Yasonna Menteri Paling Negatif

Politisi PDI Perjuangan itu juga dinilai kontroversial dalam pemberian remisi terhadap ko­ruptor.

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

­Demikian hasil penelitian yang dilakukan Political Com­munication Institute (Polcomm Institute). “Pemberitaan negatif terhadap Menteri Hukum dan HAM sebesar 6,7 persen,” kata Direktur Polcomm Institute Heri Budianto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (11/5).

Setelah Yasonna, menteri yang dinilai negatif kinerjanya melalui pemberitaan media a­dalah Menteri Koordinator Bi­dang Politik Hukum dan Ke­amanan Tedjo Edhy Purdijatno. Menko Polhukam diberitakan negatif terkait pernyataan soal kisruh KPK dan kepolisian. Menko Polhukam men­da­pat­kan porsi kinerja negatif se­besar 6,3 persen. “Menko Polhukam yang paling blunder membicarakan kisruh KPK-Polri,” kata Heri.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Di posisi ketiga ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dengan persentase 4,1 persen. Sudirman dianggap gagal dalam melakukan pe­ngen­dalian BBM dan mafia migas.

Pembantu Presiden se­lan­jutnya yang diberitakan negatif kinerjanya adalah Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Andi diberitakan negatif kinerjanya karena dianggap memutus ko­munikasi antara Presiden Joko Widodo dan partai pengusungnya. Andi Widjajanto memiliki kinerja negatif dengan persentase 3,1 persen.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Selain Andi, Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat per­sentase 1,5 persen. Kinerja Rini disorot negatif terkait rencana penjualan gedung BUMN, pem­berian modal kepada BUMN, dan pergantian direksi BUMN.

Kemudian, Menteri Koor­dinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil diberitakan negatif kinerjanya karena dikaitkan de­ngan pelemahan ekonomi dan dinilai minim dalam ber­koor­dinasi.

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

Penelitian Polcomm ini dila­kukan dengan mengkaji pem­beritaan dalam 15 media massa nasional, baik cetak maupun elektronik. Polcomm mengaku menganalisis sebanyak 32.047 berita yang terbit pada Oktober 2014 hingga April 2015.

Penelitian dilakukan dengan metode analisis konten dan ana­lisis wacana (discourse analysis) dalam kurun waktu 1 hingga 7 Mei 2015. “Pemberitaan tentang kinerja menteri adalah liputan, wawancara, kutipan yang  dengan persentasi 0,2 persen.  (h/dn/kcm)