Wujudkan Transparansi Penyelenggaraan Pemilu


Ahad, 10 Mei 2015 - 19:08:13 WIB
Wujudkan Transparansi Penyelenggaraan Pemilu

Husni mengatakan, saat ini pihaknya sedang mem­buat mekanismen pelaya­nan publik bagi pihak yang mem­butuhkan. Mekanisme yang dibuat tersebut, di­antara­nya penyediaan in­for­masi hasil penghitungan suara yang cepat dan bisa diakses masyarakat sesaat setelah proses pemilihan dilakukan.

Baca Juga : Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Pemko Padang Sidak Kehadiran ASN

Husni juga mengatakan, agar hasil peng­hi­tung­an suara ter­sebut dapat segera diakses, jajaran KPU di­minta un­tuk meng­op­timal­kan me­sin scanner yang sudah ada di ma­sing-ma­sing KPU. De­ngan scan­ner, pe­tugas en­try data bisa me­ngi­­rim­kan form C-1 (for­mu­lir sertifikat peng­hitung­an dan rincian suara di TPS) seusai hari pemilihan suara.

Terkecuali untuk da­erah yang cakupannya besar atau luas dan terpencil, minimal tiga hari pasca pemilihan hasilnya sudah bisa di­keta­hui publik.

Baca Juga : Libur Lebaran Usai, Dinkes Kota Padang: Masyarakat Harus Lakukan Tes Swab

“Selain itu, KPU juga ingin menghindari inter­vensi dari berbagai pihak terutama dari calon, agar tidak bisa me­la­ku­kan ma­ni­pu­lasi da­ta pemilihan yang bisa be­ru­jung pada ber­ba­gai kon­disi. Se­lain itu juga ban­yak pihak yang merasa te­r­bantu dengan ki­nerja KPU, yang sangat terasa waktu pe­­lak­sanaan Pilleg dan Pil­pres lalu,” ung­kapnya.

Ia juga me­na­m­­­bahkan, data ya­ng diberikan dan di­in­for­ma­si­kan ol­eh PPID KPU ter­sebut ti­dak hanya diberi­kan kepada mas­ya­­rakat yang membu­tuh­kan, na­mun juga bagi partai politik dan data yang di­berikan KPU sama tidak ada bedanya.

Koor­dinator Divisi So­si­alisasi KPU Sumbar, No­va Indra mengatakan, seba­gai lem­baga publik dan demo­krasi, KPU memang harus me­nge­depakan trans­paransi. Karena hal itu akan mem­bawa KPU berada da­lam posisi aman dari ber­bagai macam tuduhan, ter­lebih terkait hasil peng­hi­tungan suara.

Dika­takan juga, sesuai amanat UU 14/2008/ dan Pera­turan KPU mene­gas­kan KPU harus memberi­kan informasi yang akurat dan akuntabel sehingga tidak merugikan publik.

“Maka dari itu kami dari KPU Sumbar termasuk KPU kabupaten kota me­nyiapkan tenaga/petugas PP­ID yang bisa dihubungi ma­sya­rakat untuk men­dapat­kan informasi yang dibutuh­kan­nya terkait pemilu,” pungkasnya. (h/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]