Mengajak TNI Menjaga Marwah KPK


Jumat, 08 Mei 2015 - 19:56:18 WIB
Mengajak TNI Menjaga Marwah KPK

Sebagian kita tentu juga ada berpikir tentang kondisi saat ini, di mana  KPK sangat memerlukan dukungan kuat secara teknis dan strategis, agar program-program pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif. Perekrutan SDM berlatar belakang TNI barangkali dianggap bisa mengembalikan wibawa KPK yang sejak beberapa waktu terakhir diguncang hebat, sehingga lembaga anti rasuah itu jadi puyeng.

Baca Juga : Kritik Wacana Poros Partai Islam, Zulkifli Hasan: Ini Bertentangan dengan Rekonsiliasi Nasional

Dinamika cicak-buaya yang melibatkan pimpinan Polri  dan KPK benar-benar meluluhlantakan kepercayaan publik ter­hadap kedua lembaga tersebut. Meskipun KPK mendapat du­kungan dari berbagai elemen masyarakat anti-korupsi, tapi pe­nurunan kinerja baik secara kuantitas dan kualitas atas lem­baga pemberantasan korupsi itu tak bisa dihindarkan. Yang tertawa dengan kondisi sekarang adalah  para koruptor, kelas menengah atas. Mereka bisa agak panjang menghela nafas, termasuk menikmati harta kekayaan yang mereka dapatkan dari cara-cara melanggar hukum dan merugikan Negara.

Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa KPK tak ingin lagi didikriminalisasi oleh Polri dengan kasus-kasus atau kesalahan-kesalahan yang dicari-cari. Memasang prajurit TNI di KPK diharapkan bisa menyampaikan pesan agar Polri juga turut menghormati proses hukum yang dijalankan oleh KPK. Jika memang ada kasus dugaan korupsi yang melibatkan unsur pimpinan di Polri, diharapkan bisa berpikir ulang untuk melakukan.

Baca Juga : Jokowi: Industri Otomotif Harus Segera Diakselerasi

Meskipun tujuan memperkuat KPK adalah mulia, tetapi jika itu dilakukan dengan mencampuradukan kewenangan penegakan hukum bisa membuat kondisi lebih runyam lagi. Akan lebih tepat kiranya memperbaiki kesadaran masing-masing pihak untuk menjalankan fungsi dan peran masing-masing. Tentu saja, peran kepala Negara di dalam membangun  situasi yang kondusif sangat diperlukan. Kehadiran kepala Negara bukan untuk membela institusi A atau B. Tetapi menyelamatkan keduanya serta memberikan masukan dan arahan bagaimana sikap dan jiwa besar para pimpinan institusi seharusnya, adalah bagian yang terpenting.

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi menga­takan, KPK tak bisa merekrut penyidik yang berasal dari TNI. Jika KPK bersikeras melakukan hal itu, maka UUD 1945 harus diamandemen dan beberapa UU terkait.  Ia menjelaskan, jika merujuk Pasal 30 ayat 3 UUD 1945, TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.  Sedangkan soal tugas penegakan hukum, konstitusi telah mendelegasikannya kepada Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945.

Baca Juga : Masyarakat Antusias Disuntik Vaksin Nusantara, Saleh Daulay: Tak Ada Muatan Politik

Namun Kepal  Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan TNI siap menugaskan penyidik terbaiknya di KPK. Pernyataan Fuad itu menanggapi wacana dari KPK yang meminta penyidik terbaik TNI untuk membongkar kasus-kasus korupsi.  Fuad mengatakan, TNI memiliki ahli hukum untuk dipekerjakan di KPK sesuai bidang-bidangnya. Fuad menjamin, anggota TNI profesional saat menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan negara.  Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua mengatakan, tidak ada salahnya jika KPK merekrut unsur TNI sebagai penyidik. Menurut dia, sebelumnya ada kesepakatan dengan Mahkamah Agung bahwa KPK bisa merekrut sendiri penyidik non Polri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30/2002 tentang KPK, penyidik adalah penyidik yang diangkat dan diberhen­tikan oleh KPK. Menurut Abdullah, definisi tersebut tidak secara konkret menyebutkan bahwa penyidik KPK harus pejabat Polri sebagaimana disebutkan KUHAP. Dia menilai, ada kerancuan dalam undang-undang tersebut yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pimpinan KPK meminta fatwa ke MA atas definisi penyidik yang ada di UU KPK tersebut.  **

Baca Juga : Kasus Covid-19 di Indonesia Merangkak Naik: Tambah 6.177 Positif Baru, DKI Jakarta Terbanyak

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]