Panglima TNI Siap Tempatkan Prajurit di KPK


Jumat, 08 Mei 2015 - 19:59:18 WIB

Dikatakan, prajurit TNI yang akan dialih-statuskan itu minimal berpangkat jenderal bintang dua untuk jabatan sekretaris jenderal dan bintang satu untuk jabatan pengawas internal.

“Prajurit TNI yang ber­gabung dengan KPK pasti sudah ‘lepas baju’ atau tidak lagi menjadi anggota TNI,” tambahnya.

Terkait pandangan dan ke­khawatiran beberapa orang terhadap militer yang terlalu masuk dalam wilayah sipil, se­perti masuknya TNI ke KPK, kata Moeldoko, hal itu tak perlu dicemaskan.

“Begini, saya selalu kata­kan bahwa pada jiwa prajurit profesional mengalir tanggung jawab sosial. Itu rumusannya. Jadi kalau hanya masuk di level persoalan sosial, saya masih oke. Tapi jangan coba-coba nanti ada tarikan-tarikan po­litik, itu yang kami tidak mau,” jelasnya.

Tak Ada Masalah

Sementara itu Kapolri Jen­deral Pol Badrodin Haiti me­nilai, tidak ada per­masalahan terkait ditempatkannya pra­jurit TNI bergabung di KPK. Karena posisi yang akan diisi adalah sekjen dan pengawas internal. “Jadi tidak ada ma­salah,” ujar Kapolri.

Bisa Diisi

Sementara itu, Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki mengatakan, ada sejumlah posisi di lembaga antirasuah itu yang bisa diisi perwira tinggi TNI.

“Yang kosong antara lain Direktur Penyidikan, Direktur Pengawasan Internal, Biro Hukum, Biro Humas. Yang akan kosong Deputi Pen­ce­gahan karena Pak Johan jadi pimpinan,” terangnya.

Selain itu ada pula posisi Deputi Penindakan yang akan segera kosong. Pasalnya, De­puti Penindakan saat ini, Warih Sadono akan habis masa ke­r­janya pada bulan Juli men­datang. Warih memilih untuk kembali ke Kejaksaan Agung dan tidak mem­perpanjang ma­sa tugas di KPK.

Ruki menegaskan, semua posisi itu bisa diisi para prajurit TNI. Namun, Ruki menyebut bahwa dia menginginkan pra­jurit TNI yang sudah masuk jajaran perwira tinggi, atau minimal telah berpangkat bin­tang satu.

“Saya pikir tidak ada salah­nya kalau diisi oleh Pati TNI supaya ada TNI yang ber­gabung dengan KPK. Tentu lewat seleksi yang sama dengan yang lain,” tegas Ruki.

Namun tentu saja, jika ada personil TNI yang bergabung ke KPK, harus melalui proses alih status. Artinya, sang per­sonil TNI harus melepas jab­a­tannya dari kesatuan lamanya dan bergabung menjadi pe­gawai KPK.

Seperti apa aturan pe­re­krutan prajurit TNI oleh ins­tansi lain? Ketentuan ten­tang dinas prajurit militer diatur dalam Undang-Undang no­mor 34 tahun 2004 tentang TNI. Menurut pasal 47 ayat 1 UU tersebut, seorang prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah me­ngun­durkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Di ayat 2 dijelaskan bahwa prajurit aktif dapat menduduki jaba­tan pada kantor yang mem­bidangi koordinator Politik dan Keamanan Negara, Per­tahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lem­baga Ketahanan Negara, De­wan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional dan Mahkamah Agung. (bbs/ kom/ dtc/ ral/ sis)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 14 Desember 2016 - 00:59:07 WIB

    Panglima Akan Evaluasi Hak Politik TNI

    JAKARTA, HALUAN—Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, memenuhi undangan Panitia Khu­sus (Pansus) RUU Pemilu di Ge­dung DPR RI. Awalnya, kehadiran Pang­lima TNI guna membahas penga­manan dan penegakan hukum dalam Pemil.
  • Senin, 27 Juli 2015 - 20:17:04 WIB

    Panglima TNI Mutasi 84 Perwira Tinggi

    PANGDAM DAN DANJEN KOPASSUS DIGANTI

    JAKARTA, HALUAN — Pang­lima TNI Jenderal Ga­tot Nurmantyo memutasi sejumlah jabatan di tubuh TNI. Beberapa jabatan yang kerap menjadi sorot.

  • Jumat, 24 Juli 2015 - 19:33:31 WIB

    Presiden Panggil Panglima TNI Terkait Kasus Tolikara

    JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo memanggil Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait kepastian pembangunan kios korban kerusuhan di Karubaga, Kabupaten Tolikara pada Jumat (17/7).

    “Tadi Salat Jumat sama Presid.

  • Senin, 08 Juni 2015 - 19:14:19 WIB

    Panglima TNI Dipilih dari Kepala Staf

    JAKARTA, HALUAN — Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahfudz Siddiq mengatakan, Undang-undang (UU) TNI sudah mengamanatkan bahwa calon Panglima TNI dipilih dari sejumlah kepala staf yang memenuhi syarat.

    <.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]