Tangan Kanan KPK


Ahad, 10 Mei 2015 - 19:12:39 WIB
Tangan Kanan KPK

Oleh karena itu, rakyat masih membutuhkan KPK selain Polri dan Kejaksaan untuk menuntaskan tung­gakan kasus korupsi yang masih merajalela. Saat ini total penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dari tahun 2004-2015 adalah penyelidikan 684 perkara, penyidikan 419 perkara, penuntutan 326 perkara, inkracht 287 per­kara, dan eksekusi 300 per­kara (acch.kpk.go.id). Ang­ka dengan jumlah fantastis ini berkemungkinan ber­tambah melihat beberapa kasus terbaru sedang di­seriusi oleh KPK.

Baca Juga : Innalillahi, Pemilik Radwah Hartini Chairuddin Meninggal Dunia

Akan tetapi muncul per­tanyaan, kenapa banyak ti­kus berdasi melakukan per­buatan melawan hukum; penyalahgunaan wewenang; kesempatan; atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; yang merugikan negara atau perekonomian negara?

M. Mufti Mubarok (2012:4) menyatakan “da­pat disimpulkan bahwa se­bab-sebab terjadinya ko­rupsi ada­lah ; (1) Gaji yang ren­dah, kurang sem­pur­nanya peraturan perundang-un­dangan, administrasi yang lamban dan sebagainya; (2) warisan Pemerintah Ko­lo­nial; dan (3) Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pe­ngetahuan pada bidang pe­kerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Baca Juga : Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kembali Penggabungan Kemendikbud dan Ristek

Penulis menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya korupsi sesuai padangan Mufti Mubarok lah mem­buat tikus berdasi yang se­dang menjabat me­mak­mur­kan budaya korupsi. Jika ditinjau dari jabatan yang diemban tikus berdasi, gam­baran posisi mereka dalam website ACCH KPK, per 27 Februari 2015 me­netapkan tersangka dari Kepala Lem­baga/Ke­menterian sebanyak 2 orang, Gubernur sebanyak 1 orang, Anggota DPR/DP­RD sebanyak 1 orang, E­selon I/II/III sebanyak 1 orang, profesi swasta se­banyak 3 orang.

Lebih lanjut, tabulasi data pelaku korupsi ber­dasarkan jabatan sejak tahun 2004 – 2015, anggota DPR dan DPRD sebanyak 78 o­rang, Kepala Lembaga / Ke­mentrian sebanyak 22 orang, Duta Besar sebanyak 4 orang, Komisioner sebanyak 7 o­rang, Gubernur sebanyak 13 orang, Walikota/Bupati dan wakil sebanyak 45 orang, Eselon I/II/III sebanyak 117 orang, Hakim sebanyak 10 orang, swasta sebanyak 112 orang dan profesi lainnya 48 orang dengan total k­e­se­luruhan 456 orang.

Baca Juga : Hadapi Terorisme, Indonesia Bisa Adaptasi Strategi CTAP Selandia Baru

KPK RI, berpasukan 1.102 orang pegawai dengan 5 orang pimpinan butuh wak­tu untuk membuat ta­ngan tikus berdasi terborgol. Perjuangan ini masih pan­jang untuk menumpas tikus-ti­kus berdasi yang me­ngam­bil dan memamfaatkan ke­kayaan negara untuk pe­nguatan ekonomi pribadi.

Namun, KPK harus diuji untuk memperlihatkan ke­seriusannya, kalah di pe­ra­peradilan 1 kali dan menang 2 kali berturut. 1 kekalahan KPK berdampak sistemik dengan pergantian pimpinan KPK, keresahan penyidik KPK, dan pembiayaan serta penambahan infrastruktur setidaknya Johan Budi ma­sih mengeluhkan nasib KPK untuk menyelesaikan 3 pro­ble­matika yang dihadapi oleh KPK.

Baca Juga : Jatim Diprediksi Hujan Usai Gempa Malang M 6,1, BMKG: Waspada Longsor-Banjir

Selain itu, KPK harus melakukan sosialisasi se­bagai bentuk pencegahan melakukan korupsi. Karena, ko­rupsi bukan hanya di tum­pas, tapi juga harus dicegah agar indonesia benar-benar bersih dan tindak tanduk koruptor. Hasilnya, rakyat akan menjadi tangan kanan KPK untuk mencegah dan ber­sama-sama KPK mem­basmi tikus berdasi.

Butuh Bantuan

KPK dengan SDM yang ada masih membutuhkan bantuan semua pihak pe­cinta Indonesia Bersih-Ber­sih Koruptor. Yaitu, mereka yang berinisiatif me­wakafkan diri untuk menghentikan se­kaligus mencegah koruptor berkeliaran. Bantuan me­reka bisa dalam bentuk la­poran dugaan korupsi atau mem­bantu men­so­sia­lisa­sikan UU KPK be­serta pro­ses kerugian akibat korupsi beserta lang­kah pen­ce­gahan­nya.

Rakyat, sebagai kon­tributor data dan informasi K­PK, umumnya mem­bu­tuh­kan kesiapan dan pe­nge ­ta­huan yang mumpuni demi suksesi program “Langkah Cerdas Cegah Korupsi”. Pro­gram unggulan yang se­dang marak-maraknya di-road­show kan oleh tim pen­cega­han dan sosialisasi KPK.

Setali tiga uang, KPK diwajibkan menyiapkan me­dia pembelajaran bagi re­lawan dan kontributor-nya melalui ACCH –anti corrup­tion clearing house-, yang merupakan salah satu unit dibwah bahagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Biro Humas KPK yang di­bentuk semenjak tahun 2009.

Keterbukaan Informasi sesuai amanah UU KIP disinergiskan dengan trans­formasi pengetahuan ber­dasarkan data dan hasil pe­nelitian KPK, diharapkan menguatkan segenap Insan Pejuang Anti Korupsi Na­sional dalam penyebaran semangat untuk mem­bu­dayakan antikorupsi. KPK perlu menyeimbangi infor­masi yang beredar hingga ketingkat lapisan rakyat te­rendah. Berita yang diwar­takan, apakah itu berasal dari media online maupun cetak, belum tentu memuat isi bernuansa pengetahuan bagi pembaca.

Karena pentingnya si­nergitas UU KPK dengan U­U KIP, website ACCH KPK memuat beragam data dan informasi seperti; infor­masi Harta Penyelenggara Negara sekaligus aplikasi, Gratifikasi, Edukasi, Pe­nelitian, Penindakan, Re­gulasi dan Ragam yang men­jabarkan Jejak pem­be­ran­tasan Korupsi, hedline ga­lery, lembaga anti korupsi, serta infografis.

KPK memahami bahwa pengantar informasi mem­bu­tuhkan data kinerja, ACCH KPK pun mem­beri­kannya di bagian statistik LH­KPN yang berisi gam­baran keterbukaan pejabat nega­ra serta tingkat kepa­tuhan pelaporan kekayaan, Pengaduan Masyarakat dari jumlah pengaduan hingga realisasi penanganan kasus, Gratifikasi oleh dan dari pejabat atau kelompok ber­kepentingan, Koordinasi dan Subvervisi antar lem­baga, serta Tindak Pidana Korupsi semenjak KPK ber­diri hingga sekarang. Setiap Statistik menawarkan input dan output data untuk pen­dapatkan umpan balik dari masyarakat.

Rakyat Indonesia yang menjadi Relawan SAPU Ko­­ruptor maupun kon­tribu­tir KPK juga mestinya me­nyiap­kan diri mempelajari data Perpustakaan ACCH KPK (e-book, jurnal, opini, dan makalah) beserta media pembelajaran (film dan Vi­deo) juga bahan-bahan sosialisasi lainnya. Konteks “Me­mahami untuk Mem­basmi” didalami sedemikian mendasar hingga tindakan pencegahan terealisasi de­ngan  maksimal.

Paham akan defenisi ko­rupsi sesuai UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yang memuat rumusan korupsi ke dalam ti­ga puluh bentuk/jenis tin­dak pidana korupsi. Se­mua­nya terperinci sebanyak 13 pasal mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Pa­da dasarnya dikelompokkan men­jadi ; (1) Kerugian Ke­uangan negara; (2) Suap-Menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pe­me­rasan; (5) Perbuatan curang; (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; serta (6) Gratifikasi;

Pemahaman ini akan menuntun kita untuk me­mahami jenis tindak pidana lain yang berkaitan dnegan tindak pidana korupsi, yaitu : (1) Merintangi proses pe­meriksaan korupsi; (2) Ti­dak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; (3) Bank yang tidak memberikan ke­  terangan rekening tersangka; (4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; dan terakhir (6) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Budaya Antikorupsi

Program “Memahami untuk Membasmi” sebagai Buku Saku untuk Me­ma­hami Tindak Pidana K­o­rupsi menjembatani Rela­wan Sapu Koruptor agar mampu bersinergis dengan kontributor ACCH KPK untuk membudayakan gera­kan anti korupsi. Langkah-la­ngkah perlawanan ter­ha­dap koruptor dan pen­ce­gahan kepada generasi mu­da sebagai estafet kepe­mim­pinan bangsa masa depan.

Langkah awal mem­bu­dayakan anti korupsi ber­mula dengan mem­bangun kesepamahan akan visi, misi dan semangat anti korupsi. Didahului dengan gerakan mensosialisasikan ACCH KPK sebagai gudang ilmu pendalaman pengetahuan ter­kait korupsi. Rakyat per­lu mengkaji semua infor­masi agar bisa meng­kam­panyekan perlawanan terhadap korup­si melalui pencegahan. Arti­nya, butuh konsistensi belajar dan mendakwahkan setiap pengetahuan yang diterima dari ACCH KPK.

Kegiatannya bisa ber­bentuk sosialisasi berjenjang layaknya multi level mar­keting, satu relawan me­nyampaikan program buda­ya anti korupsi pada 2 orang dan seterusnya hingga me­numbuhkan komunitas anti korupsi. Pihak Dosen dan Guru berpartisipasi dengan mena­namkan nilai-nilai anti­korupsi saat mem­berikan materi ajar. Maha­siswa dan Pemuda memacu dialog ter­buka membahas isu-isu ko­rupsi untuk memperkuat pe­ma­haman rakyat se­nu­santara.

Selanjutnya, rakyat mem­­­berikan revisi atas pe­ngem­bangan metode pen­cegahan berdasarkan pene­litian dari pengalaman yang dialami saat sosialisasi. Ru­musan ini lah menjadi bahan ajar untuk meng­gerakkan sendi-sendi pendidikan da­lam harmonisasi budaya anti korupsi. Tujuan akhirnya, kese­luruhan rakyat Indo­nesia melek akan bahaya laten korupsi dan dampak perbuatan koruptor.

Penulis berharap budaya antikorupsi menjadi isu ber­ sama seluruh relawan KPK beserta LSM Antikorupsi. Persamaan kepeningan akan menumbuhkan kerja sama apik antara rakyat dan KPK. Pada akhirnya, KPK cukup fokus merengut kekuasaan para koruptor yang sedang berkuasa atau yang telah lama bermain-main dengan ke­rugian negara. Sehingga, upaya pembersihan Indo­nesia dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ter­laksana dalam tempo se­singkat-singkat. Se­cara tidak langsung rakyat indonesia mem­proklamirkan diri de­ngan ke­sadaran bahwa kita a­dalah ; Tangan Kanan KPK.***

 

ANDRIAN HABIBI
(Aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]