahapan sosia­lisasi yang dibuat KPU di antaranya memberikan kegiatan pendidikan politik pada masyarakat, termasuk juga pendataan data pemilih.

Ketika ditanyakan berapa besar dana sosialisasi pilgub yang ren­cananya akan dipangkas pemprov tersebut, ia  memperkirakan pe­mang­kasan anggaran sebesar Rp69 miliar dari Rp 168 miliar yang kembali diusulkan KPU setelah adanya revisi anggaran pilgub.

Baca Juga : Curah Hujan Tinggi, Perumda AM Kota Padang Imbau Warga Gunakan Air Seperlunya

Ia menjelaskan membengkaknya anggaran pilgub menjadi tiga kali lipat, karena adanya asumsi KPU terkait PKPU tentang tahapan kam­panye pilgub dari KPU RI.

Menurutnya sampai saat ini KPU terlebih sekretariat KPU Sumbar masih melakukan pembahasan ang­ga­ran Pilkada. Ia juga berharap rencana pemangkasan anggaran tersebut tidak terjadi, sehingga tidak mengganggu jalannya proses pelak­sanaan pilgub.

Sementara itu, Komisioner KPU Sumbar Muftie Syarfie mem­pertanyakan keseriusan Pemprov Sumbar memfasilitasi Komisi Pemi­lihan Umum (KPU) Sumbar melak­sanakan pilkada serentak 2015 ini

Menurutnya, hingga sekarang Pemprov masih belum mengajukan pembahasan APBD perubahan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.

“Berapa jumlahnya saya kurang tahu persis. Karena yang menjadi penanggung jawab untuk sosiaslisasi di KPU Sumbar adalah Divisi Sosialisasi dan Data Pemilih  yakni Nova Indra,” ungkap mantan warta­wan senior ini, Kamis (7/5).

Gubernur Irwan Prayitno pada pelantikan Panwaslu Kabupaten/Kota di Padang akhir April lalu sudah menjamin ketersediaan angga­ran pilkada yang akan digelar 9 Desember 2015.

Meski demikian, Irwan dan jajarannya masih menunggu tamba­han anggaran pilkada yang pasti dari KPU Sumbar. Data sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada serentak Rp 165 miliar lebih.

Pihak pemprov, katanya saat itu terkejut dengan estimasi anggaran pilkada serentak yang membengkak menjadi lebih dari Rp 165 miliar. Dalam pengajuan awal, tambah Irwan, dana untuk pilkada itu Rp 45 miliar. ’’ Kalau ada kekurangan, ditambah pada APBD perubahan (APBD-P),’’ sebut Irwan.

’’Insya Allah, pelaksanaan pil­kada serentak di Sumbar bisa dila­ku­kan pada Desember nanti. Ala­sannya, Sumbar merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang sukses melaksanakan pilkada seren­tak lima tahun lalu,’’ katanya setelah menghadiri pelantikan panitia pe­nga­was pemilu (panwaslu) kabu­paten dan kota di Padang Kamis (30/4).

Namun, begitu KPU merevisi ulang aturannya karena berbagai keperluan kampanye, jumlah angga­ran naik menjadi empat kali atau Rp 165 miliar lebih. Hal itu, lanjut Irwan, tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh pemprov.

Namun, politikus PKS itu mene­rangkan, dana Rp 165 miliar yang dianggarkan KPU itu hitungan ka­sar. Soal berapa jumlah pasti serta perinciannya belum disampaikan oleh KPU. Dia yakin anggaran kampanye yang membuat kebutuhan dana pilkada membengkak masih bisa diperkecil. (h/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]