PPP Sumbar Bantah Dualisme Kepengurusan


Ahad, 10 Mei 2015 - 19:09:37 WIB
PPP Sumbar Bantah Dualisme Kepengurusan

Menurut Martias, hasil mukhtamar yang memiliki legalitas tersebut adalah Mukhtamar Surabaya. Jadi baginya, yang jelas saat ini adalah yang berpegang pada kekuatan hukum dan yang mempunyai legalitas. Ka­rena Surat Keputusan (SK) kepengurusan Mukhtamar Surabaya telah dikeluarkan oleh Menkumham dan telah disahkan oleh pemerintah.

Baca Juga : Ada Pos Pelayanan Prokes di Pasar Raya Padang

Terkait adanya infor­masi yang menyebutkan telah terjadi perpecahan di tubuh PPP Sumbar sebut Martias, hal tersebut adalah tidak benar. “Karena PPP adalah satu dan tidak ada kubu-kubuan. Jadi se­kali lagi dapat saya tegaskan, tidak ada per­pecahan di tu­buh PPP,” ung­kap­nya saat me­­ng­hadiri Rapat Koor­di­nasi PPP Sum­bar di Hotel Pangeran Bea­ch, Minggu (10/5).

Seandainya terdapat di­an­ta­ra kader PPP yang ti­dak menjalankan amanah hasil Mukhtamar Surabaya im­buh Martias, maka sesuai dengan kebijakan partai, yang bersangkutan akan diberhentikan dari ke­pe­ngu­rusan. “Kalau ada yang me­rasa berbeda, kita akan ajak islah. Kami tidak akan ada pecat memecat,” ujarnya.

Baca Juga : Jadwal Pendaftaran CPNS 2021 di Padang Belum Jelas

Sementara itu, Wakil Sekjen PPP Koordinator Wi­layah Sumatera Bagian Utara, Amri M. Ali me­­minta DPW PPP Sum­bar segera me­ng­gelar Musya­warah Wi­la­yah (Muswil), sebagai persiapan pelak­sanaan Pil­ka­da serentak. “DPP minta semua daerah yang melak­sanakan Pilkada serentak segera gelar Mus­wil. Kalau tidak tentu akan jadi per­soalan nantinya,” ujar Amri.

Sesuai rekomendasi ha­sil Muhktamar Surabaya, konsolidasi kepengurusan harus tuntas dan segera dilakukan sebelum pelak­sanaan Pilkada serentak dimulai. Ia mengatakan, hingga saat ini Muswil su­dah dilaksanakan oleh 26 DPW se-Indonesia.

Baca Juga : Dilepas Rektor UIN IB Padang, Jenazah Masnal Zajuli Dimakamkan di Tanah Datar

Berbeda dengan Mar­tias Tanjung, Amri justru mengakui terjadinya dua­lis­me di tubuh PPP. Me­nurut­nya, hal itu di­sebab­kan ada­nya perbedaan ko­n­­­disi dan sikap dalam pan­dangan po­litik, sehingga menyebab­kan perpecahan dan memicu terjadinya dua­lis­me ke­pe­ngu­rusan yang merambat hingga ke daerah.

“Meskipun peraturan K­P­U merekomendasikan un­tuk  islah. Namun jika islah tak tercapai, tentu ke­pengu­rusan yang sah ada­lah yang sudah men­dapat­kan penga­kuan hukum dari peme­rintah,” pungkasnya. (h/mg-rin)

Baca Juga : Hendri Septa Serahkan Paket Sembako untuk Warga Sekitar TPA Air Dingin

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]