UU Larang TNI Jadi Penyidik KPK


Ahad, 10 Mei 2015 - 19:28:33 WIB
UU Larang TNI Jadi Penyidik KPK

“Sejauh memenuhi ketentuan UU tidak masalah, kan UU bilang bahwa penyidik dari kepolisian dan kejaksaan, itu bunyi UU. KPK tidak bisa melakukan perekrutan penyidik di luar itu,” tegasnya kepada wartawan usai launching buku karyanya berjudul Republik Komedi 1/2 Presiden, Minggu (10/5).

Baca Juga : PKS Kota Batam Targetkan Perolehan Kursi Dua Kali Lipat di Pemilu 2024

Kendati demikian, Bamsoet tidak menyangkal jika TNI ingin masuk dalam KPK di posisi lain. “Kalau posisi lain seperti Sekjen itu boleh-boleh saja, tapi harus pensiun dulu dari TNI,” ulasnya.

Bamsoet menuturkan apabila, maka langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah amandemen UU KPK. “Tapi kecil kemungkinan peru­bahan UU KPK memasukkan TNI boleh jadi penyidik, tidak akan bisa karena melanggar UU, namun jabatan lain di luar peny­i­dik boleh, tapi harus pensiun dulu,” tegasnya.

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji mengusulkan agar ada kajian untuk merevisi UU KPK terlebih dulu jika memang ingin me­ngang­­kat penyidik dari unsur TNI.

“Sebaiknya, UU KPK me­mang diperlukan kajian dan revisi untuk menentukan pengangkatan penyidik selain yang berasal dari Polri atau Kejaksaan,” tutur Indriyanto saat dihubungi melalui pesan singkat.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Namun demikian, dirinya be­lum memastikan tentang waca­na penyidik lembaga antirasuah yang diangkat dari unsur TNI aktif. Pasalnya, lanjut In­dri­yanto, ada regulasi yang mengatur ten­tang pengangkatan penyidik di KPK.

“Saya belum bisa memastikan tentang wacana penyidik dari TNI, karena KPK terikat regulasi UU yang mengatur pengangkatan penyidik,” tutupnya.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menga­takan, wacana pelibatan anggota TNI dalam penugasan sebagai penyidik KPK tentunya TNI akan menuruti apa yang menjadi in­truk­si Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Mengenai penyidik KPK, saya kira sebagai pembantu Presi­den, TNI tinggal menunggu hasil keputusan dari Bapak Presiden Jokowi saja,” kata Tjahjo Kumolo saat ditemui wartawan di Taman Kota, Waduk Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (9/5).

Mantan Sekretaris PDIP itu menambahkan, keputusan anggo­ta TNI yang nantinya ditem­patkan atau diposisikan sebagai penyidik KPK akan diputuskan langsung oleh Presiden Jokowi.

“Tergantung Presiden kepu­tusan apa yang mau diambil,” serunya.

Sebelumnya,  Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan jika ada perwira TNI yang memu­tuskan menjadi Sekjen KPK, maka yang bersangkutan harus mundur dari kesatuan.

“Itu pasti (jika diminta untuk menjadi Sekjen KPK) atau yang sudah pensiun,” kata Jenderal Moeldoko saat mendampingi Prsiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Jayapura, Papua, Sabtu (9/5).

Panglima juga mengaku be­lum berbicara dengan pihak KPK terkait permintaan perwira TNI untuk menduduki jabatan Sekjen di lembaga antikorupsi itu.

“Belum bicara, itu ribut sen­diri saja. Orang kita masih tidur nyenyak, kok pada ribut semua, gimana?” ujar Moeldoko saat berdampingan dengan Kapolri Badroddin Haiti.

Ketika ditanya hal yang sama, Kapolri mengatakan jabatan Sekjen atau Irjen berdasarkan undang-undang harus mengun­durkan diri dari jabatan militer atau kepolisian. “Itu Sekjen, selama ini kan sipil dari kemen­terian-kementerian, bukan penyi­dik,” kata Badrodin.

Badroddin mengaku pihak­nya pernah diajak diskusi pimpi­nan KPK terkait pengisian jaba­tan Sekjen dan inspektorat, di mana pihak kepolisian diminta mengisi jabatan deputi penin­dakan dan direktur penuntutan.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padja­djaran (Unpad) Bandung Muradi berpendapat, rencana KPK mere­krut personel TNI untuk menjadi penyidik dinilai lebih baik diu­rung­kan. KPK disarankan secara bertahap mengupayakan penyidik sendiri dengan melakukan rek­ruit­men secara periodik.

“Bantuan penyidik dari Polri maupun kejaksaan harus dilihat sebagai stimulasi agar di masa yang akan datang KPK bisa secara mandiri melakukan penindakan dan penyidikannya tanpa terlalu bergantung pada institusi lain­nya,” ujarnya, Sabtu (9/5).

Dia melihat, KPK akan ter­san­dera secara terus menerus tanpa kemandirian perekrutan penyidik. Karena itu, pemben­tukan satgas bersama antikorupsi yang digagas Polri, Kejagung, dan KPK harus menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menegaskan komitmennya untuk memiliki penyidik sendiri dan lebih man­diri.

“Mengupayakan penyidiknya sendiri akan memberikan kepas­tian dan mengurangi keter­gantu­ngan atas sejumlah kekurangan penyidik yang ada di KPK,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi menuturkan, wacana perekrutan dari kalangan TNI bukan pada posisi penyidik yang selama ini santer berkembang.

“Bukan penyidik, tapi posisi-posisi pendukung,” kata Johan.

Tenaga dari TNI, lanjut Jo­han, lebih tepat untuk mengisi bagian pengamanan, bukan seba­gai penyidik KPK yang selama ini diisi ranah kepolisian. Namun, KPK berjanji akan melakukan pengkajian terkait hal ini.

“Misalnya (untuk posisi) Ka­bag (Kepala Bagian) penga­ma­nan. Tapi masih dilihat dari sisi aturan dan undang-undangnya,” ungkap Johan. (okz/dn/met)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]